Upacara Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Tulisan ini disusun guna memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Adat.

Dosen Pengampu: Anti Mayastuti S.H.,M.H.

 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

2015

PENDAHULUAN: Latar Belakang

      Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terkenal akan kekayaan budayanya. Kebudayaan tersebut tumbuh dan berkembang dari daerah-daerah yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Melalui adat istiadat yang  masih dipertahankan oleh masyarakat, lahirlah sebuah kebudayaan yang menjadi kearifan lokal dan ciri khas dari masing-masing daerah.

      Adat istiadat dapat diartikan sebagai norma-norma yang  terdapat dalam suatu masyarakat dan dibentuk berdasarkan konvensi maupun warisan dari leluhur. Norma-norma ini terlepas dari aturan-aturan yang  terdapat dalam agama dan bersifat kontekstual, artinya setiap daerah dan masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeda.

      Salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat mempertahankan adat istiadatnya ialah Jawa Tengah. Adat istiadat Jawa Tengah sampai saat ini masih sangat dipertahankan walaupun adanya modernisasi dan globalisasi tengah melanda Indonesia. Salah satu contohnya adalah dalam hal perkawinan yang dilaksanakan dengan upacara-upacara adat tertentu yang mengandung nilai-nilai luhur. Pernikahan adat jawa terkenal dengan kerumitan acaranya. Akan tetapi, pernikahan merupakan suatu upacara yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Karena makna utama dari upacara pernikahan adalah pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai tali persaudaraan.

Acara perkawinan adat pengantin Jawa sebenarnya bersumber pada tradisi Keraton. Bersamaan dengan itu lahir pula seni tata rias pengantin dan model busana pengantin yang aneka ragam. Seiring perkembangan zaman, adat istiadat perkawinan tersebut, lambat laun bergerak keluar tembok keraton. Sekalipun sudah diangap milik masyarakat, tetapi masih banyak calon pengantin yang ragu-ragu memakai busana pengantin basahan (bahu terbuka) yang kononnya diperkenakan bagi mereka yang berkerabat dengan keraton.

 

PEMBAHASAN: Perkembangan Perkawinan Adat Jawa

Sejarah Perkawinan Adat Jawa

      Hubungan suami istri setelah perkawinan bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban. Paguyuban ini dalam istilah Jawa disebut dengan Somah yang artinya keluarga.

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan Jawa itu berasal dari Keraton. ‘’Tempo doeloe’’ tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok Keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem Keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai Priyayi. Ketika kemudian Islam masuk di keraton-keraton di Jawa, khususnya di Keraton Yogya dan Solo, sejak saat itu tata cara adat pernikahan Jawa berbaur antara budaya Hindu dan Islam. Paduan itulah yang akhirnya saat ini, ketika tata cara pernikahan adat Jawa ini menjadi primadona lagi. Khususnya tata acara pernikahan adat Jawa pada dasarnya ada beberapa tahap yang biasanya dilalui yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara dan tahap akhir. Namun tidak semua orang yang menyelenggarakan pesta pernikahan selalu melakukan semua tahapan itu. Beberapa rangkaian dari tahapan itu saat ini sudah mengalami perubahan senada dengan tata nilai yang  berkembang saat ini.

      Di zaman dahulu setiap pasangan yang ingin mencari jodoh, tahap awal mereka biasanya mengamati dan melihat lebih dulu calon pasangannya. Akan tetapi pada saat ini sudah tidak diperlukan lagi. Sebelum pernikahan anak-anak pada umumnya mereka sudah mengenal satu sama lain dan berteman sudah cukup lama. Zaman dahulu acara lamaran dimaksudkan untuk menanyakan apakah wanita tersebut sudah ada yang memiliki ataubelum, kini acara lamaran hanyalah sebuah formalitas sebagai pengukuhan, bahwa wanita itu sudah ada yang memesan untuk dinikahi.

      Saat ini juga sangat jarang bagi kedua calon mempelai untuk menjalani upacara pingitan. Semakin hari semakin lama zaman sudah sangat berubah dimana lakilaki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk berkarir. Sebagai insan karir mereka tentu tidak mungkin berlama-lama cuti hanya untuk menjalani pingitan, atau tidak saling bertemu di antara kedua mempelai. Selain itu, sebagai calon pengantin, dalam upacara pernikahan itu, mereka tidak mungkin hanya berpangku tangan dan menyerahkan semua urusan kepada kedua orang tua, panitia, ataupun organisasi pernikahan. Mereka juga ingin agar pestanya itu berjalan sukses, sehingga mereka pun harus turut aktif membantu persiapan yang sedang dilaksanakan.

      Tapi bukan berarti rangkaian tata cara pernikahan tradisional yang kini marak lagi itu hanyalah sebuah tata cara formalitas saja. Hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik menyelenggarakan tahapan-tahapan upacara ritual pesta pernikahan gaya ‘’tempo doeloe’’ secara utuh dan lengkap. Masyarakat jawa menganut hukum perkawinan dalam garis keturunan parental. Adapun sistem perkawinannya disebut “kawin bebas”, artinya orang boleh kawin dengan siapa saja, sepanjang hal itu diizinkan sesuai dengan kesusilaan setempat. Misalnya tidak menikah dengan yang masih ada hubungan saudara.

Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses membangun keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu perkawinan bagi pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat. Ada pepatah yang berbunyi “Homo Sacra est Homoni” yang artinya bahwa perkawinan adalah melakukan tugas suci antara pria dan wanita maka perlu adanya berbagai pertimbangan. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyesalan di kemudian hari.

      Nilai luhur dan suci perkawinan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa yang dapat dilihat melalui berbagai simbol yang memaknai rangkaian upacara perkawinan dari proses pelamaran sampai dengan pernikahan itu sendiri.

      Dalam tulisan ini diberikan petunjuk tatacara rangkaian proses tersebut dan lebih penting lagi makna yang terkandung dalam setiap tahapannya, sehingga penting untuk diketahui agar tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan terutama dalam memaknai kesakralan setiap tahapan tersebut.

Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa

Manusia hidup melalui berbagai tahapan, yakni lahir, menjalani kehidupan, lalu mati. Pada fase menjalani kehidupan ini, manusia mengalami satu fase yaitu pernikahan, berkeluarga. Pada saat menikah, sepasang manusia bersatu menjadi pengantin. Dalam tradisi Jawa ada upacara-upacara yang harus dilalui sepasang pengantin sejak sebelum melaksanakan pernihakan adat Jawa sampai usainya upacara. Berikut diuraikan secara singkat tahapan-tahapan upacara pengantin sesuai tradisi Jawa.

  • Nglamar

Pada ritual nglamar atau pinangan ini, calon pengantin pria dan keluarganya mendatangi kediaman calon pengantin wanita untuk menanyakan kesediaan calon pengantin wanita dan keluarganya untuk melangsungkan pernikahan. Lamaran ataupun meminang demikian ini lazimnya dilakukan oleh seorang utusan, duta yang mewakili keluarga pihak laki-laki. Selain itu, kedua keluarga bisa mendiskusikan penanggalan acara-acara selanjutnya.

  • Seserahan

Ketika kesepakatan antara kedua orang tua kedua calon mempelai menyetujui acara selanjutnya yaitu srah-srahan peningset (penyerahan bingkisan sebagai pengikat) biasanya berupa pakaian lengkap, buah-buahan, dan uang. Pada ritual serah-serahan ini, calon pengantin pria dan keluarga mempersiapkan dan mengantarkan beberapa barang tersebut ke calon pengantin wanita.

  • Pemasangan Tarub dan Bleketepe

Pemasangan tarub dan bleketepe ini dilaksanakan di rumah calon pengantin wanita. Sebelum pemasangannya, keluarga membuat sesajen yang berupa tumpeng dan buah-buahan, yang memiliki makna permohonan perlindungan dari Tuhan dan menolak godaan setan selama upacara pernikahan. Tarub berupa gapura yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang diberi kerangka dari bambu (bleketepe). Di kiri kanan gapura dipasang pohon pisang yang sedang berbuah (tuwuhan). Gapura dan pohon pisang ini dipasang di pintu masuk rumah. Selain untuk keindahan, pada keesokan harinya, pisang tersebut bisa dimakan oleh siapapun yang menginginkannya.

  • Siraman

Upacara yang pertama dilaksanakan sehari sebelum hari pernikahan ini disebut siraman karena kedua calon pengantin akan dimandikan/disucikan di kediaman masing-masing. Kedua calon pasangan dimandikan 7 orang pinisepuh atau orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing, termasuk kedua orang tua dan dilanjutkan sesepuh lainnya.

Tempat siraman dapat dilakukan di kamar mandi atau halaman rumah. Perlu disiapkan beberapa keperluan siraman, seperti gayung, tempat air, kembang setaman, handuk, kendi. Sebelum memulai acara siraman, orang tua mempelai wanita menuangkan 7 gayung air ke dalam wadah yang sudah diisi kembang setaman. Air ini kemudian diantarkan oleh panitia acara siraman ke kediaman calon mempelai pria yang juga sedang akan melaksanakan prosesi siraman.

Dalam memulai upacara siraman, calon pengantin melakukan sungkem ke kedua orang tua, dilanjutkan ke sepuh lainnya. Setelah itu, calon pengantin dimandikan oleh kedua orang tua dan kemudian sesepuh lainnya. Terakhir, calon mempelai membasuh wajahnya dengan air kendi yang dibawakan ibunya, dan kendi lalu dijatuhkan sampai pecah oleh ibunya sambil berkata “Wis pecah pamore”, artinya calon mempelai sudah siap untuk kawin.

  • Paes/ Ngerik

Setelah siraman, upacara selanjutnya dilakukan di kamar calon mempelai wanita. Upacara dilakukan oleh ibu calon mempelai wanita (pamaes),calon mempelai wanita, dan beberapa ibu-ibu sepuh. Yang dimaksud dengan ngerik adalah mengerik (menghilangkan) rambut-rambut halus di wajah calon mempelai wanita oleh pamaes.

  • Akad Nikah

Setelah upacara-upacara tersebut, dilaksanakanlah acara yang tidak hanya budaya Jawa laksanakan. Inilah inti dari acara pernikahan, dilaksanakan sesuai syariat agama kedua mempelai.

  • Panggih/ Temu Penganten

Upacara ini dimulai dengan datangnya mempelai pria yang diantar saudara-saudaranya, ke kediaman mempelai wanita.Mempelai pria dn rombongan berhenti di depan pintu masuk rumah. Mempelai wanita pun menyambut di pintu rumah dengan ditemani saudara-saudara dan kedua orang tuanya. Pada sisi rombongan mempelai pria, ada 2 orang lelaki muda atau 2 orang ibu membawa masing-masing serangkaian bunga yang disebut kembar mayang. Salah satunya membawa sanggan atau buah pisang yang dibungkus daun pisang dan ditaruh di atas nampan. Sanggan tersebut lalu diserahkan kepada ibu mempelai wanita. Sedangkan kembar mayang dibawa keluar area rumah dan dibuang ke jalan di dekatnya, dengan maksud agar upacara pernikahan selalu berjalan lancar tanpa gangguan.

  • Balangan Suruh/ Balangan Gantal

Pada titik panggih tadi (jaraknya kurang lebih lima langkah antara mempelai), kedua mempelai saling melempari ikatan daun sirih yang diisi kapur sirih dan diikat benang. Kedua mempelai saling melempar sambil tersenyum, mempelai pria mengarahkan lemparannya ke arah dada mempelai wanita, dan mempelai wanita meleparnya ke arah paha mempelai pria.

  • Ngidak Endhog dan Wiji Dadi

Pada ritual ini, mempelai pria menginjak satu butir telur ayam kampung dengan kaki kanannya hingga pecah. Lalu, kaki tersebut dibasuh oleh mempelai wanita menggunakan air kembang. Maknanya adalah, bahwa suami dapat memberikan benih keturunan yang baik dan istri selalu setia mengabdi pada suaminya.

  • Timbangan/Bobot Timbang

Sebelum duduk di pelaminan, kedua mempelai duduk di samping kanan kiri bapak dari mempelai wanita. Lalu, mempelai pria naik duduk ke kaki kanan bapak mertuanya, dan mempelai wanita ke kaki kiri bapaknya. Setelah itu, ibu mempelai wanita bertanya “Abot endi bapakne?” dan bapaknya menjawab “Podo, podo abote”. Maknanya, kedua mempelai sama beratnya, akan memikul rasa dan suka duka bersama saat hidup bersama nanti.

  • Kacar-Kucur/ Guno Koyo

Ritual selanjutnya melambangkan pemberian nafkah dari mempelai pria untuk pertama kalinya. Nafkah ini dilambangkan dengan kacang tolo merah, kedelai hitam, beras putih, beras kuning, dan kembang telon, seluruhnya ditaruh di dalam klasa bongko. Mempelai pria menaruhnya di pangkuan sang istri, di pangkuan mempelai wanita sudah disiapkan kain.

  • Dulangan

Ritual dulangan adalah kedua mempelai yang saling menyuapi makanan dan minuman.

  • Sungkeman

Sungkeman dilakukan kedua mempelai kepada orang tuanya dan kedua mertua masing-masing, dengan memegang dan mencium lututnya. Mula-mula sungkem kepada orang tua pengantin wanita, lalu kepada orang tua pengantin pria. Makna sungkeman ini sebagai penghormatan anak kepada orang tua.

  • Kompilasi Hukum Perkawinan Adat Dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan dalam keyakianan masyarakat adat jawa adalah sebuah akad yang mempertemukan kedua pasang manusia untuk menjadi sebuah keluarga dalam upacara yang sakral dan agung. Pemahaman masyarakat adat jawa akan makna sebuah pernikahan tersebut adalah sesuai dengan makna dan arti pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan nikah seperti yang terdapat baik dalam undang-undang perkawinan adalah untuk melaksanakan sebuah ibadah dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan akan sebuah pernikahan yang agung tersebut juga berusaha diaplikasikan oleh masyarakat dalam ritual dan prosesi upacara pernikahan yang mereka laksanakan. Diantara ritual yang mereka laksanakan sebagai perantara mancapai tujuan pernikahan adalah acara panggih. Dalam prosesi acara panggih tersebut mempelai laik-laki dan perempuan dipertemukan. Dalam prosesi tersebut maka dilaksnakanlah posesi adat jawa dengan menggunakan pasangan (yang biasa digunakan untuk membajak sawah) yang disini mempunyai makna agar saat membangun rumah tangga bisa menjadikan dekat lahir bathin, tidak melanggar keutamaan-keutamaan agama. Selain itu dalam upacara panggih juga digunakan daun pisang raja yang mempunyai makna agar ketika membangun rumah tangga dipenuhi dengan kewibawaan dan budi pekerti yang luhur. Kemudian ada juga telor ayam jawa yang mempunyai makna bahwa kedua pengantin telah terlepas dari tanggungan orang tua, dan akan menjadi mandiri dan bokor setaman yang bermakna agar ketika berumah tangga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang bisa menjadi contoh bagi keluarga lain.

 Dan ada juga tilam lampus yang bermakna agar dalam berumah tangga selalu dipenuhi dengan kasih sayang di dunia hingga akhirat dan clupak (sentir yang menyala) yang bermakna agar dalam berumah tangga agar mendapat cahaya yang menerangi kehidupan rumah tangga mereka. Maka bisa dilihat dari hal-hal diatas bahwa kearifan lokal masyarakat adat Jawa berusaha menerapkan apa yang yang menjadi tujuan nikah baik seperti yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974.

Persetujuan kedua calon mempelai seperti yang disyaratkan oleh Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 6 dalam hukum perkawinan adat Jawa juga telah diterapkan dengan adanya prosesi nglamar,  yaitu dengan musyawarah orang tua dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah sepakat mengenai rencana pernikahan anak-anak mereka.

Maka bisa dilihat dari rangkaian upacara dan prosesi pernikahan dengan adat Jawa merupakan sebuah kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur mereka dapat sesuai dan terserap dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Undang Undang Perkawinan. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa adat istiadat yang ada di masyarakat adat Jawa sudah selaras dengan apa yang menjadi hukum positif di Indonesia. Selain itu kekayaan makna yang terkandung dalam setiap prosesi yang dilaksanakan menunjukkan betapa hukum dan aturan yang mereka buat dan warisi memang benar-benar bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi pesan Tuhan mereka.

 

PENUTUP

Kesimpulan

Pernikahan termasuk salah satu bentuk ibadah. Tujuan pernikahan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Tradisi-tradisi yang selama ini berjalan di masyarakat adalah bentuk pengejawentahan keinginan masyarakat dalam menciptakan sebuah ritual yang luhur. Keinginan ini bertujuan memberkati sebuah pernikahan akan menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Tradisi yang telah berjalan baik ini seharusnya mendapatkan perhatian agar tetap dijaga dan dilestarikan. Karena pada hakekatnya upacara dalam perkawinan adat Jawa ini merupakan kearifan lokal sebagi budaya bangsa dan nilai-nilai nya pun tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Thaun 1974 Tentang Perkawinan.

 

Saran

            Bagi masyarakat adat dari berbagai suku di Indonesia dan suku Jawa pada khususnya, secara bersama-sama lestarikan budaya nenek moyang yang turun temurun sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia yang beragam dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur.

            Bagi pemerintah, perlu adanya perhatian khusus serta upaya penyelarasan bagi masyarakat adat dengan melindungi hak-hak dan budaya dari berbagai masyarakat adat yang ada di Indonesia.

 

Daftar Referensi 

Bayuadhy, Gesta. 2015. Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa. Yogyakarta: DIPTA.

Bratawidjaja, Thomas Wiyasa. 2006. Upacara Perkawinan Adat Jawa . Jakarta:      Pustaka Sinar Harapan.

Djojodigoeno. 1958.  Asas-Asas Hukum Adat. Yogjakarta: Yayasan Penerbit           Gadjah Mada.

Muhammad, Bushar. 1981. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Balai Pustaka.

Pranata Ssp.. 1984. Mencari Jodoh & Upacara Perkawinan Adat Jawa. Jakarta:     PT Yudha Gama Corporation.

Wignjodipoero, Soerojo. 1967. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta:     PT Toko Gunung Agung.

 

Damaryanti, 2015. Contoh Daftar Pustaka Dan Penulisan Daftar Pustaka Yang Baik, http://www.kopi-ireng.com/2015/05/contoh-daftar-pustaka-dan-penulisan.html, dikutip pada Minggu, 17 April 2016

Http://digilib.uinsby.ac.id/894/3/Bab%202.pdf, dikutip pada Minggu, 17 April 2015    pukul 14.00 WIB.

Http://www.kompasiana.com/merityuk/tata-cara-ritual-pernikahan-adat-jawa_55beee2ab292734d050600d4, dikutip pada Senin, 18 April 2016 pukul 16.30 WIB.

 

Peraturan Nasional:

Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974. Sekretariat Negara. Jakarta.

Perkawinan Adat Jawa (Kelompok 2)

Kajian Mengenai Efektifitas Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas di Indonesia Sehubungan Dengan Tragedi Lamborghini Maut di Surabaya

Tulisan ini disisun guna memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum

Dosen Pengampu: Dona Budi Kharisma S.H., M.H.

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2015

PENDAHULUAN: Latar Belakang

            Berbagai kasus kecelakaan yang melibatkan mobil-mobil mewah atau supercar  dewasa ini cukup mengundang perhatian masyarakat luas.Tentu saja ada sebuah keprihatinan yang cukup mendalam bagaimana kecelakaan yang banyak diakibatkan oleh aksi ugal-ugalan para pengendara mobil sport ini cukup banyak dan sering memakan korban luka bahkan jiwa. Berbagai stigma negatif dari masyarakat luas mengenai para pengendara mobil sport bermunculan. Dan barang tentu ini menjadi sebuah catatan fenomena aktual yang layak ditinjau dari segi hukum yang mengatur lalu lintas jalan raya khususnya menyikapi maraknya aksi ugal-ugalan mobil supercar yang semakin menjamur peminatnya di Indonesia.

            Kasus terbaru dari rentetan kasus kecelakaan mobil sport yang disinyalir karena sifat ugal-ugalan ini adalah kasus Lamborghini maut yang terjadi di Surabaya. Kejadian naas itu dialami oleh Wiyang Lautner (24 tahun). Mobil super Lamborghininya menghantam sebuah pohon di Jalan Manyar Kertoarjo, Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu pagi, 29 November 2015. Sebelum menabrak pohon, mobil itu menerjang gerobak susu milik Mujianto (44 tahun), warga Jalan Pakis. Berbagai spekulasi mengenai kasus kecelakaan yang menimbulkan korban tewas bernama Kuswanto (51 tahun) dan beberapa luka-luka ini merebak. Ada keterangan dari beberapa saksi di lapangan bahwa mobil Lamborghini ini sedang terlibat balapan dengan mobil Ferrari didepannya. Namun saat dimintai keterangan, pengendara mobil Ferrari didepan lamborghini naas itu mengaku hanya berkendara searah dengan mobil lamborghini naas itu untuk berkumpul di daerah Pakuwon Surabaya.

            Setelah mengamati data-data di lapangan dan berbagai kesaksian banyak pihak, tentu menimbulkan sebuah pertanyaan besar apakah yang bisa dilakukan para penegak hukum menyikapi kasus yang baru terjadi ini? Mengingat dalam medio 5 tahun ini saja ada puluhan mobil sport yang mengalami kasus serupa dan hampir semua juga disebabkan oleh kelalaian pengendara mobil sport tersebut.

            Sekedar mengingat bahwa kasus ini bukanlah yang pertama terjadi. Sebut saja kasus kecelakaan pengacara Hotman Paris dengan Gallardo LP 570-4 miliknya yang mengalami kecelakaan dengan mobil box dan bus pariwisata yang mengakibatkan satu orang tewas di TKP. Masih segar juga diingatan kita kasus kecelakaan yang melibatkan mobil Lancer EXmilik Abdul Qodir Jaelani (dul) anak dari musisi ternama Ahmad Dhani yang menewaskan 5 nyawa pada kecelakaan di KM 8 Tol Jagorawi pada 8 September 2014.

            Menjadi sebuah keprihatinan bahwa kasus semacam ini tidak jelas penyelesaiannya di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Kasus semacam ini banyak yang terhenti dan mungkin saja sengaja dihentikan oleh pihak yang berwenang dikarenakan oleh banyak hal. Padahal kepastian hukum mengenai kasus ini sudah jelas tertuang dalam UU no 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 310. Bahkan dalam kasus Dul diatas, Dul dibebaskan dengan pertimbangan bahwa terdakwa masih dibawah umur. Tentu hal ini cukup menciderai kepastian hukum yang ada di Indonesia.

            Kasus semacam ini juga sering meluas dengan kasus bahwa mayoritas mobil mewah atau sportcar di Indonesia tidak disertai dengan surat-surat dan dokumen mengenai identitas kendaraan bermotor pada umumnya. Berbagai alasan dan sanggahan muncul dikemukakan mengenai ketidaklengkapan surat-surat dan dokumen mobil mewah tersebut. Alasan yang sangat klasik adalah birokrasi yang sangat bertele-tele di ranah kepabeanan dan bea cukai yang mengurusi impor ekspor barang. Alasan lainnya adalah tingginya tingkat pajak bagi mobil mewah di Indonesia, sehingga banyak pemilik mobil mewah tidak meregistrasikan kendaraan bermotor tersebut kedalam catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

            Mengacu pada beberapa hal yang kami coba jabarkan diatas, maka menjadi sangat penting bagi kami mengkaji seberapa efektif hukum yang mengatur tentang kejadian-kejadian diatas dalam hal ini UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan juga perlu sekiranya kita kaji UU no 17 tahun 2006 mengenai kepabeanan yang mengatur mengenai produk impor dalam hal ini mobil mewah di Indonesia yang tentu saja mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia mengatur barang-barang mewah dalam hal ini mobil mewah dan implikasinya terkait banyaknya mobil mewah di Indonesia yang tidak mempunyai surat-surat lengkap dan sering ugal-ugalan yang pada akhirnya menjadi mesin pembunuh yang cukup meresahkan.

            Tibalah pada sebuah rencana awal bahwa yang akan kami bicarakan disini adalah bagaimana sebuah kepemilikan mobil mewah di Indonesia diatur dan bagaimana prosedurnya. Mengingat inilah latar belakang mobil-mobil mewah yang bertebaran di Indonesia yang mungkin saja tidak sesuai dengan keadaan jalan di Indonesia dan banyak disalah gunakan oleh pemiliknya untuk ugal-ugalan. Tentu untuk melengkapi kajian itu, juga akan kita bahas mengenai studi kasus kecelakaan Lamborghini maut di Surabaya yang baru saja terjadi dan jerat hukum apa saja yang mungkin bisa digunakan dalam kasus ini. Dan pada akhirnya perlulah jawaban dari pertanyaan bahwa seberapa efektifkah peraturan perundangan dalam hal ini khususnya UU no 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kelalaian pengemudi di jalan raya khususnya pengemudi mobil mewah yang menjadi sorotan utama dalam makalah ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

                  Dalam melakukan suatu studi mengenai kecelakaan lalu lintas diperlukan pengetahuan mengenai definisi kecelakaan. Kecelakaan merupakam kejadiam tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi atau reaksi suatu obyek, bahan, atau radiasi menyebabkan cidera atau kemungkinan cidera (Heinrich, 1980). Menurut Frank Bird, kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian pada manusia, kerusakan pada properti, dan hilang atau terganggunya proses (Heinrich, 1996).

                  Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban) (WHO, 1984). Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat, dan luka ringan, dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi.

                  Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, ataupun kecacatan secara fisik, tetapi juga mampu mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit untuk diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya perferakan dari kendaraan (Hobbs, 1995).

                  Dari beberapa definisi tentang kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia, dan kerugian harta benda.

 

Jenis dan Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:

  1. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
  2. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

(Hubdat, 2006)

Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus atau hanya beberapa diantaranya. Berikut beberapa kondisi yang digunakan untuk mengklasifikasikan korban kecelakaan lalu lintas, yaitu:

  1. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan terjadi.
  2. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
  3. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit kurang dari 30 hari.

 

Jerat Hukum Kasus Lamborghini Maut Surabaya

Pro dan kontra mengenai stigma masyarakat yang menganggap bahwa kecelakaan Lamborghini maut di Surabaya apakah sebuah kecelakaan murni ataukah ada unsur kelalaian pengendara masih saja terus bergulir. Media massa dan masyarakat masih mengamati proses hukum yang sedang terjadi di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Berbagai pandangan para ahli hukum dan pengamat banyak bergulir dan terus berusaha mencermati tragedi ini.

Mengingat bahwa kasus ini sudah menjadi kasus nasional dan menjadi keprihatinan yang cukup mendapat atensi dari masyarakat luas, tentunya pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Surabaya cukup berhati-hati dalam mengawal kasus ini. Tak perlu lagi kita menafikkan bahwa kasus semacam ini juga sangat mengundang atensi dari masyarakat mengenai jaminan tetap tegaknya hukum didepan siapapun juga. Stigma negatif bagaimana hukum selalu bertekuk lutut saat akan mengadili para tersangka kecelakaan supercar yang notabene tentu seorang yang “berduit” menjadi sebuah catatan khusus. Banyak sekali perkumpulan dan organisasi yang memberikan banyak sekali atensi dan bahkan gerakan-gerakan untuk ikut mengawal kasus ini.

Melihat fenomena yang cukup menarik namun juga banyak sekali resiko itu, sudah sepantasnya aparat penegak hukum tetap berintegritas dalam menegakkan hukum yang dimungkinkan menjerat para pelanggar dalam kasus Lamborghini maut di Surabaya ini. Pihak yang berwajib dituntut untuk memperhatikan nilai-nilai hukum material tertinggi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat luas. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penyelidikan yang cepat namun juga tetap berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang memang sangat sulit untuk dielakkan.

Dengan sedikit pemaparan dari kami diatas, kami mencoba menelisik apa saja yang bisa menjadi jerat hukum mengenai kasus Lamborghini maut di Surabaya dalam hal ini yang akan didakwakan kepada pengendara Lamborhini yaitu Wiyang Lautner (24 tahun). Tentu saja kami tidak hanya memakai Undang-undang tertentu, melainkan juga peraturan-peraturan lain yang sekiranya komprehensif untuk mengadili kasus tersebut.

 

Pasal 310 (3) dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:                                                                                                             

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RplO.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggaldunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

 

Sudah jelas bahwasannya dalam hal kelalaian pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sudah tertuang dengan jelas peraturannya dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini tentu harus dipertimbangkan dalam perkembangan kesaksian tersangka bahwasannya apakah korban merasa kecelakaan itu diluar kemampuannya ataukah memang kelalaian korban. Maksud dari penyebab kecelakaan tersebut apakah diluar kemampuannya adalah adanya kemungkinan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh hal-hal teknis dari mobil tersebut yang tidak diketahui oleh pengendara.Hal senada pernah disampaikan oleh pengendara Lamborghini tersebut bahwa saat kejadian, pengendara merasa bahwa roda supercar tersebut terkunci dan berbelok ke kiri secara otomatis. Dan bahwa setelah itu mobil diluar kendali pengendara dan dikarenakan kepanikan pengendara, maka mobil menabrak warung jamu di pinggir jalan. Tentu apabila hal ini menjadi bukti kuat, dimungkinkan bahwa pengendara tidak dikenai pidana seberat apabila kecelakaan tersebut karena kelalaian (human error) si pengendara itu sendiri.

Namun fakta di lapangan berkembang dan kepolisian terus mencari bukti dari kasus tersebut. Dari bukti terbaru yang didapat oleh pihak Kepolisian Surabaya dari saksi ahli yang berasal dari teknisi dealer resmi Lamborghini di Jakarta menuturkan bahwa pengakuan pengendara mengenai roda terkunci ke kiri sepenuhnya tidak benar. Menurut Andrys Ronaldi, teknisi dari dealer Lamborghini Jakarta bahwa roda Lamborghini Wiyang Lautner tidak terkunci sama sekali. Hal ini menjadi data baru bagi pihak kepolisian untuk dikonfrontir dengan kesaksian tersangka Wiyang Lautner.

