Sistem Pendidikan Tinggi ASEAN Menghadapi Komunitas ASEAN 2015

Tulisan berikut merupakan bahan tulisan buletin Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dibuat oleh tim/staff KFA subdit penerangan, kebudayaan, dan pendidikan – Kemlu.

AUN Mandate Pendidikan Tinggi ASEAN

AUN Mandate, sumber: aunsec.org

Peningkatan mobilisasi barang, investasi dan tenaga kerja terampil menuntut negara-negara ASEAN untuk mulai merancang ulang program-program pembangunan dan kegiatan kerjasama regional, termasuk di dalamnya elemen kerjasama ASEAN dibidang pendidikan. Pendidikan merupakan unsur penting dalam mewujudkan cita-cita menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.Namun, untuk mewujudkan satu kawasan Pendidikan Tinggi yang setara di ASEAN tidaklah mudah. Seperti beberapa kasus yang pernah diberitakan University World News mengenai gambaran kondisi Sistem Pendidikan Tinggi di ASEAN, yaitu adanya suatu kondisi dimana Perguruan Tinggi di Malaysia dan Thailand mengakui kredit Mahasiswa dari ASEAN, tetapi tidak dengan Myanmar dan Vietnam.

Pendidikan seyogyanya mampu menjadi penopang dan penguat keberadaan Komunitas ASEAN dan pada akhirnya harus dirumuskan dalam kebijakan strategis nasional untuk merespon berbagai tantangan yang muncul di kawasan. Ide integrasi Pendidikan Tinggi di suatu kawasan pada dasarnya adalah sebuah proses yang mengakui pentingnya kerjasama pendidikan regional dan pentingnya membangun area of knowledge dengan memfasilitasi dan meningkatkan interaksi dalam pendidikan tinggi, mobilitas, dan kesempatan bekerja.  Di ASEAN, hal ini seyogyanya merupakan sebuah proses yang mengakui keragaman sistem pendidikan tinggi dan budaya di kawasan ASEAN, sekaligus berusaha untuk menciptakan ‘common educational space’.

Referensi sistem Pendidikan Tinggi yang terintegrasi dapat dilihat pada perkembangan harmonisasi Pendidikan Tinggi di Eropa, khususnya pembentukan “European Higher Education Area” (EHEA).Pengalaman Eropa dalam menyetarakan Pendidikan Tinggi, termasuk peningkatan mobilitas mahasiswa di benua tersebut melalui program pertukaran pelajar Erasmusmerupakan referensi penting bagi harmonisasi sistem Pendidikan Tinggi di ASEAN. Uni Eropa dan beberapa negara Eropa lainnya menyadari perlunyarestrukturisasi sistem Pendidikan Tinggi di Eropadikarenakan adanyaperubahan aktivitas industri yang semakin membutuhkan tenaga kerja yang terampil, dan mampu menguasai sistem teknologi yang aktual, adanya peningkatan arus perpindahan tenaga kerja berkualitas, serta peningkatan pendapatan perkapita yang diikuti peningkatan daya beli masyarakat.

Meningkatnya kerjasama antar negara dalam berbagai bidang di Eropa menyebabkan dibutuhkannya ruang ilmu dan tenaga ahli baru. Semula dunia usaha dan industri di negara Uni Eropa mengalami kesulitan saat melakukan perekrutan tenaga kerja dengan gelar dan sistem pendidikan yang sangat beragam, namun terbentuknya EHEA dapat memudahkan mahasiswa untuk berpindah dari satu negara ke negara lain dengan kualifikasi yang kompatibel. Pada prinsipnya, restrukturisasi pendidikan tinggi Eropa bekerja dengan meletakan Pendidikan Tinggi Eropa kedalam tataran global dengan membagi program akademik kedalam 2 silkus (bachelor/master) sehingga membuat sistem pendidikan Eropa secara global lebih mudah diakses dan lebih atraktif, serta dengan menerapkan sistem kredit yang berlaku secara menyeluruh dan diakui di seluruh Negara Eropa atau disebut dengan “European Credit Transfer System” (ECTS).

Refleksi dari pembentukan EHEA merupakan model implementasi yang cocok bagi keterpaduan institusi Pendidikan Tinggi di ASEAN.Akan tetapi, untuk mewujudkan sistem Pendidikan Tinggi di ASEAN yang selaras bukanlah hal mudah.Asia Tenggara memiliki sejarah, sosial, politik, ekonomi, populasi, bahasa, agama, budaya, sistem pendidikan yang beragam tergantung latar belakang sejarah dan faktor lainnya, selain itu dirasa sulit untuk menetapkan mutual recognition of qualificationsbagi seluruh negara ASEAN,selain itutiap-tiap negara ASEAN juga memiliki kapasistas yang berbeda untuk terlibat dalam pembangunan dan agenda regional.Mengingat pentingnya unsur pendidikan bagi kelanjutan proses pembentukan Komunitas ASEAN, maka kerjasama pendidikan yang semula ditangani pada tingkat ASEAN Committee on Education (ASCOE),kemudian ditingkatkan menjadi ASEAN Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED), danASEAN Education Ministers Meeting (ASED).

ASEAN University Network

Dibawah piagam ASEAN, ASEAN University Network (AUN) diidentifikasikan sebagai salah satu Badan Sektoralyang bertanggung jawab terhadap implementasi komitmen integrasi pendidikan Tinggi seperti yang tertera dalam cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Jaringan AUN sendiri diprakarsai oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-4 tahun 1992. Tujuan dibentuknya  AUN adalah untuk mempercepat solidaritas dan perkembangan identitas regional melalui promosi jaringan universitas terkemuka di kawasan ASEAN.

