Sejarah Demokrasi Indonesia – Secara etimologis, dengan bahasa Yunani demokrasi berawal dari kata demos (rakyat) dan kratos (kemampuan), yang secara harfiah jika dipadukan mempunyai arti kemampuan rakyat. Dalam kerangka demokrasi, Franklin D. Roosevelt memperjelas jika warga mempunyai kekuasaan penuh atas negara, sedang filsuf Yunani, Aristoteles, menjelaskan jika demokrasi terjadi saat warga miskin menggenggam kekuasaan.

Pengertian demokrasi yang lain yang tersering kita dengar ialah oleh Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, yang menjelaskan jika demokrasi sebagai satu mekanisme pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ide demokrasi ada seputar tahun 508-507 SM di zaman Yunani Kuno.

Kemudian Republik Romawi pertama kalinya adopsi ide demokrasi dari Yunani Kuno dan memakai mekanisme pemerintah republik di peradaban Barat, yang selanjutnya dituruti oleh beberapa negara kekinian yang lain.

Sebagai sebuah mekanisme bernegara, demokrasi tempatkan inspirasi rakyat lewat wakil-wakilnya pemilik kekuasaan paling tinggi yang memberi legalitas ke seorang pimpinan lewat proses penyeleksian yang terbuka, adil, dan jujur.

Tetapi, jika konsep demokrasi tidak disertai oleh literasi politik dan pengetahuan yang bagus, kebebasan memiliki pendapat dapat disalahgunakan hingga mempunyai potensi memacu perselisihan sosial-politik di kelompok warga.

Rintangan demokrasi

Sejarah Demokrasi Indonesia Semenjak masuk zaman reformasi, ide demokrasi makin riil didengungkan. Ini kelihatan dari kebebasan jurnalis dan kebebasan memiliki pendapat di kelompok warga dalam mengomentari pemerintahan.

Ditariknya larangan gestur budaya Tionghoa oleh Presiden RI keempat Abdurrahman Top mengisyaratkan jika konsep Demokrasi Pancasila masih disukai oleh bangsa ini. Tetapi di lain sisi, zaman reformasi bawa masalah untuk bangsa ini. Diantaranya ialah karena kebebasan memiliki pendapat sering disalahgunakan sebagai penegasan pada identitas barisan tertentu atas nama sebagian besar.

Hal itu tentu saja jadi persoalan tertentu untuk bangsa ini dan secara prospektif ini bisa melukai inti Demokrasi Pancasila.

Selaku contohnya, banyak kita dapatkan perselisihan berbasiskan ketidaksamaan agama dan budaya terjadi dalam masyarakat, ramainya ajaran kedengkian pada barisan minoritas, dan bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme.

Di tingkat pemerintah dan politik, keadaan demokrasi di Indonesia, terutamanya dari faktor dominasi hukum, cukup mencemaskan.

Keadaan Demokrasi Indonesia

Beberapa kecondongan pokok post-democracy di atas biasanya terjadi di Indonesia. Berikut yang mengakibatkan secara intisari demokrasi kita jadi elitis dan dikangkangi oleh kemampuan oligarki yang susah ditandingi. Ini terjadi baik pada tingkat nasional atau lokal. Dengan keadaan begitu, munculah sebuah demokrasi tanpa demos.

Peristiwa ini tidak cuma terjadi di saat ini, tetapi sudah mempunyai beberapa gejala semenjak awalnya reformasi. Tercermin dari bermacam istilah yang diberi oleh beberapa pengamat politik Indonesia, seperti “Delegative Democracy” (Slatter 2004), “Patrimonial Democracy” (Weber 2006), “Patronage Democracy” (Klinken 2009), “Political Cartel” (Ambardi 2009), “Clientelism” (Aspinal dan Berenschot 2019; Rahmawati 2018), dan “Oligarchy” (Bunte and Ufen 2009, Hadiz and Robison 2004, Winters, 2011).

Secara detil minimal ada sebelas karakter demokrasi di Indonesia sekarang ini yang menggambarkan demokrasi tanpa demos itu. Pertama, kurang kuatnya penerapan checks and balances.

Ini kelihatan dari kurang kuatnya peranan partai, DPR, kehakiman, dan lain-lain di depan eksekutif. Ke-2 , menurunnya sikap krisis civil society, baik jurnalis, LSM, akademiki, dan lain-lain sebagai partner pemerintah; dan pembungkaman kelompok aktivis-kritis. Mengakibatkan, demokrasi kita sebenarnya tengah tumbuh dalam “tanah yang gersang”.

Ke-3 , kepimpinan nasional tidak bawa pencerahan/pendewasaan berpolitik. Beberapa elite masih kurang sukses dalam memiara kesolidan warga, menghindar personifikasi politik, dan menggerakkan demokrasi substansial-rasional.

Berikut yang belakangan ini jadi penggerak mengembangnya pembodohan politik dan kecurangan kebutuhan dan pemisahan politik. Ke-4, kurang kuatnya implementasi nilai-nilai demokrasi, baik pada tingkat elite atau warga, bersamaan dengan bertambahnya oportunisme di kelompok elite dan menurunnya pengajaran politik dan menurunnya ekonomi warga.

Sejarah Demokrasi

Sebuah kata yang secara harfiah dalam KBBI mempunyai makna wujud atau mekanisme pemerintah yang semua rakyatnya ikut serta memerintah dengan mediatoran wakilnya atau ide atau penglihatan hidup yang memprioritaskan kesamaan hak dan kewajiban dan tindakan yang serupa untuk semua masyarakat negara.

Demokrasi ialah mekanisme pemerintah yang didasari oleh ide memikir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam jalankan pemerintah, pemerintahan dikendalikan dan dipantau oleh rakyat lewat undang-undang yang dibikin oleh wakil-wakilnya di parlemen.

Mekanisme demokrasi mengenali sebuah ide yang namanya “trias politika”. Di mana dalam sebuah mekanisme pemerintah demokrasi ada 3 pembatas kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Tetapi, sudah pernahkah kamu bertanya, kenapa negara ini berpedoman mekanisme demokrasi? Apa demikian saja demokrasi jadi sebuah mekanisme pemerintah yang diyakini oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Nach, artikel ini usaha jawab pertanyaan itu karena akan fokus pada riwayat dari mekanisme demokrasi di Indonesia.

Bermula dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wapres satu hari sesudah kemerdekaan negara Indonesia dideklarasikan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pada waktu itu pemerintahan Indonesia belum mengendalikan mekanisme apa yang bakal diyakini oleh negara Indonesia. Presiden dan wapres juga di saat itu tetap cari mekanisme apa yang kira-kira pas untuk diyakini dan digerakkan oleh negara ini.

Demikian ulasan dari kami mengenai Sejarah Demokrasi Indonesia, semoag bermafaat, sekian dann terima kasih.

Sumber Referensi: