Makalah Sosiologi: Reformasi

Reformasi

       Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Menurut KBBI, Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.  Reformasi pertama kali dipakai pada saat reformasi gereja dan  kerap kali dihubungkan dengan dari kelompok-kelompok humanis, akan tetapi tetap ada perbedaan dengan humanisme. Yang pertama adalah sikap terhadap Teologi Skolastik yang mana kaum humanis menolak skolastik dikarenakan tidak mudah dipahami dan kaku. Kedua, sikap terhadap kitab suci yang bagi kaum reformis sebagai rujukan utama dan tidak ada sumber lain. Ketiga, sikap terhadap bapa-bapa gereja. Dan keempat adalah sikap terhadap pendidikan yang memperbolehkan melihat kelairan satu seri ide-ide keagamaan yang baru. Kelima, sikap terhadap retorika.

       Reformasi juga tidak dapat dipisahkan dari perebutan pengaruh dan kendali terhadap masyarakat secara luas dan kompleks yang terjadi di lingkup politik dan kekuasaan.Karakteristik Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 banyak memperlihatkan gerakan mahasiswa yang begitu penting bagi perubahan politik. Mahasiswa bergerak dan menentang pemerintahan diktator secara terus menerus, seperti pada tahun 1966 dan 1998. Adapun kondisi masyarakat pada saat reformasi terjadi perpecahan secara diametral. Militer terbagi keberpihakan ke kedua belah pihak. Polarisasi yang ekstrem terasa pada saat reformasi tahun 1966 dan pada tahun 19988 tidak terjadi dikarenakan tidak di landasi pandangan ideologis.Mahasiswa memegang kendali reformasi di Indonesia yang sering dipandang sebagai gerakan moral. Ada tiga fungsi strategis perguruan tinggi. Pertama, mempunyai tanggung jawab memastikan lulusannya dibekali dengan kualifikasi minimum kemampuan yang bersifat ekstrafungsional di bidang yang digeluti. Kedua, mempunyai tugas menstranmisikan, menginterpretasikan, dan mengembangkan tradisi kultural masyarakat. Ketiga, membentuk kesadaran politik bagi mahasiswa.

       Mahasiswa dapat disimbolkan sebagai agen perubahan sosial yang dipandang sebagai elite masa depan bangsa. Berbagai media dan kegiatan dapat diaktualisasikan untuk berkiprah bagi bangsa. Dalam reformasi, mahasiswa menjadi front terdepan yang membawa kepentingan-kepentingan lain masuk. Termasuk menyeret kelompok kriminal dan penjarah. Menurut Arendt ketika ada struktur kekuasaan yang bertentangan dengan perkembangan ekonomi, akan ada kekuatan politik yang dengan hal itu, kerusuhan muncul.  Ketika ada praktik kerusuhan, retorika, dan kekerasan sebagai teknik untuk menjungkirbalikkan kekuasaan sekaligus.

       Reformasi di Indonesia pada masa orde baru diawali dengan pelengseran, kemudian terjadi perubahan-perubahan yang berkelanjutan. Terjadi kerja sama antara lemen pembaru dan elemen lama yang dapat diajak melakukan perubahan menyeluruh. Terjadinya penurunan secara damai terhadap pemerintahan diktator akan memunculkan euforia kemenangan. Di masa transisi reformasi kerap kali terjadi kekosongan kepemimpinan yang rawan untuk perebutan kekuasaan.  Bibit perpecahan kelompok demokrasi dan oposisi umumnya dimulai dari proses peralihan tersebut.

       Penyebab jatuhnya pemerintah otoriter tidak sama dan bahkan berbeda sama sekali dengan faktor pencipta demokratisasi. Pada tingkatan paling sederhana, demokratisasi mensyaratkan tiga hal, yakni berakhirnya sistem otoriter, dibangunnya pemerintah demokratis dan pengkonsolidasian sistem demokratis. Sehingga dalam prosesnya terdapat tautologi. Ketika aktor penggulingan pemerintahan otoriter hanya dilandasi dengan keinginan,kepentingan,nilai, dan tujuan. Sehingga, demokrasi dapat diciptakan tanpa rakyat menghendaki.

Pelaksanaan dan Perkembangan Reformasi

Latar Belakang Pelaksanaan Reformasi di Indonesia

Reformasi merupakan sebuah gerakan yang menghasilkan sebuah perubahan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa , maupun bernegara. Di Indonesia, gerakan reformasi sudah dipelopori sejak puluhan tahun yang lalu tepatnya tahun 1998. Banyaknya penyimpangan dalam sistem birokrasi negara serta penyelewengan yang dilakukan oleh para petinggi negara, menciptakan sebuah gerakan yang memberontak untuk menuntut adanya perubahan. Gerakan tersebut sebagai salah satu langkah terbaik guna menyelamatkan keadaan yang terjadi di masa itu. Perubahan dalam hal ini berkaitan dengan perubahan kehidupan secara konstitusional di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya masyaraka yang didasari dengan prinsip kebebasan, persamaan, serta persaudaraan. Pada masa itu, banyak krisis yang terjadi Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, hukum, bahkan hingga krisis sosial. Sehingga kondisi tersebut menjadi pndorong munculnya gerakan refomasi dan tentunya didukung hampir seluruh rakyat Indonesia karena mereka memiliki harapan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang telah diikrarkan ketika proklamasi kemerdekaan.

Reformasi dianggap sebagai perubahan yang mewujudkan tatanan kehidupan baru bagi Bangsa Indonesia yang menggantikan kehidupan lama yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Disamping terjadinya krisis dalam bidang politik di Indonesia, masalah ekonomi menjadi salah satu masalah yang sangat penting untuk segera diatasi,hal tersebut dapat kita ketahui pada masa itu banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana hal tersebut sebenarnya sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai para pembuat kebijakan. Krisis ekonomi tersebut terjadi karena tingginya harga barang pokok yang melambung tinggi dan membuat masyarakat kesulitan untuk memperolehnya.

Apabila kita kelompokkan, terdapat 3 krisis parah yang melanda Indonesia pada era orde baru sebagai latar belakang tercetusnya reformasi, krisis tersebut diantaranya:

  • Krisis Ekonomi

Perekonomian Indonesia mengalami krisis akibat adanya krisis ekonomi global di Asia Tenggara sejak tahun 1996. Masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, karena nilai tukar rupiah terhadap dollar pada masa itu melemah hingga mencapai titik terendah sebesar Rp.14.000.000 sehingga pemerintah kesulitan mengendalikan fluktuasi rupiah terhadap dollar tersebut. Apabila kita uraikan, terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi pada era orde baru. Masalah tersebut diantaranya: Terjadiya krisis perbankan, menurunnya nilai tukar rupiah, tingginya inflasi, menurunnya cadangan devisa negara, banyaknya hutang terhadap swasta hingga menuju jatuh tempo pengembalian.

  • Krisis Politik

Indonesia pernah mengalami krisis politik pada 1998, dimana dalam pengambilan kebijakan pemerintah, tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan demokrasi Pancasila yang telah disusun. Keadaan politik masa itu, justru banyak terjadi tekanan dari pemerintah dan bersifat represif. Selain itu, pemerintah juga melakukan intervensi dalam bidang hukum sehingga tidak tercipta keadilan didalamnya. Atas dasar hal tersebut, masyarakat melakukan gerakan reformasi sebagai pemberontakan untuk menuntut keadilan hukum dari pemerintah orde baru.

  • Krisis Sosial

Adanya krisis politik dan ekonomi menyebabkan terjadinya krisis sosial yang melibatkan masyarakat, dimana banyak terjadi konflik antar etnis maupun agama. Dengan adanya konflik tersebut menimbulkan berbagai kerusuhan di berbagai daerah. Krisis sosial banyak terjadi di Indonesia seperti banyaknya pengagguran karena permasalahan ekonomi, keimpangan sosial di masyarakat, tidak adanya hubungan yang harmonis antar masyarakat, hingga rendahnya daya beli masyarakat. Berbagai bentuk kerusuhan terjadi ketika masa pemerintahan orde baru mulai dari kriminal, subversive, hingga rasial (Suparno, 2012). Sebelum meletusnya gerakan reformasi, di Indonesia sejak tahun 1997 di banyak daerah telah terjadi kerusuhan yang melinatkan kelompok masyarakat seperti: Kerusuhan di Situbondo Jawa Timur, Kerusuhan di Tasikmalaya, kerusuhan Sanggau Ledo di Kalimantan, Rengasdengklok di Jawa Barat, Pekalongan, Tanah Abang, serta masih banyak daerah lain.

Indonesia yang sedang berupaya memberantas tindak korupsi sejak pasca kemerdekaan, mengalami kegagalan karena pada masa kepemimpinan Soeharto banyak melakukan tindakan KKN yan tentunya menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat (Syuraida, 2015). Banyaknya permasalahan yang terjadi, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan orde baru dan menuntut adanya perubahan. Melalui reformasi, masyarakat bersama bergerak untuk menuntut pergantian kepemimpinan serta perbaikan dalam segala aspek kehidupan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, tentram, makmur, dan berkeadilan yang belum mampu diciptakan ketika pemerintahan orde baru. Pada pemerintahan orde baru, banyak melakukan penyimpangan terhadap cita-cita luhur bangsa Indonesia yang telah termuat dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan & Perkembangan Reformasi di Indonesia