Sampai saat ini AUN memiliki anggota sebanyak 30 Perguruan Tinggi terkemuka di ASEAN.Keanggotaan baru AUN harus merefleksikan keseimbangan geografis negara anggota ASEAN. Keterwakilan Indonesia dalam keanggotaan AUN sampai saat ini diwakili oleh empat Perguruan Tinggi, diantaranya: Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga. AUN menetapkan kriteria keanggotaannya, yaitu: pengakuan reputasi Universitas, Kekuatan program studi, rekam jejak keterlibatan Universitasdalam  berbagaiprogram regional maupun  internasional, serta ketersediaan fasilitas penunjang belajar seperti laboratoriom yang memadai, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya.

Beberapa bentuk kerja sama yang selama ini telah dikembangkan dalam kerangka AUN antara lain mengupayakan terbentuknya mekanisme ASEAN Credit Transfer System (ACTS) antara universitas yang tergabung dalam AUN dan dengan beberapa universitas di negara-negara mitra dialog seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang dan Uni Eropa. ACTS adalah sistem terpusat yang diberlakukan untuk mobilitas siswa antara universitas anggota AUN. Sistem ini dibangun untuk memfasislitasi mobilitas siswa dibawah program pertukaran pelajar AUN. ACTS juga dibuat untuk mengakomodasi perbedaan implementasi system kredit antara universitas anggota AUN tanpa ketentuan merubah system kredit institusi atau nasional

Selanjutnya, program ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)diinisiasi pada  4th AUN BOARD of Trustee Meeting tahun 1998. Dari pertemuan tersebut, ditarik satu kesimpulan akanpentingnya jaminan mutu sebagai salah satu mekanisme dalam menjamin kualitas pendidikan tinggi. Pembentukan AUN-QA juga dipercaya dapat membantu menjembatani keragaman sistem institusi pendidikan di ASEAN. Implementasi dari AUN-QA AUN adalah penyusunan AUN Quality Assurance Guidelines dalam rangka pembentukan AUN Standard for Higher Education (AUN-SHE), yang nantinya diharapkan dapat menjadi landasan menuju proses harmonisasi sistem Pendidikan Tinggi di ASEAN. Terhitung sejak tahun 2007, masing masing universitas yang tergabung dalam AUN diharapkan sudah mulai melaksanakan program AUN Quality Label, yaitu upaya-upaya internal untuk meningkatkan kualitas akademik sesuai dengan ketentuan yang telah diformulasikan dalam AUN Quality Assurance Guidelines. Perguruan Tinggi yang dinilai baik dan dapat memenuhi semua kriteria yang telah diisyaratkan dalam AUN Quality Assurance Guidelines selanjutnya akan diberikan pengakuan atau label sebagai perguruan tinggi yang berkualitas.

Kesiapan Pendidikan Tinggi Indonesia Menghadapi Komunitas ASEAN 2015

HarmonisasiPendidikan Tinggi ASEAN memang sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu Perguruan Tinggi di level nasional sehingga mencapai suatu harmonisasi Pendidikan Tinggi di tingkat regional. Akan tetapi, menurut Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) hanya 10% dari Perguruan Tinggi Swasta  di Indonesia yang siap menghadapi Komunitas ASEAN 2015. Indonesia saat ini tercatat memiliki 3.600 Perguruan Tinggi swasta dan 92 Perguruan Tinggi Negeri. Dari jumlah itu terdapat 6.000 program studi yang belum terakreditasi, dan hanya 6-7 persen dari semua program studi yang berjumlah 17.000- 18.000 yang terakreditasi A.

Negara anggota ASEAN telah menjadikan jaminan kualitas di bidang pendidikan sebagai agenda nasional. Masing-masing Perguruan Tinggi menentukan kriteria kualitas pendidikan masing-masing, dimana sebagian berkonsultasi dengan institusi lain di level nasional atau internasional. Pada level regional, Insiatif ASEAN University Network dalam pembentukan standar kualitas antar anggota AUN dapat dijadikan sebagai tolak ukur standar kualitas Perguruan Tinggi di ASEAN.

Pemerintah RI sebenarnya sudah mempunyai landasan kebijakan yang kokoh untuk menghadapi komunitas ASEAN 2015 yaitu dengan berlakunya UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. KTidak dapat dipungkiri bahwa kunci memperbaiki Perguruan tinggi di tingkat ASEAN adalah dengan memperbaiki mutu Perguruan Tinggi. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebududayaan RI telah membuat petunjuk teknis Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga Perguruan Tinggi Indonesia dapat bersaing, dengan syarat mengikuti Standar Nasional pendidikan tinggi yang sudah digariskan Peraturan Menteri tersebut.

Dengan adanya Komunitas ASEAN 2015, tentunya memberikan pengaruh bagi sektor pendidikan tinggi di Indonesia.Kompetisi pada perguruan tinggi tidak lagi hanya sebatas perguruan tinggi di Indonesia, namun sudah meliputi perguruan tinggi di regional ASEAN. Selain itu dengan adanya liberalisasi sektor jasa juga  membukakesempatan bagi perguruan tinggi asing untuk masuk dan didirikan di wilayah Indonesia. Hal ini secara peraturan perundang-undangan juga dimungkinkan sesuai dengan Pasal 90 Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Indonesia dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi serta atas izin pemerintah. Di tengah kondisi Pendidikan Tinggi Indonesia saat ini, hal dasar yang harus dan paling mungkin untuk dilakukan adalah memperbaiki kualitas SDM praktisi pendidikan di Indonesia.

 

Eh btw UNS yang katanya “world class university” ini nyatanya juga belum terdaftar sebagai anggota AUN…  duh..

Leave a Reply

%d bloggers like this: