Teori Pembangunan, Ekonomi Kerakyatan, dan Ketahanan Pangan

2.1  Pengertian Teori Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar: 1) modernisasi dan 2) ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994) (Kartono, D. T., & Nurcholis, H, 2016). Adapun Tikson (2005) membaginya ke dalam tiga klasifikasi teori pembangunan: 1) modernisasi; 2) keterbelakangan; dan 3) ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan. Dalam Kegiatan Belajar 2 ini kita akan membahas teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia.

       1. TEORI MODERNISASI

Teori Modernisasi berkembang pasca perang dunia kedua, yaitu pada saat Amerika terancam kehilangan lawan dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri. Amerika melibatkan diri membantu negara-negara Eropa yang porak-poranda seusai perang. Perlahan Eropa mulai bangkit dari keterpurukannya. Keterlibatan ini ternyata bukan saja mampu ‘menolong’ negara-negara Eropa, tetapi ternyata justru memberikan banyak keuntungan yang lebih bagi Amerika (Kartono, D. T., & Nurcholis, H, 2016). Keberhasilan pembangunan yang diterapkan pada negara-negara di Eropa ini memberikan pemikiran lanjut untuk melakukan ekspansi pasar ke negara-negara Dunia Ketiga sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunannya. Kenyataannya, keberhasilan yang pernah diterapkan di Eropa ternyata banyak mengalami kegagalan di negara-negara Dunia Ketiga. Penjelasan tentang kegagalan ini memberikan inspirasi terhadap sarjana-sarjana sosial Amerika, yang kemudian dikelompokkan dalam satu teori besar, dan dikenal sebagai teori Modernisasi. Berikut ini, asumsi dasar dari teori modernisasi.

      2. TEORI DEPENDENSI

Teori Dependensi atau Teori Ketergantungan lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili “suara negara-negara pinggiran” untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori dependensi lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi (Kartono, D. T., & Nurcholis, H, 2016).

Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga telah menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuwan sosial untuk memberikan suatu teori pembangunan yang baru, yang tentu saja mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan teori yang telah ada. Kritikan terhadap modernisasi yang dianggap sebagai “musang berbulu domba” dan cenderung sebagai bentuk kolonialisme baru semakin mencuat dengan gagalnya negara-negara Amerika Latin menjalankan modernisasinya. (Kartono, D. T., & Nurcholis, H, 2016).

Frank sebagai pelopor kemunculan teori dependensi, pada awalnya menyerang pendapat Rostow. Frank menganggap Rostow telah mengabaikan sejarah. Sejarah mencatat bagaimana perkembangan dunia ketiga yang tatanan ekonominya telah dihancurkan oleh negara dunia pertama selama masa kolonial. Pemikiran Frank terus bergulir dan disambut oleh pemikir sosial lainnya, seperti Santos, Roxborough, Cardoso, dan Galtung.

Keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara berkembang yang telah secara intensif mendapat bantuan dari negara-negara maju menyebabkan ketidakpuasan terhadap asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh teori modernisasi. Keadaan ini menimbulkan reaksi keras dari para pemerhati masalah-masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori dependensi.

Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ketiga kemudian mengalami kemunduran (keterbelakangan), secara ekstrem dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya (the development of underdevelopment); siapa sebenarnya yang menolong dan siapa yang ditolong ? Andre Gunter Frank (1967) dianggap sebagai salah seorang tokoh pencetus teori Dependensi ini mengatakan bahwa keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju.

Asumsi dasar dari teori Dependensi mencakup: (1) keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga; (2) ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh ‘faktor luar’; (3) permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia Ketiga ke negara maju; (4) situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global; dan (5) keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan.

Teori Dependensi ini bukannya tanpa kekurangan, bahkan kritik yang dilontarkan mungkin lebih banyak dari sanggahan terhadap teori Modernisasi. Salah satu persoalan yang luput dari perhatian teori dependensi adalah kurangnya pembahasan tentang kolonialisme yang pernah tumbuh subur di kebanyakan negara-negara berkembang (Kartono, D. T., & Nurcholis, H, 2016).. Menurut perspektif dependensi, pemerintahan kolonial didirikan dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan jajahan, dan pemerintahan ini tidak akan pernah dibentuk dengan tujuan untuk membangun negara pinggiran.

Teori ketergantungan ini lahir dari dua induk. Induk yang pertama adalah seorang ahli ekonomi liberal: Raul Prebisch. Induk yang kedua adalah teori-teori Marxis tentang imperialism dan kolonialisme, serta seorang pemikir Marxis yang merevisi pandangan Marxis tentang cara produksi Asia, yakni Paul Baran. Kedua induk ini adalah para pemikir pendahulu dari Teori Ketergantungan.

3. TEORI SISTEM DUNIA: IMMANUEL WELLERSTEIN

Munculnya Wellerstein dengan Teori Sistem Dunianya juga merupakan reaksi terhadap Teori Ketergantungan. Seperti juga teori Bill Warren dan Teori Artikulasi, reaksi ini muncul karena Teori Ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di Dunia Ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. Teori Sistem Dunia Wellerstein sebenarnya sangat sederhana. Dia beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau pemerintahan lainnya. Pada waktu itu belum ada sistem dunia. Masing-masing sistem mini tidak saling berhubungan.

2.2 Konsep  Sistem Ekonomi Kerakyatan

Pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang di mana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan yang lainnya adalah suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik. Ekonomi kerakyatan adalah sistim perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang dengan baik.

Dengan demikian ekonomi kerakyatan dapat dikatakan suatu sistim yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Karena ekonomi kerakyatan sendiri merupakan kegiatan perekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang mampu diusahakan dan kuasainya, mereka mengharapkan bisa terpenuhi kebutuhan dasar keluarga dan tidak mengganggu kepentingan masyakarat sekelilingnya. Usaha mereka biasanya meliputi perternakan, pertanian, perikanan, kerajinan, ataupun usaha makanan ciri khas dari daerah masing-masing. Hal ini sering kita dengar dengan disebutkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Menurut Prof.Dr. Mubyarto Ekonomi kerakyatan merupakan sistim yang berdasarkan kekeluargaan, kedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam prakteknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat kedalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya jejaring pasar domestik dan pelaku usaha masyarakat. Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai usaha untuk lebih mengedepankan masyarakat untuk membangun kesejahteraandengan pemberdayaan masyarakat.

Ciri dan Sistem Ekonomi Kerakyatan :

Ekonomi kerakyatan adalah sistim ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 negara memainkan peranan penting dalam sistim ekonomi kerakyatan, melalui Badan Usaha Milik Negara, yang menguasai produksi hajat hidup orang banyak. Ciri dari sistim ekonomi kerakyatan adalah :

  1. Peranan pemerintah yang menunjang terbentuk ekonomi kerakyatan, yang tidak saja terbatas sebagai penagtur jalannya roda perekonomian melalui badan usaha negara, tetapi tujuannya adalah untuk menjmin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seoarang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
  2. Efisiensi ekonomi berdasarkan keadilan, partisipasi dan berkelanjutan, kedua, mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar dan kerjasama.
  3. Pemerataan penguasaan faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat menjadi substansi sistim ekonomi kerakyatan.
  4. Pola hubungan produksi kemitraan, sebagimana ditegaskan Bung Hatta pada koperasi tak ada majikan dan buruh, semuanya pekerja yang berkerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”, ini menunjukan bahwa ekonomi kerakyatan tidak adanya individualistis dan kapitalistis. Kelima, kepemilikan saham oleh pekerja. Mekanisme pasarnya, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui usaha bersama koperasi. Mekanisme pasar koperasi sama dengan sistem ekonomi kerakyatan.

Dari Ciri sistem ekonomi kerakyatan dapat dipahami bahwa, 1. Negara atau pemerintah yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat negara tersebut. Misalnya seperti: bahan bakar minyak, air dan sumber daya alam yang lainny, 2. Peran negara di ekonomi ini sangatlah penting akan tetapi tidak dominan, dan begitu juga peranan dari pihak swasta yang posisinya memang penting akan tetapi tidak mendominasi juga. Sehingga tidak mungkin terjadi kondisi sistem ekonomi liberal ataupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak tersebut yaitu pemerintah dan juga pihak swasta hidup berdampingan secara damai dan saling mensupport satu sama lain, 3. Di dalam perekonomian ini masyarakat adalah bagian yang sangat penting, karena kegiatan produksi yang dilakukan, diawasi dan dipimpin oleh anggotamasyarakat, 4. Buruh maupun modal tidak mendominasi perekonomian sebab ekonomi ini didasari atas asas kekeluargaan.

2.3 Pengertian Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan yang merupakan terjemahan dari food security mencakup banyak aspek dan luas sehingga setiap orang mencoba menterjemahkan sesuai dengan tujuan dan ketersediaan data. Seperti yang diungkapkan oleh Reutlinger (1987) bahwa ketahanan pangan diinterpretasikan dengan banyak cara. Braun dkk. (1992) juga mengungkapkan bahwa pemakaian istilah ketahanan pangan dapat menimbulkan perdebatan dan banyak isu yang membingungkan karena aspek ketahanan pangan adalah luas dan banyak tetapi merupakan salah satu konsep yang sangat penting bagi banyak orang di seluruh dunia.

Selanjutnya juga diungkapkan bahwa defisini ketahanan pangan berubah dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Pada tahun 1970-an ketahanan pangan lebih banyak memberikan perhatian pada ketersediaan pangan tingkat global dan nasional daripada tingkat rumah tangga. Sementara pada tahun 1980-an ketahanan pangan beralih ke akses pangan pada tingkat rumah tangga dan individu.

Pada awalnya ketahanan pangan masih sekitar pertanyaan “dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup”, kemudian pertanyaan tersebut dipertajam lagi oleh International Food Policy Research Institute (IFPRI) menjadi: “dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau oleh kelompok miskin”. Namun sejak awal 1990-an pertanyaan tersebut telah jauh lebih lengkap dan komplek yaitu menjadi: “dapatkah dunia memproduksikan pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau oleh kelompok miskin serta tidak merusak lingkungan hidup”. Secara luas pengertian ketahanan pangan adalah terjaminnya akses pangan buat segenap rumah tangga serta individu setiap waktu sehingga mereka dapat bekerja dan hidup sehat.

Membahas ketahanan pangan pada dasarnya juga membahas hal-hal yang menyebabkan orang tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Hal-hal tersebut meliputi antara lain tersedianya pangan, lapangan kerja dan pendapatan. Ketiga hal tersebut menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki ketahanan pangan, artinya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya.

Konsep ketahanan pangan dapat diterapkan untuk menyatakan situasi pangan pada beberapa tingkatan yaitu tingkat global, nasional, regional (daerah), dan tingkat rumah tangga serta individu. Sementara itu Simatupang (1999) menyatakan bahwa ketahanan pangan tingkat global, nasional, regional, komunitas lokal, rumah tangga dan individu merupakan suatu rangkaian sistem hierarkis. Dalam hal ini ketahanan pangan rumah tangga tidak cukup menjamin ketahanan pangan individu. Kaitan antara ketahanan pangan individu dan rumah tangga ditentukan oleh alokasi dan pengolahan pangan dalam rumah tangga, status kesehatan anggota rumah tangga, kondisi kesehatan dan kebersihan lingkungan setempat. Selain itu faktor tingkat pendidikan suami-istri, budaya dan infrastruktur setempat juga sangat me-nentukan ketahanan pangan individu/rumah tangga.

Lebih jauh Simatupang (1999) mengungkapkan bahwa ketahanan pangan tingkat komunitas lokal merupakan syarat keharusan tetapi tidak cukup menjamin ketahanan pangan untuk seluruh rumah tangga. Selanjutnya ketahanan pangan tingkat regional merupakan syarat keharusan bagi ketahanan pangan tingkat komunitas lokal tetapi tidak cukup menjamin ketahanan pangan komunitas lokal. Pada akhirnya ketahanan pangan tingkat nasional tidak cukup menjamin terwujudnya ketahanan pangan bagi semua orang, setiap saat sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan agar dapat hidup sehat dan produktif.

Uraian di atas menunjukkan bahwa konsep dan pengertian atau definisi ketahanan pangan sangat luas dan beragam. Namun demikian dari luas dan beragamnya konsep ketahanan pangan tersebut intinya adalah terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu kewaktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas. Terkait dengan konsep terjamin dan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu tersebut perlu pula diperhatikan aspek jumlah, mutu, keamanan pangan, budaya lokal serta kelestarian lingkungan dalam proses memproduksi dan mengakses pangan. Dalam perumusan kebijakan maupun kajian empiris ketahanan pangan, penerapan konsep ketahanan pangan tersebut perlu dikaitkan dengan rangkaian sistem hirarki sesuai dimensi sasaran mulai dari tingkat individu, rumah tangga, masyarakat/komunitas, regional, nasional maupun global.

2.3 Studi Kasus Pertanian dan Ketahanan Pangan di Wilayah Ngawi.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Ngawi difokuskan untuk meningkatkan pendapatan para petani di wilayah Ngawi karena mayoritas penduduk wilayah Ngawi  bekerja sebagai petani tersebar di 19 kecamatan. Prospek sebagai petani di wilayah Ngawi sangatlah bagus karena di dukung dengan iklim yang tropis basar serta curah hujan sekitar 1.175 mm per tahunnya.  Sehingga produksi pertanian diwilayah Ngawi sangat berkembang pesat bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kraena berkembangnya pertanian di wilayah Ngawi inilah yang menjadikan Ngawi sebagai penyangga pangan di Jawa Timur.

Sector pertanian di wilayah Ngawi merupakan sector andalan karena hampir 72% wilayah di kabupaten Ngawi merupakan lahan sawah, hutan serta tanah. Ada 5 subsektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan,peternakan ,kehutanan serta perikanan) sector tanaman yang paling unggul di wilayah Ngawi adalah komoditi padi sehingga menjadikan Ngawi unggul sebagai daerah lumbung padi dan juga bahn makanan lainnya. Karena hal inilah Ngawi menjadi wilayah yang unggul dalam bidang ketahanan pangan.

Selain itu di wilayah Ngawi, tingkat ketahanan pangan selalu mengalami surplus dalam memproduksi pangan, dibuktikan dengan kemampuan Ngawi menyediakan kebutuhan pangan sekitar 400.000 – 700.000  ton sementara rata – rata kebutuhan hanya sekitar 100.000 ton.produksi daging dan telur juga selalu mampu memebuhi kebutuhan penduduknya.

3.1 Pelaksanaan teori pembangunan , kerakyatan dan ketahanan pangan dari masa

      Orde Lama, Baru dan Reformasi.

Teori pembangunan, kerakyatan dan ketahanan pangan sendiri sudah dilaksanakan di Indonesia dan berganti penerapannya dari masa ke masa, Teori pembangunan, kerakyatan dan ketahanan pangan sendiri sudah diterapkan pada masa orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno, pembangunan di laksanakan oleh MPR sementara (MPRS) yang menetapkan sedikitnya ada tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional.

  1. TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Repbulik Indonesia sebagai Garis – Garis Besar Haluan Negara.
  2. TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis – Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961 – 1969.
  3. Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman – Pedoman Pelaksanaan Garis – Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Di tahun 1947, perencanaan pembangunan di Indoensia diawali dengan dicetusnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”, perencanaan ini mengutamakan bidang ekonomi walaupun di dalamnya tidak mengabaikan masalah – masalah social ekonomi, masalah perburuhan, asset Hindia Belanda, prasarana serta kesejahteraan social). Namun perencanaan  pembangunan “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi” tidak berjalan dengan mulus karena sekitar tahun 1960 sampai 1965 proses  system perencanaan pembangunan mulai tersendat karena kondisi politik yang pada saat itu masih belum labil menyebabkan focus pemerintahan menjadi terpecah dan tidak cukupnya perhatian yang diberukan dalam upaya pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Di tahun ini Presiden Soekarno membentuk Panitia Agraria Yogyakarta di tahun 21 Mei 1948, yang bertugas menanggani masalah kebijakan pangan, kemudian panitia ini membentuk Jawatan Pengawasan Makakan (BAMA) yang bertugas untuk membeli, menjual dan menyediakan persediaan pangan, kemudian ketiga panitia di ganti menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) .  Di tahun 1953 – 1956, Soekarno menerapkan kebijakan swasembada beras melalui program kesejahteraan Kasimo. Kedua yayasan dilebur dan diganti nama menjadi Badan Urusan Logistik (BULOG) .

Di tahun 1963, Presiden Soekarno memasukkan komiditas jagung sebagai bahan pangan, hal ini dilakukan karena kelangkaan pasar di tahun 1963. Selain menetapkan komoditas jagung sebagai bahan panan, Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Panca Usaha Tani dan sentra padi, yakni : 1). Penggunaan bibit unggul 2). Pengolahan tanah yang baik 3). Pemilihan pupuk yang lengkap, tepat dan baik 4).pengendalian hama dan penyakit tanaman 5). pengairan/irigasi yang baik  (Saragih, J. P, 2017).

Namun program sentra padi ini gagal karena kurangnya pendanaan, masalah logistic, mis- manajemen system perkreditan serta penentuan harga gabah yang lemah. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, politik pangan dianggap gagal , kegagalan ini disebabkan oleh kegagalan produksi beras selain itu ketiadaan anggaran negara yang untuk menambah stok beras sehingga menyebabkan harga beras mengalami kenanikan yang tajam ditahun 1964 – 1965 (Saragih, J. P, 2017). Kegagalan swasembada yang dilakukan Presiden Soekarno menyebabkan tidak tercapaianya kebijakan ketahanan pangan yang dibuktikan dengan adanya kenaikan harga beras di tahun 1964 – 1965.

Selain ketahanan pangan di masa orde lama juga diterapkan system ekonomi kerakyatan oleh Presiden Soekarno (Hosein, Z. A.,2016). Di tahun 1950 – 1957 di terapkannya system ekonomi kerakyatan seperti prmotongan niali uang oleh Gunting Syarifudin, menumbuhkan wiraswastawan pribumi (program banteng), serta pengambilan perusahaan – perusahaan Belanda  (Nasionalisasi).

Kemudian teori pembangunan, kerakyatan dan ketahanan pangan juga diterapkan di masa orde lama, di masa orde baru Presiden Soeharto menerapkan Trilogi pembangunan dan juga delapan jalur pemerataan, isi dari trilogy pembaangunan diantaranya :

  • Pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya menuju kepada terciptanya keadialan social bagi rakyat.
  • Pertumbuhan ekonmi yang cukup tinggi.
  • Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Presiden Soeharto memfokuskan pembangunan nasional yang direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek  serta pembangunan jangka panjang. Kemudian pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan  lima tahun (Pelita). Setiap pelita bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.  Sedangkan untuk pembangunan jangka panjang mencakup periode 25 – 30 tahun.  Di masa kepemimpinan Soeharto proses pembangunan nasional terus digarap untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan.  Di zaman orde baru Rencana Pembangunan Lima Tahun atau REPELITA terbagi menjadi 5 tahapan di antaranya :

1). Pelita 1

Dilaksanakan pada tanggal 1 april 1969 sampai 31 Maret 1974, tujuan dari Pelita 1 meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar – dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Titik berat dari Pelita 1 adalah papan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja serta kesejahteraan rohani.

Pelita II

Dilaksanakan sejak 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979, sasaran dari Pelita II yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan , sarana prasarana , meyejahterakan rakyat serta memperluas kesempatan kerja.

3). Pelita III

Pelita III dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat dari pelita III adalah pemerataan yang dikenal dengan delapan jalur pemerataan.

4). Pelita IV

Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, sasarannya adalah w3ktor pertanian menuju swasembada pangan serta meningkatkan industry, untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan  ekonomi, pemerintahan mengeluarkan kebijakan monoter serta fiscal agar pembangunan nasional dapat berlangsung.

5). Pelita V

Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada pelita IV Pembangunan lebih dietkankan kepada sector pertanian serta industry.

6). Pelita IV

Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan yang ditekankan yaitu pada sector ekonomi yang berkaitan dengan industry dan pertanian serta peningkatan SDM.

Kemudian system ekonomi yang digunakan pada masa orde baru adalah system ekonomi kerakyatan , indicator ekonomi kerakyatan diantaranya investasi asing yang sangat terbuka, pemberian yang besar pada sector moneter, privatisasi/swastanisasi, menyerahkan layanan public pada mekanisme pasar seperti pendidikan,kesehatan, air minum.

Strategi ketahanan pangan di masa Soeharto antara lain penyediaan sarana penunjang seperti pupuk, membangun pabrik – pabrik pupuk. Pemasaran hasil panen dijamin dengan kebijakan harga dasar dan juga pengadaan pangan (Saragih, J. P, 2017).. Selain itu pemerinatahan juga memperkenalkan manajemen Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus serta Intensifikasi Khusu yang terbukti dapat mampu meningkatkan produksi pangan terutama beras.

Kemudian pelaksanaan  teori pembangunan , keraykatan serta ketahanan pangan dilaksnakan pada masa reformasi, di bawah kepemimpinan BJ. Habibie di masa ini pembangunan mengalami perubahan paradugma serta pendekatan dalam perencaan pembangunan nasional sejak di tetapkan UU Nomoe 25 Tahun 2004  mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, dan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.