Lebih jauh lagi bahwa teknisi Lamborghini, Andrys Ronaldi menyampaikan bahwa roda Lamborghini itu mengalami penyesuaian dari keadaan basah ke keadaan kering. Menurut Andrys, hal ini sangat jarang diketahui oleh para pemilik supercar sekelas Lamborghini. Penyesuaian kering ke basah inilah yang disinyalir menyebabkan keolengan dari roda Lamborghini Wiyang Lautner dan penyebab kecelakaan naas tersebut. Apabila memang data ini benar adanya, maka penyebab kecelakaan ini bisa dikategorikan sebagai sebuah kelalaian pengendara. Seharusnya, pemilik dan pengendara supercar sekelas Lamborghini harus benar-benar mengetahui seluk beluk teknis dari mobil ini. Sifat reaktif dan bertenaga besar dari supercar ini harus diwaspadai dan dipahami secara mendalam oleh para pemilik dan pengendara mobil ini. Tak heran bahwa sebelum seseorang dinyatakan bisa mengendarai supercar sekelas Lamborghini harus  menempuh sebuah kursus untuk mengenali tipikal mobil bertenaga besar semacam Lamborghini ini. Dan ironisnya bahwa sebenarnya, Wiyang Lautner sebenarnya telah menempuh kursus tersebut. Seharusnya beliau tahu apa konsekuensi menyeluruh dari dikendarainya mobil tenaga besar tersebut.

Masih menurut teknisi ahli Lamborghini, Ronaldi menambahkan bahwa pada saat kejadian, Wiyang Lautner memacu Lamborghini nya dalam kecepatan kurang lebih 70 km/jam. Hal ini menjadi sebuah catatan yang cukup memberatkan posisi Wiyang Lautner dikarenakan tentu dalam perundang-undangan batas kecepatan di dalam jalan perkotaan tidak mencapai 70 km/jam. Untuk menjelaskan tentang batas kecepatan ini, mari kita kaji beberapa peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang batas kecepatan.

Peraturan Batas Kecepatan di Indonesia

  1. Peraturan perundangan mengenai batas kecepatan di Indonesia berpangkal sejak zaman Kolonial Belanda. Dalam STAATSBLAAD 1899 No 303 yang disahkan pada 1 Januari 1900 mengatur batas kecepatan maksimal kendaraan adalah 45 km/jam. Belanda sudah mengatur batas kecepatan jalan sejak 115 tahun yang lalu. Seiring derasnya pertumbuhan teknologi kendaraan dan teknologi pembangunan jalan yang berkeselamatan, lalu batas kecepatan juga meningkat. Jika merujuk angka 45 km/jam pada tahun 1900 dan angka 100 km/jam pada 2015, artinya naik sekitar 122%.
  2. Aturan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menentukan batas maksimal kecepatan kendaraan diatur dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang diterbitkan pada 22 Juni 2009.
  3. Masih di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahirlan Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 tentang “Program Keselamatan Jalan Presiden Rrepublik Indonesia”. Pada pilar ketiga dalam Inpres itu ditegaskan bahwa Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas “Kendaraan yang Berkeselamatan”. Ada lima aspek terkait hal ini yang mencakup pertama, penyelenggaraan dan perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe. Kedua, Pembatasan Kecepatan pada Kendaraan. Ketiga, Penanganan Muatan Lebih (Overloading). Keempat, Penghapusan Kendaraan (Scrapping) dan kelima, Penetapan Standar Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum.
  4. Untuk turunan dari UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) lahirlah PP No 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada 10 Desember 2013. PP ini mengatur batas kecepatan maksimal. PP tersebut menegaskan bahwa setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional kemudian diatur untuk empat jenis jalan. Yang pertama adalah Jalan Bebas Hambatan. Kedua adalah Jalan Antar Kota. Ketiga adalah Jalan pada kawasan perkotaan. Yang keempat adalah jalan di kawasan permukiman. Untuk dijalan bebas hambatan, diatur pula batas kecepatan paling rendah yakni 60 km/jam. Sedangkan batas paling tinggi adalah 100 km/jam. Untuk jalan antar kota batas kecepatan paling tinggi adalah 80 km/jam. Untuk jalan di kawasan perkotaan, kecepatan maksimal adalah 50km/jam. Sedangkan di kawasan permukiman, kecepatan paling tinggi adalah 30 km/jam.
  5. Di era Presiden Joko Widodo, lahirlah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Permenhub tersebut ditandatangani pada 29 Juli 2015. Permenhub ini mengatur lebih rinci apa yang tertuang dalam PP No 79 Tahun 2013. Contohnanya, kecepatan paling tinggi untuk kendaraan bermotor, yakni roda empat atau lebih adalah 80 km/jam, sedangkan untuk sepeda motor yaitu 60 km/jam. Aturan ini untuk jalan arteri primer yang memiliki jalur cepat dan jalur lambat terpisah. Contoh lain adalah, pada jalur lambat di kawasan dengan kegiatan yang padat, kecepatan maksimal adalah 30 km/jam. Sedangkan untuk di kawasa kegiatan yang tidak padat adalah 50 km/jam.
  6. Lebih jauh lagi, sebelum era SBY dan Jokowi, Presiden Soeharto saat berkuasa sudah lebih dulu mengatur batas kecepatan maksimum di jalan raya. Saat itu regulasinya terdapat dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu diatur lebih rinci dalam PP No 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

 

Berdasarkan pemaparan tadi dengan jelas kita bisa menyimpulkan bahwa, dalam kasus Lamborghini maut di Surabaya dengan pengendara Wiyang Lautner perlu ditelusuri mengenai kecepatan supercar tersebut pada saat mengalami kecelakaan. Apabila menurut saksi ahli bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut Wiyang Lautner memacu supercar nya dalam kecepatan diatas 50 km/jam, tentu hal ini menjadi sebuah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dikarenakan bahwa jalan atau lokasi tempat dimana Lamborghini maut di Surabaya mengalami kecelakaan termasuk dalam kategori jalanan perkotaan. Sedang menurut PP No 79 Tahun 2013 tersebut mengatur batas kecepatan maksimal kendaraan bermotor dalam wilayah kategori jalan perkotaan adalah hanya 50 km/jam. Tentu fakta ini harus menjadi acuan yang cukup dipertimbangkan dengan matang oleh penyidik.

Apabila kita menarik masalah ini lebih jauh lagi, pada dasarnya mobil bersilinder besar sekelas Lamborghini memang tidak terlalu cocok dengan kondisi jalanan di Indonesia. Keadaan jalan di Indonesia yang cenderung berbadan jalan sempit tentuk tidak bisa dikatakan kompatibel dengan mobil berkekuatan tinggi seperti Lamborghini. Tingkat akselerasi yang sangat luar biasa yang dimiliki  supercar akan menjadi bahaya yang cukup meresahkan pengguna lain apabila pengendara supercar tidak bisa menguasai keadaan mobil dengan baik. Mobil ini didaerah asal pabrikannya, yaitu Italy memang sering dipacu di lintasan balap atau minimal ­highway atau jalan bebas hambatan. Mengingat bahwa jumlah jalan bebas hambatan di Indonesia tidaklah banyak dan tidak setiap kota mempunyainya, maka fenomena banyaknya pengguna supercar sekelas Lamborghini ini menjadi sebuah fakta yang cukup menarik perhatian dan menimbulkan banyak pertanyaan. Pertanyaan yang sangat santer terdengar adalah bagaimana sebenarnya peraturan perundangan mengenai jalan raya memandang hadirnya mobil-mobil super mewah dan bertenaga besar ini yang banyak menghiasi jalanan-jalanan kota besar di Indonesia.

Menurut banyak sumber yang mengulas dari sisi teknis mobil-mobil bersilinder besar ini, supercar semacam ini memang tidak didesain berpacu di dalam jalanan perkotaan yang pendek dan sempit. Secara khusus kita bisa menyebut bahwa Lamborghini tidak bisa dipacu dengan baik dalam kecepatan dibawah 60 km/jam. Sifat yang sangat reaktif ini menimbulkan  konsekuensinya sebagai mobil berkekuatan besar inilah yang apabila tidak bisa dikendalikan justru menjadi ancaman yang sangat perlu untuk dicegah dan diantisipasi. Tentu saja apabila mobil-mobil ini tidak bisa dikendalikan dengan baik dibawah kecepatan 60 km/jam, maka sangat mungkin menemui banyaknya kesalahan atau kelalaian para penggunanya dalam berkendara di jalanan perkotaan yang notabene sangat ramai oleh aktivitas warga.

Masih menurut teknisi-teknisi otomotif, bahwasannya mobil supercar ini tidak bisa melakukan pengereman dengan cepat dan konstan apabila berada pada kecepatan diatas 60 km/jam. Jadi pengereman yang baik baru akan bekerja dalam posisi kecepatan dibawah 60 km/jam. Tentu hal ini menjadi sebuah ancaman bahaya tersendiri dari sisi keselamatan pengguna jalan lain. Perlu jarak sekitar 200 m untuk usaha pengereman dalam kecepatan diatas 200 km/jam. Tentu hal ini menjadi sebuah perhatian khusus bagaimana seperti kita ketahui, jarak 200 m di jalan perkotaan sangatlah sempit dan pasti akan berbenturan dengan kendaraan lain. Di sisi lain, apabila mobil bersilinder besar terbiasa dipacu dalam kecepatan rendah seperti mobil-mobil yang berada di kota besar, bukan tidak mungkin mesin supercar tersebut malah justru akan bermasalah karena tidak dipergunakan sebagaimana kemampuannya.

Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah, khususnya dalam hal ini kembali pada studi kasus kita mengenai Lamborghini maut di Surabaya adalah keadaan roda. Banyak pemilik dan pengendara supercar tidak memahami secara mendalam seluk beluk roda dari sebuah mobil  supercar. Seperti halnya mobil balap dan motor balap, supercar didesain juga untuk menyesuaikan tingkat kelembaban dari masing-masing rodanya untuk memastikan laju mesin mereka tidak terhambat. Di dalam mobil sekelas Lamborghini seharusnya sudah ditanam sebuah sistem yang memuat data keadaan tekanan dan kelembaban roda setiap mobil itu akan melakukan perjalanan. Dalam kasus Lamborghini maut Surabaya, mungkin Wiyang Lautner tidak bisa membaca dengan baik informasi itu sehingga terjadilah kecelakaan yang disebabkan selipnya roda Lamborghininya karena sedang menyesuaikan keadaan basah menuju keadaan kering. Sangat disayangkan apabila mobil secanggih Lamborghini ternyata belum dibekali sebuah sistem pemantau keadaan tekanan roda. Tentu saja hal ini tidak baik dikarenakan mobil berkekuatan besar sangat sensitif dengan keadaan roda.

Disini kita bisa melihat bahwa pemahaman si pengendara terhadap kendaraannya sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang timbul dari kesalahan teknis mesin tersebut. Perlunya sebuah pemahaman komprehensif untuk menangani mesin berkekuatan 5000 cc ini sangat diperlukan. Tentu menjadi sebuah keprihatinan bahwa munculnya mobil-mobil berkekuatan tinggi dan banyak menjadi simbol kelas sosial masyarakat ini pada akhirnya malah menjadi mesin pembunuh yang mengerikan bagi pengendaranya maupun pengguna jalan lainnya.

 

Pasal 288 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Berdasar pemeriksaan Kepolisian Kota Surabaya, saat Wiyang Lautner mengalami kecelakaan, yang bersangkutan ditemukan tidak membawa Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK). Walaupun sebenarnya Wiyang mempunyai STNK tersebut dan terbukti bahwa mobilnya telah memenuhi kelengkapan dokumen seperti SIM dan STNK, namun saat kejadian polisi menemukan bahwa Wiyang tidak membawa STNK tersebut saat berkendara. Hal ini cukup bisa menjadi perhatian penyidik untuk memperberat hukuman yang mungkin bisa untuk ditambahkan dalam surat dakwaan.

Menurut peraturan didalam pasal 288 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah secara tegas tertulis bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

 

Pasal 359 KUHP

Peraturan selanjutnya yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku juga terdapat dalam salah satu sumber utama hukum pidana Indonesia, yaitu pasal 359 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selamalamanya 5 tahun atau kurungan selamalamanya 1 tahun”.

Keluarga korban juga bias mengajukan gugatan perdata melalui tanggung renteng. Tanggung renteng, yaitu konsep hukum perdata yang menekankan tanggung jawab atas suatu kerugian berada di pundak beberapa orang sekaligus. Saat ini pelaku dikenai pasal 310 ayat 4 UU Lalu Lintas tahun 2009 dengan ancaman 6 tahun penjara. Pelaku juga bisa dijerat pasal 311 UU Lalu Lintas tahun 2009  jika terbukti mengemudi dengan ugal-ugalan atau membahayakan orang.

 

Permenhub Nomor 111 Tahun 2015

Peraturan Pembatasan Kecepatan  PM NO 111 tahun 2015 kementrian perhubungan “untuk jalan antar kota kecepatan maksimal 80 km per jam dan sepeda motor 60 km per jam, untuk jalan protokol atau perkotaan kecepatan maksimal yakni 50 km per jam bagi mobil dan untuk sepeda motor 40 km per jam, untuk jalan pemukiman maksimal 30 km per jam untuk setiap kendaraan baik mobil atau motor, dan untuk jalan bebas hambatan batas kecepatan yang diatur yakni 100 km per jam.

Menilik dari hasil pemeriksaan polisi di TKP dan pengakuan dari pengendara Lamborghini Maut di Surabaya, Wiyang Lautner, bahwa saat itu ia tidak membawa STNK, maka dengan jelas bahwa pengendara Lamborghini maut tersebut telah melanggar  pasal 288 (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentu fakta ini semakin memperberat posisi Wiyang Lautner.

Walaupun secara lebih jauh, pihak Kepolisian Surabaya menyatakan bahwa mobil Lamborghini milik Wiyang Lautner tersebut sah dan tidak menyalahi aturan-aturan pemilikan mobil mewah, namun kenyataan bahwa Wiyang tidak membawa STNK cukup bisa untuk dibawa ke ranah hukum.

Namun sejauh ini pihak Kepolisian Kota Surabaya masih belum jelas akan menuntut tersangka dengan pasal ini. Sejauh ini Kepolisan Surabaya hanya akan memakai pasal 310 (4) UU LLAJ yang berisikan tentang kelalaian pengendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kepastian hukum akan UU Lalu Lintas ini harus ditegakkan guna menghargai supremasi hukum didalam kasus ini.  Masyarakat luas berharap bahwa setitik saja kesalahan harus mendapat balasan yang setimpal menurut hukum yang berlaku.

 

Proses Kepemilikan dan Perpajakan Mobil Mewah Menurut Perundangan di Indonesia

Impor kendaraan bermotor dalam keadaan CompletelyBuilt Up (CBU) dapat dilakukan oleh Importir Umum yang berstatus badan hukum Indonesia dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka Pengenal Impor (API). Dengan demikian, impor mobil tidak lagi dimonopoli oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM). Disamping dapat dilakukan oleh Importir Umum, impor mobil juga tidak terkena ketentuan larangan dan pembatasan. Artinya mobil impor tidak memerlukan perijinan dari Kementrian terkait. Namun demikian, atas mobil impor wajib didaftarkan tipenya di Kementerian Perindustrian. Dalam pelaksanaan impornya, pada dokumen pelengkap pabean disertakan juga Tanda Pendaftaran Tipe (TPT).

Setiap kendaraan bermotor dalam keadaan utuh yang akan diimpor wajib didaftarkan tipenya pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin Elektronika, dan Aneka (Dirjen ILMEA), Kementerian Perindustrian. Pendaftaran tipe adalah pendaftaran spesifikasi teknis dari tipe kendaraan bermotor tertentu yang akan diproduksi, atau akan diimpor. Tanda Pendaftaran Tipe diterbitkan berdasarkan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, tanpa melihat fisik kendaraan yang bersangkutan, dan bukan merupakan izin impor.

Persyaratan Pendaftaran Tipe (TPT atas kendaraan CBU) dikecualikan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dan/atau dipergunakan untuk keperluan:

  1. Hibah dari pemerintahan/ negara asing atau lembaga swasta di luar negeri, untuk pemerintahan RI
  2. Khusus untuk ketentaraan/kepolisian negara dan/atau protokoler kenegaraan
  3. Bantuan teknis dari pemerintah/negara asing atau bantuan lainnya untuk pemerintah RI berdasar PP Nomor 19 Tahun 1955
  4. Mantan Duta Besar RI yang telah habis masa tugasnya, sebagai barang pindahan, maksimum hanya 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang.
  5. Kedutaan Besar/Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1957
  6. Impor sementara yang akan diekspor kembali setelah masa impor sementara tersebut berakhir.
  7. Replika (produk contoh) yang tidak diperjualbelikan.
  8. Kendaraan berat (Heavy Duty Truck) dengan Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 24 ton dan tidak dipergunakan di jalan umum serta tidak memerlukan STNK sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan perusahaan.

Pengecualian Pendaftaran Tipe tersebut dinyatakan dalam surat Dirjen ILMEA. Pengecualian atas TPT tersebut tidak berlaku jika kendaraan bermotor yang diimpor dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan di dalam negeri. Terhadap kendaraan berat pengecualian tidak berlaku jika digunakan di jalan raya.

Dalam rangka penyelesaian kewajiban pabean, pihak importir wajib memenuhi ketentuan impor atas barang yang diimpornya, yang menyampaikan PIB dan dokumen pelengkap pabeannya ke Kantor Pabean. Atas impor mobil pada masa ini tidak diatur tataniaga impornya, namun semua kegiatan impor dilakukan oleh importir yang telah memperoleh API dari Kementerian Perdagangan. Impor mobil tetap harus memenuhi ketentuan dari instansi terkait seperti Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) mobil yang akan diimpor, serta ketentuan impor mobil bekas atas impor mobil bekas.

Mobil bekas dilarang diimpor, kecuali atas jenis/tipe tertentu, dengan izin Kementerian Perdagangan (PerMenDag No.06/M-Dag/PER/12/2005 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Bukan Baru). Kendaraan bermotor/mobil impor dikategorikan sebagai bekas apabila tahun pembuatan produksi lebih dari 2 tahun, atau kendaraan pernah didaftarkan di negara lain, atau telah digunakan hingga 1000 km.

Jadi secara singkat bisa kita simpulkan bahwa, untuk menyelesaikan kewajiban pabean, pihak importir wajib memenuhi ketentuan impor atas barang yang diimpornya, menyampaikan PIB dan dokumen pelengkap pabeannya ke Kantor Pabean. Walaupun impor mobil tidak diatur tataniaga impor lagi, namun demikian impor mobil sebagai barang dagangan harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Perindustrian seperti pengurusan Tanda Pendaftaran Tipe dan Vehicle Identification Number Decoder. Untuk persyaratan impor di Kantor Pabean tidak memerlukan izin dari Kementerian Perdagangan, karena impor mobil tidak diatur tata niaga impornya.

Pihak Pabean akan melanjutkan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik atas kendaraan yang diimpor. Selanjutnya pihak Pabean menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) untuk pengeluaran barang dari pelabuhan. Atas penyelesaian kewajiban pabean tersebut pihak pabean akan menerbitkan surat keterangan impor berupa Form A, B, atau C. Surat keterangan tersebut oleh pihak pabean disampaikan ke pihak kepolisian untuk penerbitan surat-surat kendaraan.

 

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB)

Terkait dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor khususnya mobil impor (CBU) atau lebih dikenal dengan mobil off road atau mobil harga kosong telah lebih lanjut diatur dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam pasal 13 (1) huruf a dengan jelas disebutkan bahwa:

“dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kosong (off the road)”

Jadi, secara singkat bisa kita simpulkan bahwa pajak PKB dan BBN-KB adalah 10% dari harga kosong sebuah kendaraan bermotor. Dasar penghitungan pajak inilah yang pada akhirnya banyak menjadi alasan para pemilik supercar untuk tidak mendaftarkan atau meregistrasikan pajak kendaraan bermotor mereka dan bea balik nama kendaraan mereka. Secara sederhana, supercar sekelas Lamborghini Aventador terbaru dibanderol harga kosongnya (off-road) sebesar 9,5 miliar rupiah. Bisa dihitung bahwa untuk perhitungan pajak mobil tersebut saja perlu mengeluarkan biaya hampir 1 miliar. Tentu estimasi itu belum ditambah biaya administrasi lain dan sumbangan wajib asuransi lain-lain.

Barang tentu hal diatas menjadi salah satu faktor yang paling banyak diajukan menjadi dalih bagaimana para pemilik mobil mewah/ supercar yang sengaja tidak mendaftarkan pajak kendaraan bermotor mereka untuk menghindari biaya yang selangit tersebut. Konsekuensinya, tentu banyak sekali berkeliaran mobil mewah atau supercar yang berkeliaran tanpa surat kelengkapan kendaraan bermotor dan ini menimbulkan masalah saat benar-benar dihadapkan dalam keadaan didepan hukum karena sesuatu hal termasuk banyaknya kecelakaan yang melibatkan supercar dewasa ini.