Paham reformasi di Indonesia merupakan sebuah gerakan politik sebagai upaya rakyat Indonesia memberantas penyelewengan yang terjadi atau tidak sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Reformasi di Indonesia dianggap sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintahan orde baru (Suparno, 2012). Dalam reformasi di Indonesia, peran mahasiswa menjadi pokok utama dalam mewujukan adanya perubahan dalam sistem birokrasi negara agar sesuai dengan tuntutan rakyat. Mahasiswa sebagai garda penting dalam memperjuangkan gerakan reformasi, hal tersebut dapat kita ketahui ketika masa orde baru banyak terjadi penyelewengan yang merugikan masyarakat,mahasiswa melakukan aksinya dengan demonstrasi menuntut keadilan dari pemerintah, hingga berhasil menumbangkan kekuasaan Soeharto yang masih berkuaa di masa itu.

Pelaksanaan reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, tepatnya pada akhir pemerintahan Soeharto. Banyaknya penyelewengan birokrasi pemerintahan serta berbagai krisis yang terjadi di Indonesia, menggerakkan masyarakat untuk menuntut keadilan dari pemerintah pasa masa itu. Muncullah gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan masyarakat hingga berhasil menumbangkan rezim pemerintahan. Gerakan tersebut menimbulkan berbagai kerusuhan yang banyak terjadi di berbagai daerah hingga menimbulkan kerugian dan kerusahan parah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana hingga hancurnya infrastruktur. Reformasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya perebutan pengaruh serta kendali terhadap masyarakat dalam rangka mempertahankan kekuasaan maupun melakukan pembaharuan kekuasaan.

Tuntutan terhadap pemerintahan orde baru untuk beralih ke reformasi semakin marak terjadi, seiring dengan memburuknya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintahan orde baru tidak mampu mereformasikan diri untuk memperbaiki berbagai krisis yang merugikan banyak pihak tersebut. Gerakan reformasi awalnya mulai didengungkan oleh mahasiswa di dalam kampus sehingga tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintahan maupun ABRI. Namun ketika bulan Mei 1998, mahasiswa mulai turun ke jalan melakukan berbagai aksi demonstrasi sebagai bentuk sikapnya terhadap jalannya pemerintahan orde baru. Demonstrasi tersebut menjadi pematik munculnya reformasi di Indonesia (Ricklefs, 2007). Namun dalam keberjalanan demonstrasi, berbagai kerusuhan dan penjarahan terjadi, hingga banyak pihak luar yang masuk kedalam aksi sehingga semakin memperparah keadaan.

Penjarahan terjadi di berbagai daerah, hampir seluruh mahasiswa melancarkan aksinya untuk menurunkan pemerintahan orde baru yang dinilai tidak mampu memberikan keadilan serta pengayoman terhadap masyarakat. Jakarta dan Surakarta merupakan kedua daerah yang mengalami kerusuhan serta penjarahan yang paling parah ketika peristiwa 1998, banyak toko dan perusahaan asing dibakar oleh massa sebagai bentuk protesnya terhadap banyaknya perusahaan asing yang menguasai perkonomian Indonesia. Titik balik gerakan reformasi yang dilancarkan tersebut adalah terjadinya penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti, Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998 oleh penembak jitu ABRI (Ricklefs, 2007). Bersamaan dengan pembunuhan mahasiswa tersebut bersamaan dengan parahnya keadaan di masa itu, seperti maraknya korupsi oleh rezim pemerintahan. Pasca terjadinya pemberontakan yang sangat parah tersebut akhirnya Presiden Soeharto dalam pidatonya menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah berkuasa selama 32 tahun lamanya. Beliau digantikan oleh wakilnya B.J Habibie yang diangkat sebagai presiden Indonesia ketiga.

B.J Habibie diangkat menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998, pada masa pemerintahannya ia harus menghadapi lima isu terbesar yang terjadi di Indonesia masa itu yaitu: (1) Masa depan Reformasi, (2) Masa depan ABRI, (3) Daerah yang ingin melepaskan diri, (3) Soeharto, keluarga, dan krooni-kroninya, (5) Masa depan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia.

Masa transisi pasca turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden, dapat kita sebut sebagai masa reformasi. Pada masa itu, paham reformasi marak di berbagai daerah di Indonesia. Reformasi di Indonesia tidak lahir dari adanya perdamaian, namun diiringi dengan berbagai kerusuhan, dan krisis yang melanda bangsa ini (Heru Budiono, 2017). Seiring berjalannya waktu, reformasi mulai dilakukan melalui pemerintahan B.J Habibie yang melakukan perbaikan dalam segala bidang. Keadaan parah ditinggalkan oleh Soeharto sebagai masalah yang perlu diatasi pada pemerintahan B.J Habibie. Dalam perkembangan reformasi di Indonesia, bukan hanya terjadi penataan kembali pemerintahan yang perlu dibenahi, namun juga dalam semua bidang secara multidimensional, seperti bidang ekonomi,politik, sosial, hingga budaya masyarakat.

Pengaruh Peristiwa Reformasi

Gerakan reformasi telah menimbulkan berbagai arah baru dalam sistem birokrasi Indonesia. Berbagai perbaikan telah dilakukan sebagai upaya mewujudkan tuntutan reformasi tersebut, seperti pemberantasan Korupsi, peningkatan kesejahteraan rakyat, aturan bagi investor asing, perbaikan perekonomian bangsa, kehidupan sosial, hingga perbaikan sarana, prasarana, maupun infrastruktur.

Pasca munculnya reformasi, demokrasi lama terbelenggu, dan digantikan dengan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Pelaksanaan demokrasi pancasila tersebut tergambar dalam pemilihan umum yang diselenggarakan 1999 dan 2004, dimana pelaksanaannya tidak ada paksaan dari pihak-pihak tertentu, sehingga masyarakat diberikan kebebasan menggunakan hati nuraninya dalam melakukan pemilihan umum (Kriswantoni, 2018).

Dampak Positif

Dicetuskannya reformasi berarti telah kembalinya demokrasi didalam kehidupan politik nasional bangsa Indonesia. Pasca reformasi, kehidupan masyarakat mulai membaik dan kebebasan mulai mampu menghirup udara segar. Hal tersebut dapat kita lihat dari suasana baru yang dapat kita rasakan, munculnya kebebasan pers, kebebasan akademisi, kebebasan menyampaikan pendapat dan berorganisasi, kebebasan pemikiran, serta hal lain sebagai hasil dari perjuangan reformasi. Munculnya kesadaran pada diri masyarakat untuk melakukan perubahan guna memperbaiki segala yang terjadi, sebagai bentuk pendobrakan terhadap rasa ketakutan berpolitik sebelum reformasi. Maraknya kesadaran yang timbul untuk mendampingi perjalanan politik negara yang dianggap dapat membawa menuju perubahan maupun tatanan yang lebih baik demi mewujudkan cita-cita reformasi.

Melalui Reformasi, banyak perbaikan yang dilakukan dalam rangka penyusunan kembali sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu upaya pembentukan ekonomi yang terstruktur dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan kerjasama dengan organsasi dunia yaitu IMF (Haryo Aswicahyono, 2017). Langkah reformasi lain yang tak kalah penting adalah penerbitan Undang-Undang tentang larangan praktik monopoli perdagangan, persaingan usaha yang tidak sehat, serta keputusan lain yang mampu menjadi solusi perekonomian Indonesia pasca orde baru.

Dampak positif yang dapat kita rasakan yaitu, adanya perbaikan terhadap sistem politik pasca terjadinya reformasi. Masyarakat sebagai subjek dan objek sistem politik, harus menjadi penentu keberjalanan suatu sistem politik. Sistem politik yang demokrastis mulai diwujudkan oleh pemerintah, tentunya dalam rangka mewujudkan hal tersebut memerlukan usaha dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam transisi menju sistem demokrasi membutuhkan lima syarat penting, diantaranya: Civil Society (masyarakat sipil yang bebas aktif memberikan peran politik), Masyarakat Politik, (elit partai politik), penegakan hukum, Birokrasi professional, dan masyarakat ekonomi yang otonom.Pasca reformasi, sistem politik Indonesia menjadi lebih terbuka, serta kedudukan partai politik menjadi sangat strategis untuk ikut serta dalam pemerintahan (Komara, 2015). Kesadaran Hukum di Indonesia mulai berjalan, dimana penegakkan hukum dilakukan sebagaimana mestinya yaitu berkeadilan, terarah, sesuai dengan prinsip keadilan,dan kejujuran melalui proses penyelidikan.

Dampak Negatif

Reformasi di Indonesia mulai diwujudkan melalui dibentuknya ketetapan MPR, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta masih banyak wujud dari upaya reformasi, namun dalam keberjalannya masih belum berjalan dengan terarah. Apabila kita kerucutkan terdapat beberapa dampak negative reformasi yang masih kita rasakan hingga kini. Diantaranya yaitu:

  • Pasca reformasi, iklim politik menjadi semrawut karena banyak yang salah persepsi dalam mengartikan demokrasi.
  • Melalui kebebasan berpendapat, semakin kesini dalam menyampaikan pendapatnya masyarakat menjadi kurang terarah dan tidak beretika.
  • Demonstrasi yang sejatinya sebagai sarana penyampaian aspirasi, namun justru mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat.
  • Kerusuhan masyarakat semakin meningkat akibat ketidaksesuaian pelaksanaan undang-undang.
  • Studi Kasus

Reformasi Gereja Anglikan Eropa

       Pada abad ke XVI kalangan ilmuwan mulai menampakkan ketidaknyamanan atas kepemimpinan penuh yang dilakukan oleh otoritas Gereja Roma. Dari para ilmuwan maka semakin lama penentangan ini dilakukan oleh raja-raja dari Eropa yang menginginkan reformasi. Penyebabnya adalah para raja merasa Gereja Roma selalu ingin ikut campur dalam setiap permasalahaan Negara. Selama abad pertengahan manusia di atur oleh tuhan  dengan dua kekuasaan yaitu yang bersifat ketuhanan yang dikepalai Paus dan yang bersifat keduniawian yang dikepalai raja. Tetapi kedua unsur ini bekerja sesuai dengan hokum ketuhanan. Hal ini pun berlaku di Kerajaan Inggris.

       Inggris pada abad ke XVI dikuasai oleh dinasti Tudor yang rajanya bersifat keras,berani, dan bertekad tinggi. sehingga selalu mengalami konflik dengan Gereja di Roma. Pada masa kepemimpinan Raja Henry VIII terdapat suatu reformasi yang dilakukan oleh kerajaan disebabkan hal politik. Perubahan yang terjadi adalah Gereja yang akan memisahkan dari pusat Roma. Sehingga terkenal dengan Gereja Anglikan. Awal mula terjadinya reformasi dikarenakan Henry VIII ingin tetap berkuasa yang diteruskan oleh keturunannya. Raja Henry VIII dibantu oleh tangan kanannya Cromwell dan Cranmer untuk melepaskan diri dari ikatan Gereja Roma.

                   Reformasi Gereja di Inggris pada tahun 1529-1534 bukanlah pertama kalinya dalam hal melakukan pergerakan agama. Pada abad ke 14, John Wycliffe, seorang guru besar Oxford menyebarkan ajarannya yang menolak otoritas Paus , mengkritik kemewahan di Gereja dan Paus, serta harus berpedoman pada Kitab Injil.

                   Keputusan Raja Henry VIII untuk lepas dari otoritas Gereja Roma sangatlah menggemparkan. Hal ini  disebabkan karena sebelumnya hubungan kerajaan Inggris dengan Gereja Roma berlangsung dengan baik dan harmonis.Pemicu dari keputusan Raja Henry VIII untuk memisahkan dari otoritas Gereja Roma  dikarenakan ingin mempunyai seorang anak laki-laki untuk dijadikan penerus dinasti Tudor. Sebagai Raja ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menjaga, dan memelihara keberlangsungan kekuasaannya. Meskipun Raja Henry VIII telah memiliki anak perempuan. Akan tetapi untuk menjadi  pemimpin di kerajaan pada saat itu tidaklah umum dilakukan oleh setiap kerajaan yang berkuasa. Alasan lainnya jikalau pemimpin kerajaan perempuan akan timbul konflik perebutan taha yang menyebabkan kehancuran dan perpecahan di dalam kerajaan.

       Raja Henry merupakan Katolik taat. Ia merupakan anak kedua yang dipersiapkan untuk mengisi jabatan dalam gereja. Pada saat mencoba untuk mewariskan tahtanya Raja henry VIII kebingungan dan tidak berani memberikan tahtanya kepada anak haramnya Henry Fitrozy. Ia melihat celah untuk tetap melanggengkan dinasti Tudor tetap berkuasa. Raja Henry VIII awalnya memiliki isteri yang bernama Catherine of Aragon yang bertatus janda karena Raja Henry VIII mendapatkannya dari kakaknya sendiri, Arthur Tudor. Raja Henry VIII meyakini bahwa pernikahannya yang tidak menghasilkan seorang putera sebagai pewaris serta kematian anak-anaknya merupakan hukuman yang diberikan oleh tuhan karena telah menikahi janda dari kakaknya. Mengingat dalam di dalam ajaran Gereja Roma, menikahi janda dari saudara laki-laki merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Alasan religious seperti ini dianggapnya akan berhasil untuk menceraikan permaisurinya tersebut. Pada tahun 1527 Raja Henry VIII bersama Kardinal Thomas Wolsey, mencoba untuk menekan Catherine of Aragon agar ia mau membatalkan pernikahannya dengan Raja Henry VIII dengan menjauhkannya dengan menerima pengakuan dosanya, yaitu uskup Fisher Rochester. Kemudian ia mengajukan permintaan dispensasi pada Paus Klemens VII agar ia merestui pembatalan pernikahannya dengan Catherine of Aragon. Akan tetapi, kepausan di vatikan sedang bermasalah dengan keponakan Catherine of Aragon, Kaisar Charles V.

       Terdapat dua hal yang menghalangi perceraian antara Raja Henry VIII dengan Catherine of Aragon. Yakni, pernikahan termasuk dalam tujuh sakramen yang hanya bisa diputuskan oleh paus. Kemudian, mereka berdua juga merupakan pasangan yang sah. Poin kedua ini bermula pada saat Paus Klemens VII bergabung dengan Liga Cognac bersama dengan Perancis, Florence,Milan dan Venesia dengan harapan dapat memukul mundur Spanyol dari Italy dan mengehentikan kekuasaan Kaisar Charles V di Peninsula. Sayangnya, ketika Raja Henry VIII mengajukan permohonan pada paus Klemens VII, pasukan Kaisar Charles V dan Jerman telah mengepung Roma. Alasan inilah yang dipakai oleh Paus Klemens VII untuk menolak permintaan Raja Henry VIII. Ia pun mengirim Kardinal Campeggio ke INggris untuk mengatur waktu.

       Raja Henry VIII yang merasa semakin terusik dengan keputusan Paus Klemens VII,Anne Boleyn yang ingin menggantikan Catherine of Aragon menolak dijadikan selir dan permaisurinya yang keras kepala kemudian melampiaskan amarahnya pada Kardinal Wolsey dengan menuduh telah melakukan pelanggaran pada statute of Praemunire.

       Pada tanggal 19 Agustus 1529, hari dimana Kardinal Wolsey dicabut jabatannya sebagai Lord Chancellor, surat untuk pembentukan parlemen baru dikeluarkan. Undang-undang yang telah dikeluarkan parlemen ini sangat banyak selama 7 tahun dengan pembandingan parlemen-parlemen sebelumnya. Parlemen ini  merupakan parlemen anti kepausan, yang hanya melaksanakan kehendak dari kerajaan. Parlemen ini juga termasuk parlemen yang paling aktif dan efektif dalam sejarah konstitusi Kerajaan Inggris apabila dibandingkan dengan parlemen sebelumnya.

       Pada titik ini dapat terlihat bagaimana Raja Henry VIII , sebagai seorang raja tidak dapat melakukan secara nyata keputusannya sendiri, diatas tahtanya sendiri. Pengalaman pribadi ini menyadarkannyya bahwa kepentingan Inggris ddapat dipermainkan oleh negara-negara lain melalui kekuasaan Paus. Raja Henry VIII memanfaatkan otoritas dalam posisinya sebagai seorang pemimpin kerajaan untuk memaksa para rohaniawan untuk membantunya melayangkan petisi pada Paus.

       Ketika ijin dari Paus tidak kunjung tiba, raja Henry VIII pada tahun 1533 meminta Thomas Cranmer, yang atas permintaan Kerajaan Inggris, baru saja ditahbiskan menjadi Uskup Agung Canterbury,untuk meneytujui  keinginannya. Thomas cranmer kemudian menyusun strategi agar para pastur senior di Inggris menyetujuinya. Strategi belum selesai disusun, Raja Henry VIII secara diam-diam melakukan pernikahan dengan Anna Boleyn, dengan alasan sudah mengandung. Situasi sulit menjadikan Thomas Cranmer mengambil keputusan untuk meresmikan pernikahan Raja Henry VIII dengan Anna Boleyn. Mendengar berita pernikahan Raja Henry VIII , Paus Klemens VII sangat marah sehingga memberikan hukuman, pada 9 Juli dilakukan pengucilan terhadap Henry dan para penasihatnya kecuali dia menolak Anne. Akan tetapi, Henry tetap mempertahankan Anne sebagai istrinya dan  pada 7 September, Anne melahirkan Elizabeth. Cranmer membaptisnya segera setelah itu dan bertindak sebagai salah satu orang tua baptisnya.

       Raja henry VIII dengan bantuan Thomas Cromwell berusah menyingkirkan kekuatan Gereja Roma di Inggris. Mereka mengeluarkan sejumlah undang-undang yang ditujukan untuk melumpuhkan otoritas gereja di Kerajaan Inggris. Sejumlah undang-undang dikeluarkan untuk menyerang gereja dan kepausan pada pusatnya, yaitu sumber keuangan, diantaranya: 1. Mortuaries Act dan Probate Act. Kedua undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1530 untuk menutup penghasilan para rohaniawan dari pelayanan pemakaman umat 2. Mortmain Act. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1532 dan bersangkutan dengan larangan hak kepemilikan bagi para kaum rohaniawan. 3. Statutes of Annnates, atau juga dikenal dengan First Fruits. Parlemen memberikan otoritas pada raja untuk menghentikan pembayaran pada paus dari penghasilan tahun pertama dari semua uskup yang baru diangkat, yang kemudian dibayarkan pada pihak kerajaan. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1532.4. The Appointment of Bishop Act. Bertujuan untuk memangkas habis pembayaran pada pihak Gereja Roma atau Kepausan agar biaya pembayaran tersebut dapat masuk ke dalam kas negara. Undang-undang ini keluar pada tahu 1533. Selain itu terdapat sejumlah undangundang yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan melumpuhkan otoritas gereja di kerajaan, diantaranya: 1. Supplication Against Ordinaries. ‘Ordinaries’ yang dimaksud ialah para biarawan yang dirasa menyalahgunakan otoritas gereja dengan berbagai tindakan yang tercela Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1532. 2. Submission of the Clergy. Undangundang ini dikeluarkan oleh parlemen pada bulan Mei 1532. Dalam undangundang ini, hukum gereja hanya dapat dibuat atas seizin raja. 3. The Act in Restraint of Appeals. Dikeluarkan pada bulan April 1533. Dikeluarkannya undang-undang yang membahas mengenai aturan keagamaan yang setiap keputusannya merupakan otoritas dari raja, bukan dari yang lainnya, maka Raja Henry VIII bebas melakukan setiap keputusan yang berhubungan dengan keagamaan, termasuk pernikahan, tanpa restu dari pihak lain (dalam hal ini merupakan restu dari paus) 4. The Act of Supremacy. Dikeluarkan pada tahun 1534. Merupakan Kepala Tertinggi dari Gereja Inggris dan Kerajaan Inggris. Dimulai sejak diberlakukannya The Act of Supremacy, Paus tidak berkuasa lagi atas Gereja Inggris, ia hanya diakui sebagai uskup Roma saja.

       Undang-undang inilah yang mengakhiri sepenuhnya hubungan Kerajaan Inggris dengan Gereja Roma. Dengan dikeluarkannya sejumlah undang-undang ini merupakan usaha Raja Henry VIII dalam mengungguli otoritas Gereja Roma di kerajaannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh Raja Henry VIII yang merasa otoritasnya masih kurang bila dibandingkan dengan otoritas Gereja Roma untuk mengambil keputusan yang bersangkutan dengan keberlangsungan kekuasaan Dinasti Tudor. Gesekan atau konflik antara kedua otoritas ini diakhiri dengan kemenangan Raja Henry VIII dalam mengungguli orotitas Gereja Roma di atas tanahnya sendiri. Selain itu Raja Henry VIII membentuk Gereja Nasional Anglikan. Gereja Inggris atau Gereja Anglikan, apabila disesuaikan dengan pemisahan diri dari Gereja Roma secara gerejawi, menurut hukum terbentuk pada bulan November 1534. Pemberian nama Anglikan itu sendiri diambil dari sebuah prase dalam Magna Carta yang dibuat oleh Raja John. Ecclesia Anglicana, yang memiliki arti Gereja Inggris. Tujuan utama pemisahan Gereja Inggris dari Gereja Roma ialah agar Raja Henry VIII mendapatkan legitimasi untuk membatalkan pernikahannya dengan Catherine of Aragon dan bisa menikahi Anne Boleyn agar mendapatkan seorang putera sebagai pewaris tahta. Keluarnya undang-undang The Act Of Supremacy yang menyatakan Raja Henry VIII sebagai Supreme Head of The Church of England, juga menjadikan Raja Henry VIII sebagai Kepala Gereja Inggris menggantikan paus. Paus pun hanya dianggap sebagai Uskup Roma saja. Sehingga segala bentuk aturan ataupun pertemuan kegerejaan harus mendapatkan izin darinya.

       Pada masa fase awal pembentukan Gereja Inggris yang dikepalai oleh Raja Henry VIII, doktrin Anglikanisme belum semapan pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Raja Henry VIII menganggap bahwa Gereja Inggris merupakan bagian dari Gereja Katolik dan tidak akan merubah doktrin dan ritual yang biasa dilakukan di dalam gereja. Hal ini menyebabkan bentuk awal dari doktrin Anglikanisme tidak memiliki banyak perbedaan dengan doktrin Katolik Roma. Namun seiring berjalannya waktu, juga dipengaruhi oleh kepemimpinan raja dan para ratu serta serangkaian peristiwa, selanjutnya bentuk dari doktrin Anglikanisme ini disesuaikan sesuai dengan keputusan para pemimpin tersebut. meskipun begitu, terdapat beberapa kelompok masyarakat dalan gereja Anglikan yang menjalankan beberapa praktik keagamaan yang juga ada dalam ajaran Protestan.

       Terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh Reformasi Gereja di Inggris tahun 1534. Dengan dideklarasikannya The Act of Supremacy tahun 1534, menandai berpisahnya Kerajaan Inggris dengan Gereja Roma. Raja Henry VIII pun menjadi Kepala Gereja dan Kepala Kerajaan Inggris secara bersamaan. Lepasnya Kerajaan Inggris dari otoritas Gereja Roma, maka Kerajaan Inggris pun menjadi negara dengan kedaulatan yang utuh tanpa interupsi dan campur tangan otoritas lain yang cenderung absolut. Dalam proses pemisahan Kerajaan Inggris dari Gereja Roma, pihak parlemen telah mengeluarkan sejumlah undang-undang yang melumpuhkan pihak rohaniawan serta tunduk pada otoritas kerajaan. Selain itu, terbentuk pula Gereja Anglikan degan dikepalai oleh Raja Henry VIII. Meskipun memisahkan diri dari Gereja Roma, karena pada dasarnya Raja Henry VIII merupakan seorang Katolik yang taat, maka Raja Henry VIII bersikukuh bahwa, doktrin dari Gereja Anglikan merupakan bagian dari Gereja Roma. Keputusan Raja Henry VIII dalam memisahkan diri dari Gereja Roma pada tahun 1534, merupakan awal dari permasalahan keagamaan disepanjang kekuasaan Dinasti Tudor di Kerajaan Inggris. Pada masa pemerintahan Raja Edward IV, pertumbuhan Protestan sangatlah pesat dan tidak bisa dikendalikan. Hal ini bertolah belakang pada masa pemerintahan Ratu Mary I yang mencoba untuk mengembalikan keyakinan Kerajaan Kristen pada Katolik. Ia berusaha membersihkan Kerajaan dari kaum Protestan. Permasalahan keagamaan ini memuncak pada masa Pemerintahan Ratu Elizabeth I. Beruntung, ratu yang merupakan pemimpin terbesar Dinasti Tudor tersebut, mampu menghentikan permasalahan keagamaan yang disebabkan oleh keputusan ayahnya tersebut.

Reformasi Myanmar 1980                                                                     

Pada tahun 1980 terjadi kegelisahan yang dirasakan oleh kalangan mahasiswa di Myanmar. Terjadi kemerosotan perekonomian negara, meningkatnya pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kadar kemiskinan, dan korupsi yang merajalela. Kondisi ini menimbulkan berbagai protes yang melibatkan mahasiswa,buruh, dan para rahib Budha. Peristiwa ini menjadikan sebuah tanda bagi pemerintah untuk selalu waspada. Pada tahun 1987 pun terjadi kembali kemerosotan ekonomi negara Myanmar yang diakibatkan kesalahan pengelolaan negara. Salah satu program yang bermasalah dan tidak perlu adalah pemotongan nilai mata uang Kyat yang menimbulkan penghapusan begitu saja tabungan masyarakat. Dampaknya adalah kerusuhan besar di berbagai daerah. Keadaan ini menimbulkan demonstrasi mahasiswa selama satu minggu yang terjadi di bulan Maret 1988. Akibatnya militer menindak tegas dan beberapa mahasiswa meninggal,ratusan lainnya cedera. Selain itu, mahasiswa banyak yang dijebloskan ke penjara. Terjadi demonstrasi kembali mengecam pemerintah yang melarang untuk mengadakan upacara peringatan bagi rekan-rekan mahasiswa yang tewas pada peristiwa tersebut. sehingga, pada tanggal 16 Juni Mahasiswa Rangoon Arts and Sciences University membacakan tuntutan mereka pada pemerintah agar membebaskan 1500 mahasiswa yang dipenjara dan memberikan mereka kebebasan untuk berorganisasi.

Ketika adanya penolakan dari pemerintah, sekitar 5000 mahasiswa melakukan demonstrasi ke jalan dan memboikot kelas yang ada di universitas. Demonstrasi ini berubah tujuan yang awalnya ekonomi menjadi bersifat politik. Bentrokan terjadi antara polisi dan mahasiswa. Tekanan bertubi-tubi dirasakan oleh pemerintah, pada bulan Juli 1988 dalam kongres BSPP Jenderal Ne Win mengakui kesalahan dalam kebijakan ekonomi yang diterapkan. Ia kemudian mundur dan digantikan oleh Jenderal Sein Lwin. Ia merupakan pemimpin yang keras dalam menumpas gerakan mahasiswa. Sehingga beberapa kali terjadi protes berkelanjutan yang dilakukan oleh mahasiswa atas ketidaksetujuan Sein Lwin memimpin. Akan tetapi, Sein Lwin menggambil jalan menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan keadaan darurat di Rangoon. Demonstrasi pun terjadi dan ppunckanya pada tanggal 8 Agustus 1988, sedikitnya satu juta warga Myanmar turun ke jalanan. Pada demonstran melakukan kerusuhan di sepanjang jalan dan pemerintah kemudian bertindak keras dengan menumpasnya di tengah kecaman internasional. Dikabarkan tidak kurang dari 3000 orang telah terbunuh di wilayah Rangoon. Akibat insiden ini Sein lwin mengundurkan diri dari jabatan dan digantikan oleh Dr. Maung-Maung.