Critical Review: Counterterrorism and Repression

Stohl: Counterterrorism and Repression

                                                             Stohl: Counterterrorism and Repression

Dalam buku The Roots of Terrorism, Michael S. Stohl menulis sebuah bab yang berjudul Counterterrorism and Repression atau upaya kontra terorisme dan penindakannya. Di bagian awal dari bab ini dijelaskan bahwa teroris dalam aksinya selalu berusaha untuk menciptakan sebuah ketakutan dan tindakan yang mengancam pada korban atau audiensnya, dimana terdapat sebuah perbedaan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seorang teroris tidak hanya mengakibatkan kerugian material atau kekerasan fisik namun juga mempengaruhi psikologi korban dan orang lain yang berpotensi sebagai korban pada tindakan-tindakan teror lain yang umumnya disusun secara sistemik.

Adanya penjelasan tersebut kemudian terhubung dengan upaya pengambilan tindakan kontraterorisme, yang mana dalam mengatasi terorisme pihak-pihak yang berwenang tidak hanya dituntut untuk melakukan tindakan pengamanan atau pencegahan, tetapi juga harus mengendalikan reaksi dari audiens yang merasa terancam dengan tindakan teror yang terjadi baik yang berada pada level lokal, nasional, regional, maupun global. Dalam hal ini harus dibentuk sebuah pandangan bahwa masyarakat berada dalam sebuah situasi aman dengan adanya upaya atau tindakan komunikatif yang dilakukan antara pihak berwenang dan juga masyarakat. Dalam hal ini persepsi publik dan pemerintah dalam upaya penindakan terorisme juga harus setingkat dengan upaya pengamanan yang ada dimana aksi kontra terorisme melibatkan semua unsur pengamanan yang ada.

Adanya tindakan kontraterorisme saat ini mengalami sebuah tantangan dimana kondisi kontemporer dalam lingkungan media global saat ini membuat teror yang dilakukan oleh teroris menjadi sebuah pesan yang sangat mudah untuk tersiar dan dan tersebar dalam mempengaruhi pandangan public. Kondisi seperti ini selanjutnya membuat strategi dan tindakan kontraterorisme juga harus mengakomodasi reaksi public yang berbeda-beda dalam merespon tindakan terorisme yang terjadi sebagai salah satu kunci dalam upaya penanganan kontraterorisme itu sendiri. Globalisasi terutama dalam keterkaitannya dengan media menjadi salah satu hal yang cukup penting dalam hal kontraterorisme dimana di suatu sisi media menjadi sarana bagi pemerintah dalam menginformasikan tindakan-tindakan kontrateorisme yang sedang dilakukan sebagai sebuah upaya komunikatif terhadap situasi yang terjadi pada masyarakat, namun disisi lain media tidak lain juga terlibat dalam penyebarluasan teror yang terjadi dalam level global dimana media dalam hal ini menyiarkan tindakan-tindakan dari terorisme yang tentunya akan tersebar dan mempengaruhi pandangan psikologi publik akan teror yang ditimbulkan oleh aksi-aksi kejahatan yang sedang terjadi.

Pelaksanaan dari kebijakan kontraterorisme menurut Stohl juga langsung dipengaruhi oleh hubungan yang terjadi antara pemerintah, pihak-pihak yang berwenang, dan juga masyarakat. Adanya hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kontraterorisme yang efektif dan berkesinambungan dimana para pihak yang terkait harus membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap agen-agen dan upaya kontraterorisme yang sedang dijalankan agar kebijakan yang ada dapat berjalan dengan baik dilapangan. Hal ini dinilai menjadi salah satu poin penting dimana upaya kontraterorisme harus didukung oleh keterlibatan dari seluruh aspek masyarakat agar upaya atau kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang terjadi di masyarakat. Lebih lanjut, dalam tulisannya Stohl menyebutkan beberapa pembahasan seperti berikut:

Counterterrorism at Home, dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa tindakan-tidakan kontraterorisme harus didasarkan pada sebuah proses dan preferensi normatif demokrasi dimana langkah langkah yang diambil dalam kebijakan kontraterorisme harus berdasar pada prinsip, aturan hukum dan norma yang berlaku, dengan adanya hal ini diharapkan bahwa kebijakan yang ada akan menjadi sebuah langkah strategis yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan manfaat yang sebelumnya sudah dipertimbangkan. Terdapat sebuah perdebatan dalam demokrasi terkait dengan pendekatan yang diambil dalam menanggapi terorisme terhadap kapasitas negara untuk menahan ancaman tersebut, dimana upaya hukum atau norma terkadang bertentangan dengan upaya kontraterorisme yang sedang terjadi namun disisi lain upaya tersebut merupakan tindakan demokratis yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang sedang terjadi.

Using State Power, dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa, dalam melakukan upaya kontraterorisme, Negara dapat menggunakan powernya sebagai jalan dalam melakukan kebijakan-kebijakan kontra terorisme. Dalam hal ini negara dalam melakukan tidakan kontraterorisme melakukan beberapa pendekatan agar power atau kekuasaan yang dimiliki oleh Negara tidak disalahgunakan sehingga kemudian terhindar dari kebijakan yang inefisien dan merugikan ditinjau dari aspek cost and benefit. Dalam bahasan ini Jeffrey Ross dan Gurr juga membahas empat macam kondisi umum yang dapat berkontribusi terhadap political decline dari terorisme yaitu: preemption, deterrence, burnout, and backlash. Preemption dan deterrence dinilai merupakan suatu kebijakan kontraterorisme yang bisa mengurangi atau menghilangkan teroris dengan menggunakan kemampuan koersif, sementara burnout dan backlash merupakan kondisi umum yang dapat mengurangi kemampuan politik dari grup terorisme. Dari bahasan ini dapat disimpulkan bahwa, untuk merumuskan sebuah kebijakan pemerintah harus melakukan beberapa pendekatan agar kebijakan yang dijalankan dapat berjalan dengan sukses, sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Backlash, dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa dalam melakukan tindakan kontraterorisme penting juga untuk melihat proses reaksi yang terjadi, dimana dalam melakukan aksi kontra terorisme pemerintah atau pihak yang terlibat harus melakukan analisa akan reaksi atau proses timbal balik yang mungkin terjadi akibat kebijakan kontraterorisme yang dilakukan. Dalam hal ini pemerintah harus mempertahankan legitimasinya sebagai pelindung masyarakat atas kebijakan-kebijakan kontra teroris yang dibuatnya. Sebagai contoh, kebijakan represif yang dilakukan di irak mungkin berhasil mengurangi adanya “teroris” dalam upaya jangka pendek, akan tetapi usaha represif yang tidak terkontol dan tidak memperhatikan reaksi masyarakat irak dan kondisi yang ada selanjutnya malah menimbulkan delegitimasi dan perlawanan bagi kebijakan kontraterorisme yang dirumuskan tersebut.

Building Transnational Counterterrorism Networks, dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa dalam melakukan tindakan kontra terorisme, sebuah Negara dapat membangun sebuah jaringan transnasional untuk melawan jaringan terorisme global yang juga terhubung. Dengan adanya jaringan ini sebuah Negara dapat menerima bantuan dalam membangun sebuah jaringan keamanan yang terhubung. Adanya jaringan kontrateroris ini kemudian juga menjadi sebuah aksi sekuritisasi terhadap masalah terorisme yang harus diatasi dengan serius oleh Negara-negara di dunia.

Sebagai Konklusi, bab Counterterrorism and Repression membahas tentang upaya-upaya kontraterorisme yang dilakukan oleh Negara dan juga para pihak yang berwenang. Dalam melakukan upaya anti terorisme terdapat beberapa aspek yang kemudian harus diperhatikan agar upaya atau kebijakan kontra terorisme yang ada dapat berjalan dengan sukses dalam pelaksanaannya.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: