Revolusi Sosial di Inggris dan Pengaruhnya terhadap Indonesia

Revolusi sosial di Inggris di tahun 1815-1846 sebagai rangkaian usaha yang sudah dilakukan oleh Kerajaan Inggris dalam mengatasi akibatnya karena Industrialisasi saat Revolusi Industri dipelbagai wilayah di Inggris seperti Liverpool, Machester, dan Birmingham dan beberapa kota lain di Inggris.

Revolusi Industri bawa imbas yang lumayan besar pada kehidupan sosial di Inggris. Industrialisasi membuat semua komponen warga harus bekerja di beberapa pabrik untuk hasilkan barang produksi. Wanita dan anak-anak dipaksakan untuk bekerja 12-18 jam setiap hari sama waktu istirahat yang kurang cukup. Mereka bekerja dalam desakan dan penekanan, bahkan juga memperoleh gertakan dan perlakuan refresif dari pengawas pabrik.

Sepanjang dari proses Revolusi Sosial, golongan pekerja makin mengetahui akan nasibnya sendiri dan harus berusaha karena itu. Sebagai tempat perjuangan beberapa pekerja selanjutnya membangun serika karyawan untuk mengumandangkan suara mereka, dan membangun partai-partai untuk memasukkan suara mereka di parlemen.

Di tahun 1851, ada serikat karyawan yang telah tersusun baik, yakni The Amalgamated Society of Engineers (Persatuan Insinyur). Barisan ini tinggalkan langkah agitasi dan memakai langkah collective bargaining, yakni membuat kesepakatan kerja yang berjalan untuk semuanya pekerja lewat jalan pembicaraan dengan majikan. Semenjak berdirinya serikat karyawan, keadaan kehidupan pekerja dapat mulai terjaga.

Selainnya persoalan ekonomi, persoalan diskirminasi dan perampasan hak terjadi dimana saja. Mereka orang protestan alami gertakan dalam mendapat tugas dan tidak dikenankan mengumandangkan hak pilihan pilih anggota parlemen. Eksplorasi besar di beberapa pabrik mengarah ke praktek perbudakan yang mengaryakan buruh-buruh dengan jam kerja yang panjang, dengan istirahat yang sedikit dan gaji yang tidak sebanding.

Revolusi Sosial sebenarnya sebagai usaha yang sudah dilakukan pemerintahan Inggris untuk mengganti kehidupan rakyat dari tidak pantas jadi pantas. Kerajaan usaha memberinya agunan kehidupan beberapa pekerja dengan gaji yang pantas dan membenahi kehidupan mereka.

Pemerintahan dan Parlemen Kerajaan Inggris selanjutnya keluarkan rangkaian peraturan yang punya pengaruh pada kehidupan sosial-budaya-politik seperti berikut :

  • Catholic Emancipation Bill (1829), berisi ketetapan jika golongan Protestan dan Katolik memiliki hak yang serupa menjadi anggota parlemen dan karyawan negeri.
  • Reform Bill (1832), berisi ketetapan jika perwakilan di parlemen sesuai jumlah warga, hak pilihan ditetapkan berdasarkan atas pembayaran pajak, dan wilayah kosong harus dihapus perwakilannya.
  • Abolition Bill (1833), berisi ketetapan penghilangan perbudakan di Inggris dan koloninya.
  • Faktory Act (1833), berisi ketetapan jika anak-anak yang berusia di bawah 9 tahun jangan bekerja sebagai pekerja perusahaan, mereka cuman bisa bekerja sepanjang sembilan jam dan mendapatkan pengajaran sepanjang dua jam dari majikan.
  • Poor Law (1834), berisi ketetapan mengenai pendirian rumah kerja untuk pengemis dan penganggur, rumah perawatan untuk orang cacat, dan pemberian dana untuk mereka yang tidak bekerja karena lansia.
  • Corn Law (1815 – 1846), berisi ketetapan mengenai larangan import gandum di luar negeri. Berlaku untuk semuanya pekerja lewat jalan pembicaraan dengan majikan. Semenjak berdirinya serikat karyawan, keadaan kehidupan pekerja dapat mulai terjaga.

Dampak Revolusi Sosial di Inggris pada Indonesia

Sudah disebut awalnya jika memunculkan ada imperialisme kekinian yang mempunyai tujuan cari bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar untuk beberapa hasil produksi. Perdagangan bebas melahirkan ide liberalisme. Ini mengimbas pada beberapa negara koloni, seperti daerah-daerah di Asia sebagai jajahan bangsa Eropa.

Terhitung Saat Thomas Stamford Raffles, gubernur jenderal dari Inggris, berkuasa di Indonesia (1811 – 1816), dia berusaha mengenalkan beberapa prinsip liberalisme di Indonesia. Peraturan yang diterapkannya, diantaranya, mengenalkan mekanisme ekonomi uang, berlakukan pajak sewa tanah untuk memberikan kejelasan siapakah pemilik tanah, hapus penyerahan harus, hapus kerja rodi, dan hapus perbudakan.

Saat Inggris memberikan Indonesia ke tangan Belanda, dibikin kesepakatan jika Belanda tetap berlakukan perdagangan bebas. Oleh karenanya, banyak beberapa perusahaan Inggris yang berdiri di Indonesia.

Dampak Revolusi Industri sampai ke negeri Belanda dan mempengaruhi sikap pada tanah jajahan. Politik imperialisme Belanda yang awalannya memakai beberapa cara kuno, yakni pemerasan, kekerasan, dan eksplorasi kekayaan Indonesia di masa datang mendapatkan protes dari golongan humanis Belanda yang berpaham liberal. Nampaklah politik Benar di Indonesia. Keuntungan yang didapat bangsa Indonesia dari peralihan sikap Belanda itu ialah seperti berikut.

Politik Benar memberikan peluang pada bangsa Indonesia untuk mendapat pembelajaran atau pengajaran hingga bisa bawa pertimbangan yang semakin maju.
Politik Penjajahan Liberal memberikan angin kebebasan untuk bangsa Indonesia untuk terkait langsung dengan bangsa-bangsa asing yang lain.