Teori Korupsi dan Pelaksanaan Birokrasi

Secara umum korupsi diartikan sebagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan jabatan public maupun sumber-sumber kekuasaan unutuk kepentingan pribadi. Paul Heywood (1977) mendefinisikan korupsi dengan penekanan terhadap ruang publiknya, korupsi politik dibatasi oleh kriteria pelaku, yaitu politisi sedangkan yang termasuk kategori politisi adalah pejabat publik, seperti pemimpin birokrasi, pemimpin peradilan dan komandan polisi. Selain itu terdapat korupsi di sektor bisnis atau korupsi keuangan (financial corruption) seperti manipulasi laporan keuangan, manipulasi audit, tidak termasuk kategori korupsi politik. Kecuali aktivitas korupsi tersebut melibatkan pejabat publik (M.Syamsudin, 2007).

Pendapat lain dari Shah & Schacter (2004) berpendapat, korupsi dapet dikategorikan lagi menjadi tiga jenis

  1. Grand Corruption’, yaitu sejumlah kecil pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sejumlah besar sumber daya publik,
  2. State or ‘Regulatory Capture’, yaitu kolusi yang dilakukan oleh lembaga publik dengan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan
  3. Bureaucratic or Petty Corruption’, yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. (Setiyono, 2010)

Terdapat juga defisini lain  korupsi dari perspektif tertentu berdasarkan konteks analisis yang digunakan. Perspektif itu bisa dikelompokkan menjadi tiga: public-office-centred, market-centred, dan public interest-centred

  1. Publicoffice-centred, yaitu korupsi dipandang sebagai perilaku penyimpangan dari tugas-tugas normal pejabat public atau pelanggaran terhadap aturan untuk melayani kepentingan pribadi baik  berupa penyuapan,neotisme dan penyelewengan.
  2. Perspektif market-centred, menyatakan korupsi adalah sebuah penyalahgunaan jabatan oleh pejabat public dengan memonopoli kantor mereka dan proses membuat kebijakan atau  sebuah penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik dengan memonopoli kantor mereka dan proses membuat kebijakan (seperti pajak, subsidi, bahkan privatisasi) sebagai sarana memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri .
  3. Public interest-centred, korupsi merupakan tindakan seorang pemegang kekuasaan yang mengistimewakan siapa pun yang memberikan imbalan dan dengan demikian membuat kerusakan pada prinsip persamaan (equality) dalam pelayanan masyarakat umum (Setiyono, 2010)

Berdasarkan hasil penelitian Syed Husein Alatas (1987),  yang dilakukan di Asia, terutama di Malaysia dan Indonesia berhasil menemukan tujuh kategori korupsi, yaitu:

  • Korupsi transaktif yaitu uang yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama. Kedua pihak samasama aktif dalam menjalankan perbuatan tersebut;
  • Korupsi pemerasan yaitu jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Contohnya adalah korupsi yang dilakukan  Polisi lalu lintas yang meminta sejumlah keuntungan untuk menebus pelanggaran termasuk jenis korupsi pemerasan
  • Korupsi investif yaitu memberikan barang atau jasa tanpa ada hubungan langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh pada masa mendatang. Bentuk korupsi seperti ini dilakukan oleh yang memberi uang bulanan secara rutin kepada hakim. Dengan harapan apabila dirinya memiliki kasus dan masuk ke pengadilan, hakim yang telah digajinya langsung menangani perkaranya
  • Korupsi perkerabatan (nepotisme) yaitu pengangkatan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan, atau tindakan mengutamakan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku;
  • Korupsi defensif. Korupsi ini dilakukan oleh korban korupsi pemerasan. Dengan demikian orang yang diperas melakukan korupsi untuk menyelamatkan kepentingannya. Korupsi seperti ini sering dilakukan oleh keluarga terdakwa yang tidak ingin terdakwa ditahan atau diproses lebih lanjut;
  •  Korupsi otogenik yaitu korupsi yang dilakukan oleh seorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diketahuinya sendiri. Panitera pengadilan kerap melakukan korupsi seperti ini dalam administrasi pendaftaran perkara. Ketidakjelasan tarif pendaftaran membuatnya leluasa menentukan harga yang harus dibayar oleh pengacara;
  •  Korupsi dukungan yaitu dukungan terhadap korupsi yang ada atau penciptaan suasana yang kondusif untuk dilakukaknnya korupsi. Korupsi ini dilakukan oleh elit di lembaga peradilan yang tidak mempunyai kemauan politik untuk menindak tegas bawahannya (Hussein, 1987). (M.Syamsudin, 2007)
    1. Korupsi Menurut Para Ahli
  • Teori Ramirez Torezz menyatakan Korupsi merupakan kejahatan kalkulasi atau perhitungan (Crime of calculation) bukan hanya sekedar keinginan (Passion). Menurut teori ini seseorang akan melakukan korupsi apabila hasil yang didapatnya dari korupsi lebih besar dari hukuman yang kemungkinan akan diterimanya. (Waluyo, 2017)
  • Teori Jack Bologne (GONE), menurutnya ada 4 akar penyebab korupsi yaitu:
    • Greedy (Keserakahan) adanya potensi pada setiap orang untuk memiliki perilaku serakah.
    • Opportunity (Kesempatan) keadaan masyarakat,organisasi atau instansi tertentu yang membuka kesempatan melakukan korupsi.
    • Need (kebutuhan), dikarenakan fator-faktor seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.
    • Expourses (pengungkapan) yaitu hukuman yang tidak memberi efek jera kepada pelaku.
  • Teori Vroom berdasarkan Teori Vroom tersebut, kinerja (performance) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya (ability) dan motivasi (motivation). Kinerja seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasinya dalam bekerja serta menimbulkan dipengaruhi oleh harapan (expectation) orang untuk mendapat hasil dari kerja kerasnya. Apabila seseorang sudah bekerja  keras tetapi hasilnya tidak memuaskan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya akan menimbulkan potensi seseorang untuk melakukan segala cara untuk memenuhinya sehingga terjadi korupsi.
  • Teori Kebutuhan Maslow

 Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida dari mulai kebutuhan mendasar hingga kebutuhan utama. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis dan lainya kebutuhan manusia yang tidak memiliki batas dan terus bertambah dapat memunculkan potensi untuk melakukan Korupsi karena tidak pernah puas dengan hasil.

  • Teori Klitgaard

Menurut teori Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan (monopoly of power) ditambah dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki (discretion of official) dan tanpa adanya pengawasan yang memadai (minusaccountability) akan menjadi pendorong terjadinya korupsi.

Pencegahan Korupsi

            Korupsi merupakan suatu tidakan yang menjadi sebuah fenomena dimana mempengaruhi hampir seluruh aspek dunia global. Di indonesia sendiri, permasalahan korupsi menjadi suatu hal yang memerlukan perhatian khusus dan harus diselesaikan dengan segera karena sangat mengkhawatirkan. Tindakan korupsi harus diberantas mulai dari tindakan korupsi terkecil dengan kerugian paling sedikit hingga tindakan korupsi besar yang dapat merugikan banyak pihak.

            Good Governance atau pemerintahan yang baik menjadi suatu isu yang menyoroti pengelolaan administrasi publik yang mana tercermin melalui tuntutan yang muncul dari masyarakat kepada para penyelenggara negara demi terciptanya pemerintahan yang baik (Rasul, 2009). Dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu juga terdapat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Indonesia terus berupaya menciptakan pemerintahan yang baik dengan adanya reformasi peraturan perundangan hingga yang terakhir yaitu UU Nomer 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai bentui komitmen pemerintah Indonesia yang serius melakukan pemberantasan korupsi, perundang-undangan yang sudah ada kembali dipertegas melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi (Rasul, 2009). Hal tersebut tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia yang mengharapkan pemerintahan yang baik dan terhindar dari perilaku korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan yang dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat itu sendiri.

            Kebaikan dalam pemerintahan mempunyai arti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat. Keinginan rakyat tersebut merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam rangkan meraih tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan bersama menyejahterakan masyarakat Indonesia, pemberantasan terhadap korupsi harus dilakukan melalui tindakan hukum secara tegas. Saat ini, korupsi menjadi suatu isu permasalahan yang memiliki urgensi untuk segera diselesaikan tidak hanya di Indonesia namun juga pada dunia Internasional.

            Korupsi memberikan dampak yang besar pada berbagai bidang yang berkaitan. Bahkan saat ini korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan saja, namun juga sudah masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Mifdal Zusron Alfaqi, 2017). Korupsi mulai merajalela di Indonesia sejak perubahan Orde Baru menuju Era Reformasi tahun 1998. Pada saat itu sistem pemerintahan diubah menjadi Otonomi Daerah untuk menghindari adanya pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Masalah korupsi sangat menonjol pada masa reformasi yang terlihat dari rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, rendahnya kualitas pelayanan publik, beban masyarakat yang semakin meningkat akibat tidak efektifnya pengelolaan badan usaha milik publik dalam mengelola kebutuhan masyarakat luas seperti telekomunikasi, listrik, bahan bakar minyak dan lain sebagainya (Rasul, 2009). Namun rupanya Otonomi Daerah justru memberikan akses yang sangat banyak bagi meluasnya tindakan korupsi. Kasus korupsi mulai menyeret pemerintah daerah dan memberikan peluang bagi pimpinan dan pejabat politik pada birokrasi daerah untuk melakukan tindakan korupsi, hal tersebut sangat jelas merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kasus korupsi yang awalnya terpusat menjadi terdesentralisasi akibat adanya Otonomi Daerah sehingga terjadi di berbagai wilayah Indonesia (Mifdal Zusron Alfaqi, 2017).

            Masyarakat Indonesia menganggap korupsi sebagai suatu permasalahan utama uang harus segera diselesaikan dalam suatu negara. Dalam rangka pemberantasan korupsi tentunya memerlukan peran dan kontribusi dari berbagai pihak. Seringkali munculnya tindak korupsi dikaitkan dengan rendahnya gaji pegawai sehingga berdampak pada keinginan untuk melakukan tindakan korupsi. Tidak hanya itu, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia membuat tindakan korupsi semakin marak dilakukan. Faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya korupsi adalah rendahnya integritas dan profesionalisnme, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat, sehingga mendesak seseorang untuk melakukan tindakan korupsi dengan memanfaatkan peluang yang ada.

            Dengan berbagai faktor yang mendorong tindak korupsi seharusnya membawa kesadaran bagi kita untuk turut berkontribusi dalam mencegahnya. Korupsi merupakan suatu tindakan yang muncul bukan hanya karena keinginan dari pelaknya, namun juga akibat adanya peluang untuk melakukan tindakan tersebut. Adanya suatu lembaga pemberantasan tindak korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus didukung dengan adanya hukum dan peraturan yang jelas dan tegas bagi para pelaku korupsi. Masyarakat sebagai pihak yang paling sering dirugikan juga harus mendukung dalam pemberantasan korupsi, terutama bagi generasi muda yang diharapkan akan menjadi generasi penerus yang akan menjadi pemimpin bangsa selanjutnya. Generasi muda diharapkan menjadi pelopor anti korupsi yang memutus rantai korupsi yang telah terjadi turun-temurun dan bahkan menjadi suatu pemakluman atau toleransi negatif dalam masyarakat.

            Adanya berbagai faktor yang menjadikan suburnya perilaku korupsi di Indonesia adalah memudarnya keimanan, kejujuran dan rasa malu sehingga menganggap korupsi adalah tindakan yang diwajarkan dilakukan oleh pegawai dalam suatu pemerintahan. Oleh karena itu perlu adanya penguatan keimanan dan sanksi sosial yang diberikan bagi para pelaku korupsi agar dapat memberi efek jera dan menjadi pengingat atau peringatan bagi para pegawai pemerintahan lainnya. Karakter masyarakat Indonesia harus terus dibenahi agar tindak korupsi tidak dilakukan dengan melalui adanya kesadaran pada masing-masing individu.

            Secara etimologi istilah birokrasi berasal dari bahasa Perancis dari kata bureau yang mempunyai arti “meja tulis” dan juga kata kratos dari bahasa Yunani yang mempunyai arti “pemerintahan”. Dari kedua kata tersebut dapat diartikan bahwa birokrasi adalah orang-orang yang bekerja di balik meja tulis di kantor. Jika diartikan dalam konteks politik,  birokrasi merupakan wujud dari aparat pemerintahan negara yang melaksanakan serangkaian kebijakan dengan tahapan-tahapan atau biro yang masing-masing menerima arahan dalam menentukan suatu kebijakan yang disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada (Sawir, 2020). Birokrasi merupakan suatu sarana untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya penetapan terkait tujuan yang akan dicapai dalam suatu birokrasi. Oleh karena itu, pejabat yang duduk dalam suatu birokrasi harus menjadi roda penggerak bagi jalannya pemerintahan tanpa ditumpangi kepentingan probadi atau golongan tertentu.

            Setiap pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab publik sesuai dengan bidan tugas dan tanggung jawab. Pejabat dalam birokrasi tersebut harus bekerja sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan agar dapat mewujudkan akuntabilitas bagi para pejabat birokrasi pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan berbagi sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada birokrasi pemerintahan dalam rangkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah yang dilakukan secara periodik (Chairunnisa, 2013). Masyarakat dapat mengetahui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya pemberitahuan yang diberikan oleh pejabat birokrasi kepada masyarakat terhadap pengumpulan dan penggunaan sumber daya suatu daerah.

            Dalam suatu birokrasi pemerintahan perlu adanya laporan secara periodik terhadap pelaksanaan misi organisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari rencana yang telah ditetapkan. Birokrasi yang mempunyai keterbukaan juga dapat dilihat dari aksesibilitas masyarakat untuk berhubungan dengan birokrasi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menduduki suatu jabatan birokrasi. Terdapat pengertian bahwa birokrasi haruslah netral, karena netralitas birokrasi berarti menunjukkan bahwa birokrasi bersih dari keterlibatan permainan politik (Sawir, 2020). Namun rupanya faktor poliyik masih mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap birokrasi, sehingga birokrasi makin terpolitisasi dan menjadi tidak netral.

            Berbeda dengan birokrasi terbuka, fenomena hadirnya birokrasi yang tertutup dapat dilihat dari kalangan birokrasi yang dinilai sangat elitis dan menjadi kelas yang mempunya hak istimewa tersendiri. Perubahan besar dalam tubuh birokrasi hanya dapat terjadi jika terjadi fenomena perubahan sosial politik yang mendasar. Dalam lembaga pemerintah birokrasi bukan merupakan kekuatan politik melainkan lebih menekankan pada aspek administratif sehingga diharapkan dapat secara objektif memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memihak. Dalam rangkan menjalankan kewenangan yang diberikan kepada birokrasi publik, sudah seharusnya para pelaku kebijakan dan pelayanan tidak hanya sekedar netral dari pengaruh politik namun juga bertanggung jawab terhadap tindakan yang diberikan kepada publik (Sawir, 2020).

  1. a

            Ditinjau dari segi sejarah, perjalanan birokrasi yang ada di Inonesia atau lebih tepatnya berada di Nusantara sudah ada sejak zaman kerajaan. Pada masa kerajaan birokrasi pemerintahan pusat dipimpin langsung oleh raja yang didasarkan pada garis kekuasaan kharismatik-tradisional. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang berada di daerah diisi oleh pejabat-pejabat daerah yang berasal dari pengangkatan keluarga kerajaan termasuk menempatkan pejabat pengawas pada setiap daerah. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh raja agar dapat terus menguasai birokrasi. Pejabat birokrasi pada masa kerajaan akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan raja (Agus Dwiyanto, 2021).

            Birokrasi pada masa kolonial tentunya tidak lepas dari sistem administrasi pemerintahan yang ditetapkan oleh penguasa pendatang saat itu. Terdapat dualisme sistem birokrasi pemerintahan pada saat berkuasanya kolonial di Indonesia. Pada masa itu sudah mulai dikenalkan sistem administrasi kolonial mengenai birokrasi dan administrasi moder, dan pada sisi lainnya masih mempertahankan sistem administrasi tradisional. Gubernur jenderal menjadi suatu posisi tinggi dalam birokrasi pemerintahan pada negara jajahan. Birokrasi puncaknya berada di tangan Ratu Belanda, sehingga Gubernur Jenderal berperan sebagai wakil bai Ratu Belanda di negara jajahan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kolonial Belanda membangun berbagai fasilitas yang ditujukan untuk kepentingan pelayanan publik di negara jajahannya.

            Pelaksanaan birokrasi di Indonesia tentunya mengalami pasang surut. Sejak awal kemerdekaan di Indonesia, birokrasi pelayanan publik mulai dibentuk dan terus beradaptasi. Namun kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap birokrasi publik sangat rendah saat masa akhir Orde Baru hingga jatuhnya pemerintahan Soeharto. Terus munculnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat terhadap birokrasi publik ditingkat daerah maupun pusat menandakan adanya krisis kepercayan oleh masyarakat terhadap birokrasi publik. Hal tersebut sangat mudah dipahami karena birokrasi publik menjadi suatu instrumen yang efektif untuk mempertahankan kekuasaan para pejabat masa Orde Baru (Agus Dwiyanto, 2021).

            Pada masa Orde Baru tersebut birokrasi publik justru menempatkan dirinya sebagai penguasa dibandingkan pelayan publik yang harusnya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Akibatnya hal tersebut berdampak pada pelayanan publik yang cenderung mengabaikan rakyat dan tidak menyerap aspirasi. Kepentingan elite yang muncul memperburuk sistem pelayanan publik. Para elite politik selalu mendapatkan perlakuan istimewa dalam pelayanan publik. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan dan mengusik rasa keadilan dalam masyarakat karena adanya perbedaan dalam perlakuan pelayanan birokrasi dari pihak pemerintahan.

            Kondisi birokrasi publik semakin diperparah dengan adanya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menyebabkan kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap birokrasi publik. Praktik KKN yang memberikan keistimewaan pelayanan pada kaum elit juga semakin menyiksa masyarakat biasa yang harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan pelayanan apalagi pelayanan milik swasta. Selain itu rendahnya kemampuan birokrasi juga menimbulkan adanya krisis ekonomi. Berbagai fenomena yang terjadi pada masa Orde Baru menimbulkan rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan pemerintah dan juga birokrasi pelayanan publik. Memasuki masa Reformasi, pemerintahan sentralistik pada masa Orde Baru digantikan dengan sistem pemerintahan Otonomi Daerah. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas demgan pengelolaan birokrasi yang dilakukan oleh masing-masing daerah.

Hingga saat ini, pelaksanaan birokrasi di Indonesia harus terus mendapat pengawasan dan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Saat ini di Indonesia sendiri sedang berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi. Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia adalah suatu bentuk tindakan yang diharapkan dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat luas dan menghindari adanya alur birokrasi publik yang lambat dan berbelit-belit. Perubahan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan good governance yang dilakukan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Dalam proses mewujudkan good governance tersebut perlu komitmen yang tinggi dari para pejabat birokrasi. Dinamika yang trerjadi pada suatu birokrasi harus dapat ditangani oleh pejabat negara yang dapat membuat kebijakan untuk dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dari birokrasi pemerintahan yang ada saat ini. Dalam pelaksanaan birokrasi tersebut tentunya masih perlu adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan agar dapat mencapat good governance dengan birokrasi pemerintahan yang baik.

Birokrasi sebagaimana merupakan sebuah institusi yang memiliki kuasa yang besar di dalam tata kelola pemerintahan. Dikarenakan kuasa yang besar tersebut memiliki kaitan yang sangat kuat dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan yang terkait serta kekuasaan yang besar tersebut berpotensi untuk disalahgunakan dimana salah satu bentuknya adalah korupsi. Birokrasi dan korupsi adalah dua hal yang erat kaitannya dalam pelaksanaan tugas para birokrat.

Pada umumnya korupsi yang terjadi pada sektir pelayanan public  disebabkan oleh dua factor yaitu factor internal dan eskternal. Factor eksternal terjadi karena keinginan masyarakat untuk mendapat proses pelayanan yang lebih cepat dalam berbagai kepentingannya. Sedangkan pada factor internal menekankan pada fenomena bahwa waktu untuk mengurus birokrasi yang panjang sehingga dimaanfaatkan oleh oleh oknum tidak bertanggung jawab di birokrasi untuk mempersulit dan membuat waktu proses pengurusan administrasi semakin lama. Oleh karena itu muncul peluang korupsi ketika masyarakat membutuhkan layanan yang cepat diamanfaatkan oleh oknum tertentu di dalam birokrasi. (Fatkhuri, 2017). Beberapa hal hal yang menyebabkan korupsi dapat dilakukan oleh oknum birokrasi, yaitu:

  • Korupsi terkait dengan kebutuhan atau tuntutan dari pemberi atau penyedia layanan. Sudah barang tentu tuntutan ini diperkuat dengan ancaman kerugian kepada pengguna kasa, seperti ketrlambatan penyelesaian urusan, sanksi biaya atau dipersulit berbagai prosedura
  •  imbalan yang didapatkan dari hasil korupsi atau suap biasanya tidak akan dikembalikan kepada lembaga pemerintah atau pihak pemberi suap.
  • ketika subsidi pemerintah dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek publik, baik yang ditetapkan dengan penunjukan langsung maupun yang ditetapkan secara terbuka melalui tender.
  • bagian atau devisi tertentu dari birokrasi pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan bahan-bahan mentah tanpa adanya mengawasan eksternal dari luar birokrasi.
  •  jika pemerintah membiarkan penggunaan pengaruh politik dan kedudukan seorang dalam proses penetapan pelaku bisnis swasta yang diperbolehkan memasuki industri publik tertentu, seperti pertambangan, televisi, dan jasa angkutan umum.
  •  kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrakkontrak besar berisi pensyaratan-pensyaratan yang mudah dibelokkandan menguntungkan para kontraktor swasta (Rozuli, 2017)

 seseorang yang memiliki kekuasaan akan memiliki potensi besar dalam mencari keuntungan dengan jalan tidak baik seperti korupsi. Survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2015 menunjukkan bahwa pada sector pelayanan public masyarakat menyumbang angka cukup besar dalam indeks perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia cukup rendah

  • Memberikan uang melebihi ketentuan yang diatur

 Memberikan uang ―lebih‖ kepada petugas dalam sektor pelayanan publik sudah mendarah daging di Indonesia. Motif pemberian ini umumnya karena masyarakat tidak mau ribet dengan masalah administrasi, misalnya pengurusan KTP, KK, dan sebagainya. Rentang pelayanan yang panjang, ditambah aturan yang sangat ketat menyebabkan masyarakat lebih memilih jalur cepat, meskipun harus dengan biaya lebih mahal. Argumentasi di atas terkonfirmasi dari hasil studi yang dilakukan BPS pada tahun 2015. Dalam survei IPAK, persentase masyarakat yang menilai ―tidak wajar‖ untuk memberikan uang di atas ketentuan yang diatur untuk mempercepat proses administrasi seperti KTP, KK dan sejenisnya sebanyak 62% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebanyak 58%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa, meskipun terjadi kenaikan, tidak bisa dipungkiri masih ada sebagian masyarakat yang menilai wajar untuk memberikan uang dalam rangka mempercepat proses adiministrasi dalam pelayanan publik..

  •  Memberikan uang/barang untuk Sekolah agar anaknya dapat diterima

Dalam survei IPAK BPS, persentase masyarakat yang menilai ―tidak wajar‖ untuk memberikan uang/barang kepada sekolah agar anaknya diterima di sekolah tersebut sebanyak 90% pada tahun 2015. Angka tersebut diikuti kenaikan pada tahun 2014 sebanyak 88%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa, meskipun terjadi kenaikan, tidak bisa dinegasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang menilai wajar untuk memberikan uang/barang dalam rangka mempengaruhi pihak sekolah agar anaknya dapat diterima. Pemberian uang terhadap sekolah ini biasanya dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pemberian secara langsung dilakukan oleh oknum di sekolah tersebut baik melalui guru atau kepala sekolah

  •  Memberikan uang dalam pengurusan SIM dan STNK

Dalam survei IPAK BPS, persentase masyarakat yang menilai ―tidak wajar‖ untuk memberikan uang damai kepada Polisi sebanyak 69% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebanyak 65%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa, meskipun terjadi kenaikan, tidak bisa dinegasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang menilai wajar untuk memberikan uang dalam pengurusan SIM dan STNK. Pengurusan SIM dan STNK selama ini menjadi lahan empuk oleh oknum di Kepolisian untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Celah korupsi dalam pengurusan Calo ini terjadi ketika masyarakat ingin mendapatkan proses cepat dan tidak berbelit-belit.

Contoh Kasus Korupsi Di Indonesia

  • Kasus Korupsi Bantuan Sososial Covid-19

Kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 atau yang biasa disebut korupsi bansos berawal dari adanya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19 berupa bantuan paket sembako yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2020. Juliari Peter Batubara sebagai Menteri Sosial saat itu melakukan penunjukkan langsung para rekanan untuk melaksanakan proyek tersebut. Kemudian terpilihkan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proyek bansos tersebut. Pengadaan bansos Covid-19 tersebut akan dilaksanakan selama 2 periode yang bernilai sekitar Rp. 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak. Dari upaya itu diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus.

Fee tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos. Kemudian kontrak pekerjaan dibuat oleh Matheus dan Adi pada bulan Mei-November 2020 dengan beberapa suplier sebagai rekanan, yang di antaranya adalah Ardian I M dan Harry Sidabuke (swasta) dan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 Miliar. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Ardian I M dan Harry Sidabuke dari unsur swasta, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari. Matheus ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih KPK, Ardian ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, dan Harry ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

  • Kasus korupsi E-KTP

Adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP. Sejumlah nama muncul sebagai tersangka setelah penyelidikan terkait kerugian negara sebesar Rp 2,314 triliun diantaranya pejabat kementrian Dalam Negri,dan petinggi DPR RI mereka adalah Sugiharti,Irman,Andi Narogong,Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto. Ketua Jaksa Penuntut Umum menyebutkab bahwa Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Kementrian Dalam Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugihartono Bersama-sama dengan anggota DPR Setya Novanto sebagai terdakwa korupsi pengadaan e-KTP 2011-2012.dugaan korupsi dilakukan dengan mengatut proses penganggaran,pelelangan dan pengadaan proyek e-KTP dalam kontrak tahun jamak senilai Rp 5,952 triliun dengan pembagian pada 2011 sejumlah Rp 2,291 triliun dan pada 2012  sejumlah 3,66 triliun. Untuk melancarkan pembahasan anggaran e-KTP Irman dan Sugiharto mengucurkan uang kepada 54 anggota komisi II DPR dan juga ketua DPR Marzuki Ali. Uang juga dialirkan kepada pimpina Badan Anggaran  DPR yaitu Melchias Marcus Mekeng selaku ketua banggar, Walkil Ketua Banggar Mirwan Amir(Partai Demokrat) dan Olly Dondokambe (PDI- Perjuangan) serta Tamsil Linrung (PKS) serta  adanya pembagian uang untuk seluruh anggota Komisi II DPR dengan rincian (1) ketua Komisi II DPR sejumlah 30 ribu dolar AS (2) tiga wakil ketua Komisi II DPR masing-masing 20 ribu dolar AS (3) Sembilan orang ketua Kelompok Fraksi Komisi II DPR masing-masing 15 ribu dolar AS (4) 37 orang anggota komisi II DPR masing-masing 5 ribu dolar AS sampai 10 ribu dolar AS.

Tidak hanya idividu aliran dana juga sampai pada partai yaitu partai Golkar dan Partai Demokrat masing-masing sejumlah Rp 150 miliar, serta PDI Perjuangan sejumlah 80 miliar. Belum sampai perekaman dilakukan di berbagai kabupaten dan kota, pihak kepolisian mengabarkan bahwa mereka mencurigai terjadinya korupsi pada proyek e-KTP. Kecurigaan itu berangkat dari laporan konsorsium yang kalah tender yang menyatakan bahwa terjadinya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh panitia saat lelang tender berlangsung. Kecurigaan bahwa adanya praktek korupsi pada proyek e-KTP juga dirasakan oleh Government Watch (GOWA) yang berbuntut pada laporan kepada KPK pada 23 Agustus 2011. Mereka berspekulasi bahwa telah terjadi upaya pemenangan terhadap satu konsorsium perusahaan dalam proses lelang tender berdasarkan investigasi yang telah dilakukan sejak Maret hingga Agustus 2011. KPK turut mencium kejanggalan dari proses proyek e-KTP. Pada 8 Februari 2017 KPK mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bukti terkait keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi e-KTP. Mereka kemudian menghimbau kepada siapa saja yang menerima aliran dana tersebut untuk mengembalikannya ke negara. Dua hari kemudian, tepatnya pada 10 Februari 2017 KPK menerima uang sebesar Rp250 miliar dengan rincian Rp220 miliar berasal dari sejumlah korporasi, satu perusahaan dan satu konsorsium sedangkan Rp30 miliar berasal dari anggota DPR periode 2009-2014 dan beberapa orang lainnya. Penyerahan uang itu dilaksanakan usai pemeriksaan sejumlah saksi oleh KPK. Mereka yang kooperatif kemudian mengirimkan uang kepada rekening KPK khusus penyidikan.

  • Kasus ASABRI

Kasus yang merugikan negara sebesat 23,7 triliun ini dinilai sebagai kasus korupsi yang terbesar di Indonesia saat ini. Pada Senin 1/02/2021 Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan delapan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengeloaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan serta Kadiv Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar perusahaan yang bukan konsultan investasi ataupun manajer investasi yaitu Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman Purnomosidi.Mereka sepakat untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik.Setelah menjadi milik Asabri, saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Benny dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Padahal, transaksi-transaksi yang dilakukan semu dan menguntungkan Heru, Benny dan Lukman. Namun, merugikan Asabri karena menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga semestinya.

Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham yang telah dijual di bawah harga perolehan itu, dibeli kembali dengan nomine Heru, Benny dan Lukman serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan oleh Heru dan Benny.Leonard menyebut, seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Benny dan Lukman. Para tersangka yang telah di tetapkan tersebut diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3, Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, Pasal 55 ayat (1 ) ke KUHP 1