Menanggapi banyaknya mobil sport/supercar yang banyak berkeliaran tanpa ada dokumen resmi seperti STNK adalah sebuah kesalahan fatal dan tidak ada pembenaran dari tindakan itu. Banyak dalih bahwa supercar tersebut hanya membawa Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan mengira bahwa surat tersebut dinilai legal dan mempunyai kekuatan hukum apabila ditilang kepolisian. Namun dengan jelas bahwa hal ini tidak dibenarkan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada dasarnya, setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan, termasuk bagi kendaraan bermotor baru, sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (2) huruf a UU Lalu Lintas. Berkaitan dengan registrasi kendaraan bermotor baru, pasal 65 ayat (1) UU Lalu Lintas mengatur bahwa:

“Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :

  1. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
  2. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
  3. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

 

Sehingga, berdasarkan ketentuan diatas, bukti bahwa sebuah kendaraan bermotor baru telah diregistrasi adalah pemilik diberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan  Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Terkait dengan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan TNKB, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Lalu Lintas.

UU Lalu Lintas juga mengatur mengenai ancaman hukum apabila seseorang mengendarai kendaraan bermotor tanpa STNK dan TNKB, yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) UU Lalu Lintas, yang selengkapnya berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Ketentuan tersebut mengatur bahwa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK adalah tindak pidana lalu lintas. Oleh karena itu, untuk mengoperasikan kendaraan bermotor baru, diwajibkan adanya kelengkapan STNK. Mengenai kedudukan dari surat pernyataan pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor, yang mana tata cara registrasi kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Perkap Regident Ranmor)

Pelaksaan regident ranmor dilaksanakan melalui tahapan regident kepemilikan dan regident pengoperasian ranmor, yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diatur dalam pasal 30 Perkap Regident Ranmor, yang selengkapnya mengatur ;

“Pelaksanaan regident ranmot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi :

  1. Identifikasi dan verifikasi;
  2. Pembayaran PNPB;
  3. Pendaftaran ;
  4. Penerbitan dan pemberian bukti regident; dan
  5. Pengarsipan

Dalam hal ini, pendaftaran dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yang diatur dalam pasal 33 ayat (1) Perkap Regident Ranmor, yang selengkapnya menyatakan :

“Kegiatan pemdaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf C meliputi:

  1. Pencatatan dan pendataan ; dan
  2. Pemberian nomor registrasi

 

Berkaitan dengan SPPKB tersebut diatas, SPPKB merupakan tanda bukti bahwa telah melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap mobil baru, namun Anda belum menyelesaikan tahapan Regident Ranmor sampai ke tahap penerbitan bukti regident dan pengarsipan. Jadi berdasar ketentuan diatas, SPPKB merupakan permohonan untuk mengajukan penerbitan STNK, sehingga SPPKB tidak dapat disamakan dengan STNK.Sehingga dapat dilihat disini bahwa fungsi SPPKB yang dikeluarkan tersebut seharusnya tidak dapat disubstitusikan sebagai pengganti STNK sementara.

Sehingga, seharusnya berdasar hukum terkait dengan plat motor hitam yang diberikan pihak Kepolisian, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku karena seharusnya STNK dan plat nomor diterbitkan dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar dan disarankan untuk tidak mengendarai mobil tersebut sampai diterbitkannya STNK, serta melakukan kroscek terhadap pihak yang memberikan plat nomor tersebut.

Tentu saja hal ini menjadi sebuah hal yang mengganjal dan cukup mengganggu dalam proses penegakan dan penjaminan kepastian hukum mengenai surat-surat kendaraan bermotor. Adanya sebuah tindakan blunder dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan plat nomor hitam sebelum STNK terbit memunculkan kecenderungan dan isyarat kepada masyarakat bahwa sah-sah saja mengendarai kendaraan bermotor sebelum STNK dan plat nomor kendaraan bermotor yang asli terbit. Tentu ini menjadi sebuah koreksi kepada pihak Kepolisian dan perlunya meluruskan kembali kepastian hukum atas kejadian itu. Perlu pula pengajaran dan sosialisasi di masyarakat mengenai hal ini agar ke depan hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi dan munculnya sebuah budaya hukum yang konsisten dan berkesinambungan.

Peran aktif dari masyarakat dalam hal ini juga sangat diperlukan. Kesadaran yang tinggi mengenai proses administrasi dalam berkendara harus ditingkatkan. Karena sesungguhnya, dalam berkendara, kita akan terlibat dalam berbagai kepentingan manusia lain. Apabila kepastian hukum tersebut tidak ditegakkan, maka tentu tidak jarang hal-hal yang tidak diinginkan banyak terjadi dan memakan banyak kerugian.

Perlunya para pemangku jabatan (stakeholder) dalam bekerjasama memberi pendidikan kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang patuh hukum harus diwujudkan dengan usaha-usaha yang nyata. Disini, para stakeholder dalam hal ini khususnya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam pemungutan pajak harus dilakukan dengan pembagian tupoksi yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan didepan hukum. Dan pengelolaan pajak yang transparan dan dapat memberi alasan yang jelas kepada masyarakat juga harus diberikan kepada masyarakat. Hal ini menjadi sebuah awal yang baik dalam menghimbau masyarakat untuk patuh dalam membayar administrasi dan perpajakan kendaraan bermotor, tentu diharapkan supaya pada akhirnya dapat mencegah kasus-kasus kendaraan bermotor yang bodong dan tidak jelas surat-surat dan dokumennya. Jika hal ini sudah ditekan, diharapkan kasus-kasus serupa bisa terhindarkan dengan baik dan jauh dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Dan salah satu hal yang paling mendasar yang harus diperhatikan para penyelenggara pemerintahan adalah bagaimana untuk menghadirkan sebuah sistem yang mudah, cepat, ringan, dan aman. Tentu menjadi sebuah keharusan bagi para stakeholder untuk berkewajiban menumbuhkan sebuah iklim kesadaran perpajakan yang baik dan kondusif di Indonesia. Sebuah reformasi birokrasi diharapkan mampu dihadirkan oleh pihak-pihak yang berwenang mengurusi surat dan dokumen kendaraan bermotor serta pejabat perpajakan. Tingginya tingkat pajak tentu harus diimbangi dengan kemudahan birokrasi yang bisa diakses masyarakat luas.

Salah satu hal yang harus diperhatikan pula adalah bagaimana sebuah konsistensi dari para penegak hukum dalam menjamin berjalannya pelaksaan penarikan pajak menurut undang-undang yang berkekuatan hukum. Perlunya sebuah pengawasan terhadap para pejabat pajak yang sangat rentan dalam memonopoli penarikan pajak sangat diperlukan. Tindakan-tindakan yang tidak berintegritas dan merendahkan martabat lembaga penarik pajak harus segera diminimalisir guna menyelamatkan citra lembaga penarik pajak. Hal ini menjadi salah satu faktor vital untuk tetap menarik minat masyarakat dalam membayar pajak. Oknum-oknum penarik pajak juga harus diaudit dan dimonitor pergerakannya agar tidak terjadi sebuah praktek mafia pajak yang kerap terjadi dewasa ini. Tentulah pada akhirnya, tiba pada sebuah kesimpulan bahwa perlunya sebuah sinergi yang nyata dari para pejabat penarik pajak dengan para wajib pajak. Jika kedua pihak bersinergi dan saling menjaga integritas masing-masing pihak, dipastikan akan ada sebuah feedback yang baik dari kedua pihak.

 

Keefektifan Hukum Melalui Keberadaan UU Lalu Lintas Dalam Mengatasi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia

Saat kita membicarakan kasus kecelakaan di jalanan dewasa ini tentu kita tidak bisa lepas daripada pandangan kita dalam mengkaji UU Lalu lintas yang sudah ada. Benarkah UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah bekerja secara optimal dan cukup mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Pertanyaan- pertanyaan mengenai hal ini cukup menarik perhatian untuk dicari jawaban dan faktanya. Tentu saja dalam menjawab hal ini kita bisa memakai studi kasus awal kami yaitu Lamborghini maut di Surabaya.

Sebelum lebih jauh lagi membicarakan Lamborghini maut di Surabaya yang menabrak satu orang hingga tewas di tempat, perlu kita mengkaji terlebih dahulu mengapa sebuah hukum itu tidak selalu berhasil dalam menangkal apa-apa saja yang dikehendaki hukum itu tidak terjadi. Seperti contohnya bahwa UU No 22 Tahun 2009 ini tentu mempunyai tujuan walau tidak tertuang secara langsung, adalah untuk mengurangi pelanggaran dan bahaya kecelakaan di jalan bagi para pengguna jalan. Lantas apa yang kita temukan di lapangan adalah bahwa kehadiran UU ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap apa yang dicita-citakan.

Berbicara mengenai pelanggaran di jalanan, tentu bisa kita simpulkan tidak akan ada habisnya. Sedari mengawali hari tentu kita sudah pasti akan melewati jalanan guna menuju tempat kerja, sekolah, ataupun tempat-tempat penting yang akan kita tuju. Hal ini menjadi sebuah fakta yang tidak terelakkan lagi bahwa sesungguhnya peraturan perundangan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini mempunyai implikasi yang sangat luas untuk menjamin berjalannya kepentingan-kepentingan masyarakat setiap harinya.

Lantas apa sejatinya penyebab kesan kurang efektifnya UU Lalu Lintas ini dalam menekan angka kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan hingga membahayakan pengguna jalan lain. Adakah sebuah kelemahan didalam hukum itu sendiri, ataukah penegak hukumnya, ataukah para pengendara dan pengguna jalan lah yang kurang tertib dan tidak mempunyai budaya hukum yang tinggi. Aspek-aspek inilah yang akan kami bahas. Namun bukan saja didalam UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan saja yang akan kami bahas, lebih luas lagi kami juga akan membahas hukum secara umum dan luas. Juga menyangkut aspek-aspek dan faktor mengapa hukum itu selalu ada sisi ketidakefektifan di dalamnya.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, sering kita jumpai penerapan hukum yang tidak efektif. Pada hakikatnya dalam sosiologis hukum, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dalam persoalan penerapan, pelaksanaan serta penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.

 

Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi ketidak efektifan hukum ada 5:

  1. Hukumnya itu sendiri
  2. Penegak hukum
  3. Sarana dan prasarana dalam penegakan hukum
  4. Masyarakat itu sendiri
  5. Budaya hukum

 

  1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak karena hal tersebut hanyalah teori, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup rendahnya penegakan saja, namun juga pemeliharaan kedamaian, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyelarasan antara nilai kaedah dengan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian yang dikehendaki oleh masyarakat secara luas.
Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Penerbitan suatu peraturan – peraturan tertentu juga harus di tinjaua berdasarkan landasan yuridis,sosiologi dan filosofis. Keberlakuan Undang-Undang sebagai suatu norma hukum dianggap sah dan sangat mengikat untuk umum karena dianggap berlaku oleh para subjek hukum yang diikatnya. Pandangan sososiologis menenai keberlakuan undang-undang cendrung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberap pilihan kriteria, yaitu kriteria pengakuaan, kriteria penerimaan. Berdasarkan kriteria tersebut, menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang menghendaki kebaradaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang besangkutan tidak dapat berlaku baginya serta Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara tersebut.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat, dan hukum doktrin atau pendapat para ilmuan. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara hukum yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena hukum itu sendiri. Oleh karena itu faktor hukum itu sendiri merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur efektifitas bagi para penegakan hukum. serta saling berkaitan dengan elemen yang lainya.

 

  1. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparatur kurang baik, itu juga merupakan permasalahan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau karakterpara penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Di dalam konteks di atas menyangkut karakter dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparatur penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugasnya.Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia masyarakat. Dalam hal ini aparat penegak hukum seharusnya mengutamakan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat dan menjadikan hak asasi rakyat sebagai prioritas. Perlu disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim. Hal tersebut jelas merugikan masyarakat umum begitu pula dengan pihak kepolisian sendiri.

 

  1. Faktor Sarana dan Prasarana Dalam Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus dilaksanakan oleh polisi begitu luas dan banyak.Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin ketik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

 Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

 

  1. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan justru kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta tidak ingin terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu faktor di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung kemunculan dari diri sendiri. Oleh karena itu pendekatan yang paling tepat adalah disiplin.dalam hal ini kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat dapat di jadikan parameter tentang efektif atau tidaknya hukum yang mengikat masyarakat tersebut.pada takaran umum, keharusan masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau hukuman yang menimbulkan adanya rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih menaati hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada akhirnya dapat menyusahkan mereka sendiri.

Dalam kaitannya dengan hal ini, tentu saja dalam masalah Lamborghini maut di Surabaya, dikarenakan kesadaran masyarakat sendiri dalam hal ini pengendara Lamborghini maut, Wiyang Lautner dalam memahami peraturan daerah yang mengatur batas kecepatan di jalan tersebut menjadi salah satu ketidakefektifan hukum. Kurangnya masayarakat dalam memahami hukum dan peraturan yang berlaku akan menimbulkan kebiasan hukum.

 

  1. Faktor Budaya Hukum

            Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Berdasarkan lima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana bunyi pada tiap – tiap hukum yang mengikat masyarakat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh presiden soeharto dimana apabila terbentuknya suatu hukum yang baru maka hal tersebut disampaikan kepada susunan rumah tangga melalui ketua rumah tangga dalam lingkungan mereka masing – masing. sehingga rakyat dapat memahami bagaimana hukum tersebut, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya dengan meningkatkan kualitas para aparatur hukum yang lebih berkarakter, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang selama pelaksanaan mulai dari penyidikan hingga upaya hukum, kemudian dengan terlaksananya keempat faktor tersebut maka masyarakat akan merespon serta terciptalah suatu kebudayaan efektifitas hukum.

 

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah diuraikan pada pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya hukum di Indonesia telah banyak mengatur tentang norma berlalulintas dengan peraturan-peraturan tertulis yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Jerat hukum yang dimungkinkan dalam kasus ini, antara lain Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalamnya melalui pasal 68 ayat (1) dilanjutkan pasal 310 ayat (3) dan (4) yang memuat aturan dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan berlalulintas yang termuat di dalamnya ditambah lagi dengan keberadaan pasal 288 ayat (1) yang mengatur mengenai keberadaan surat-surat berharga kendaraan bermotor; Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat aturan tentang batas kecepatan maksimal kendaraan bermotor; Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kesalahan yang menyebabkan korban jiwa; serta adanya probabilitas pengenaan atas pelanggaran pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 terbukti adanya unsur kesengajaan pengemudi yang membahayakan nyawa atau barang.

Aturan tentang prosedur kepemilikan dan perpajakan mobil mewah atau sport car dalam keadaan utuh atau completely built up di Indonesia seperti yang telah dimuat dalam UU nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan memang tidak sederhana dan harus melalui berbagai tahapan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas impor serta pencegahan terhadap terjadinya instabilitas nasional baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Keberadaan mobil mewah di Indonesia yang berasal dari luar negeri mampu memberikan dana melalui pengenaan pajak masuk Indonesia, dalam hal ini tentunya regulasi pendaftaran barang sangat penting demi  terlaksananya hal tersebut. Penarikan pajak atas barang mewah antara lain bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat dan pembangunan infrastuktur dalam negeri.

            Penerapan hukum dalam suatu negara pasti memiliki kelemahan. Namun seberapa banyak celah atau seberapa efektifnya hukum tentu berbeda antara negara satu dengan lainnya. Efektifitas hukum di Indonesia ditinjau dari penerapan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, tidak dapat dipungkiri, juga memiliki celah. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kasus pelanggaran dalam aspek berlalulintas akibat kurang berhasilnya peraturan tersebut dalam memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Selain itu, sependapat dengan Soerjono Soekanto yang mengemukakan 5 faktor efektifitas hukum, seperti itu pula keadaan efektifitas hukum di Indonesia, terutama, seperti telah diungkapkan bahwa UU nomor 22 tahun 2009 gagal memberikan efek jera, selain itu subyektifitas para penegak hukum, dalam hal ini mengenai status tersangka yang merupakan orang “berduit” turut menjadi hambatan dalam penanganan kasus Lamborghini maut di Surabaya.

 

Saran

Berkaitan dengan tingkat efektifitas hukum, kami berpendapat bahwa salah satu faktor penting dalam penegakan hukum dalam suatu masyarakat adalah keberadaan efek jera yang mampu memunculkan kepatuhan masyarakat akan hukum dengan atau tanpa adanya “dikte” yang berlebihan dari para penegak hukum.

Untuk memunculkan efek jera dari suatu peraturan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung keberadaan suatu peraturan. Dalam kaitannya dengan kasus kecelakaan lalu lintas Lamborghini maut di Surabaya yang menyangkut pelanggaran dalam berkendara di jalan umum, salah satunya diperlukaan pengadaan alat pengukur kecepatan berkendara bagi para pengguna kendaraan bermotor. Meniru sistem lalu lintas di Amerika dimana pada ruas jalan tertentu dilengkapi dengan rambu batas kecepatan serta alat pengukur kecepatan terutama di lingkungan sekolah. Dengan adanya peralatan tersebut terbukti mampu meningkatkan ketaatan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas yang ada. Para pengendara di Amerika telah terbiasa mematuhi rambu batas kecepatan yang ada karena alat tersebut mampu merekam serta mengukur kecepatan dari kendaraan bermotor, selanjutnya bukti tersebut dijadikan barang bukti untuk menindak para pelanggar. Para pelaku tidak dapat mengelak karena bukti tersebut sangat kuat dimana memuat keterangan-keterangan seperti kecepatann yang dilanggar, foto dari plat nomor kendaraan, serta data lainnya.

            Dengan adanya kepatuhan tersebut maka diharapkan terciptanya perubahan budaya hukum di masyarakat, namun perubahan hanya akan tercapai apabila seluruh pihak baik masyarakat maupun penegak hukum, saling bekerja sama dan saling menjaga satu sama lain demi tercapainya tujuan keberadaan hukum yang sesungguhnya, yaitu menjadi pelindung dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

 

Daftar Referensi

Anonim. 2014. Radar Kecepatan. https://id.wikipedia.org/wiki/Radar_kecepatan, diakses pada 8 Desember 2015.

 

Mahendra,  Yhony. 2014. Catatan Kaki (Footnote) Dalam Karya Ilmiah. http://ycgroup.blogspot.co.id/2014/01/catatan-kaki-footnote-dalam-karya-ilmiah.html#axzz3uC4xfgED, diakses pada 9 Desember 2015.

 

Mufrod. 2015. Penyebab Kecelakaan Lamborghini di Surabaya Menurut Ahli Safety Driving. http://news.okezone.com/read/2015/11/30/15/1258148/penyebab-kecelakaan-lamborghini-di-surabaya-menurut-ahli-safety-driving, diakses pada 7 Desember 2015.

 

Saptohutomo, Aryo Putranto. 2015. Fakta-Fakta Kecelakaan Lamborghini Maut di Surabaya. http://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-fakta-kecelakaan-lamborghini-maut-di-surabaya.html, diakses pada 5 Desember 2015.

 

Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

 

Syaifudien, Ahmad. 2015. Cara Menulis Daftar Pustaka Yang Baik dan Benar 2015. http://www.tipspendidikan.site/2015/04/cara-menulis-daftar-pustaka-yang-baik.html, diakses pada 9 Desember 2015.

 

Peraturan Nasional:

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.

 

Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara RI Tahun 2006. Sekretariat Negara. Jakarta.

 

Republik Indonesia. 1993. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

 

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 

Republik Indonesia. 2013. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Sekretariat Negara. Jakarta.

 

PIH LAMBO 2015 [FIN]

Kajian Hukum Dari Aspek Pancasila: Penenggelaman Kapal Para Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia

Disusun guna memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2015.

PENENGGELAMAN KAPAL PARA PELAKU ILLEGAL FISHING  DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Dosen Pengampu: Rehnalemken GintingS.H.M.H.

Disusun Oleh : Diah Rahma Kusumaningrum (E0015109)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2015

 

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas wilayah perairan laut yang sangat luas, bersamaan dengan potensi perikanan yang terkandung di dalamnya. Potensi perikanan tersebut merupakan salah satu modal dalam aspek perekonomian yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Diantara banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan aspek kelautan, praktik pencurian ikan atau yang lebih dikenal dengan illegal fishing.

Praktik illegal fishing tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara di dunia juga merasakan dampak dari praktik illegal fishing ini. Jumlah kerugian yang sangat banyak dan berdampak besar bagi negara korban praktik penangkapan ikan ilegal membuat negara-negara di dunia terus mencari jalan keluar sebagai solusi dari permasalahan yang tak kunjung usai. Indonesia sebagai salah satu negara yang kerap kali menjadi korban para pelaku praktik penangkapan ikan secara ilegal juga turut memperkokoh aturan perundangannya dengan berbagai ancaman sanksi yang dituangkan dalam perundang-undangan.

Tindakan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia apabila dibiarkan begitu saja tentu akan bertentangan dengan ideologi nasional khususnya pada sila ke-2 butir 8 yang berbunyi, “Berani membela kebenaran dan keadilan”, dimana tindakan pembiaran oleh pemerintah ataupun penanganan yang tidak serius sangat berbahaya apabila terus dilakukan dalam penangan perkara ini mengingat Pancasila merupakan ideology bangsa yang wajib dipegang teguh oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu upaya pemberantasan praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia yang belakangan ini menjadi perbincangan publik adalah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia menjabat, Susi Pudjiastuti, terkait sanksi penenggelaman kapal bagi para pelaku illegal fishing.

Pemilihan judul pada makalah ini didasarkan pada urgensi atas hiruk-pikuk perdebatan mengenai kebijakan tersebut yang banyak menuai perbincangan di masyarakat serta menjadi topik yang kerap diusung dalam panel-panel diskusi para pemerhati konstitusi. Perbedaan pandangan dalam berbagai analisis yang tersebar secara publik kian memperparah kebingungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang selanjutnya berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Walau keberadaan kebijakan ini sekilas banyak dipandang sebelah mata oleh masyaraka luas namun apabila ditilik secara lebih mendalam dari berbagai perspektif yang berbeda maka akan terlihat apa-apa saja yang menjadi dasar atas kebutuhan pemberlakuan kebijakan ini, beserta segala celah-celah yang masih menempel terkait kebijakan ini serta pada akhir pembahasan akan membicarakan tentang rekomendasi terhadap pembicaraan yang telah dikaji dalam pembahasan kali ini.

Dengan penulisan makalah ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang lebih luas terkait berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat mengenai pemberlakuan kebijakan penenggelaman kapal bagi para pelaku penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia.

 

PEMBAHASAN

Pengertian Illegal Fishing

Illegal fishing adalah istilah yang akrab digunakan dalam masyarakat untuk penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum positif yang berlaku dan telah ditetapkan di perairan suatu negara. Pengertian Illegal Fishing merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for Resposible Fisheries (CCRF). Dalam definisi internasional disebutkan bahwa illegal fishing bukan hanya meliputi pencurian ikan, namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan tidak dilaporkan sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi. Berdasarkan International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 2001 yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melakukan illegal fishing adalah kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku padanya.

Kerugian Akibat Praktik Illegal Fishing

Bentuk praktik illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, dan penangkapan terhadap jenis atau spesies ikan yang di larang atau tidak sesuai dengan izin (Lisbet, Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 24/II/P3I/Desember/2014).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2008, diperkirakan sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang mayoritas dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, Taiwan, Korea, dan Panama telah melakukan illegal fishing di wilayah perairan laut Indonesia. Adapun potensi kerugian yang dialami oleh Indonesia diperkirakan mencapai 1 juta ton/tahun atau setara dengan Rp 30 triliun/tahun, yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1980. Menteri Kelautan dan Perikanan menjabat Indonesia, Susi Pudjiastuti juga menyatakan bahwa akibat dari praktik illegal fishing oleh kapal asing dan kapal Indonesia yang tidak berizin menimbulkan keriguan yang mencapai angka 12 hingga 15 miliar USD, atau maksimal 20 miliar USD. Selain potensi kerugian ekonomi negara, praktik illegal fishing oleh nelayan asing juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya. Lebih dari itu, volume ikan sebanyak itu juga mengurangi jumlah pasokan ikan segar (raw materials) bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait.

Berbagai kerugian yang semakin meningkat tiap tahunnya kian mendesak pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tegas. Praktik illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia sudah sangat jelas menunjukkan dampak nyata terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat dan dalam aspek kenegaraan Indonesia. Kegiatan Illegal Fishing di wilayah perairan RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Overfising, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan illegal fishing. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik.

Bagi Indonesia Illegal Fishing sudah semestinya menjadi salah satu perhatian utama, karena hal ini terjadi bahkan setiap hari di perairan Indonesia. Dikawasan Asia Tenggara, sektor perikanan menjadi salah satu sumber utama bagi ketahanan pangan di kawasan. Motif ekonomi sering menjadikan alasan bagi eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya perikanan, yang pada gilirannya, menjadikan sebagai penyebab utama bagi berkurangnya secara drastis terhadap persediaan ikan di Asia Tenggara. Persoalan ini akan berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup lebih dari 100 juta jiwa. Hal ini juga telah menyebabkan sengketa diantara para nelayan lokal dengan para pemilik kapal pukat dan juga diantara para nelayan tradisional antar negara. Berkurangnya persediaan ikan diperairan Indonesia sebagai akibat illegal fishing yang dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal pukat, juga telah memaksa para nelayan tradisional Indonesia terlibat dalam kegiatan illegal fishing diperairan Australia, yang menyebabkan timbulnya permasalahan diantara kedua negara. Dampak secara langsung tidak hanya dirasakan oleh para nelayan, tetapi juga para karyawan pabrik, terutama pabrik-pabrik pengolahan ikan. Di Tual dan Bejina misalnya, sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan tidak beroperasi lagi, dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut yang mengacu pada istilah ‘trans-shipment’ dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat.

Sebagaimana pembahasan di atas, keberadaan praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia membawa dampak yang sangat buruk dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional apabila tidak disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia. Penanganan serta ketegasan dalam menindak para pelaku tindakan illegal fiahing sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbagai macam upaya telah dilakukan bahkan sejak masa pemerintahan terdahulu. Salah satunya adalah dengan keluarnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004. Namun sayangnya walaupun telah diberlakukannya undang-undang yang mengikat secara yuridis beserta berbagai tindakan sebagai sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut dirasa kurang mampu mengatasi praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia belum mampu dituntaskan secara nyata. Berbagai celah masih dapat ditemui dalam undang-undang tersebut.

Dengan kenyataan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengambil tindakan dengan kembali mengolah peraturan perundang-undangannya dalam rangka mewujudkan keadilan demi kesejahteraan di masyarakat Indonesia. Salah satu reformasi di bidang hukum dan perundang yang dilakukan Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk Indonesia, undang-undang ini sangat penting mengingat luas perairan Indonesia yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian kita bersama, terutama menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya illegal pihak asing. Keberadaan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 ini merupakan langkah positif dan sekaligus menjadi landasan atau aturan bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan illegal fishing.

Disamping gegap gempita Indonesia terhadap diundangkannya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 turut muncul persoalan baru yang terlontar  dari masyarakat terkait salah satu pasal yang terkandung di dalamnya, yaitu mengenai keberadaan pasal 69 ayat (4) yang berbunyi, Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”, yang mana memunculkan keresahan masyarakat menyengkut dimunculkannya kebijakan opsi penenggelaman kapal dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pemunculan opsi kebijakan ini dalam undang-undang dianggap terlalu ekstrem dan berlebihan bila mengingat ciri budaya masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah dan berbudaya.

Sebenarnya bila disadari bahwa penerapan sanksi penenggelaman kapal bagi para pelaku illegal fishing bukanlah kebijakan yang tidak berdasar karena dengan jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang sah yaitu dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 69 ayat (1) dan (4)

 

(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. …

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

 

Tentang Kebijakan

Dengan demikian, telah jelas bahwa penerapan kebijakan penenggelaman kapal bagi para pelaku illegal fishing  di wilayah perairan Indonesia adalah sah secara yuridis karena memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, perlu ditinjau lebih jauh mengenai hubungan antara kasus illegal fishing  yang dilakukan dengan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Pemberian sanksi berupa penenggelaman kapal memang sah diberikan bagi para pelaku penangkapan ikan ilegal tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa jenis sanksi yang tercantum dalam UU Perikanan No 45 tahun 2009 bukan hanya berupa sanksi penenggelaman kapal. Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai pengganti atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 69 ayat (4) berisikan kalimat “…penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal …” dengan demikian pemberian sanksi penenggelaman kapal tersebut hanya sebatas opsi kebijakan, bukan merupakan sanksi utama sehingga tidakharus diterapkan pada semua kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Selain itu dengan jelas telah disebutkan bahwa tindakan illegal fishing diganjar pidana penjara dan denda sepadan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi penenggelaman kapal tidak serta merta dapat diterapkan terhadap semua kasus terkait illegal fishing.

Pemberian sanksi penenggelaman kapal memerlukan proses dan harus melalui sistem yang tidak sederhana. Bila kapal pencuri ikan berhenti, maka petugas langsung melakukan pemeriksaan, namun sebaliknya pihak patroli KKP akan membuat kejutan berupa penembakan peringatan dengan peluru hampa. Prosedur penenggelaman kapal harus melewati beberapa proses yang cukup panjang. Dari UU yang kita punya yaitu pasal 69 ayat 4 yang menyebut penyidik dapat melakukan tindakan khusus yaitu membakar atau menenggelamkan (kapal) jika ada bukti cukup seperti tidak punya surat dan ABK (Anak Buah Kapal) asing. Prosedur atau SOP penenggelaman kapal harus melalui beberapa langkah, pertama adalah upaya menghentikan dan pemeriksaan kapal yang diduga melakukan praktik pencurian ikan. Pihak pengawas KKP memberikan isyarat berupa suara peringatan untuk untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan. Setelah melalui tahapan itu, bila kapal tersebut dianggap membahayakan atau mengancam kapal patroli KKP, maka bisa dilakukan tindakan tegas berupa penenggelaman kapal dengan cara dibakar. Bila kapal pencuri ikan sudah disandarkan di dermaga, maka penenggelaman kapal harus dilakukan dengan bantuan TNI AL. Sesuai dengan aturan Undang-undang dan dukungan TNI AL, maka upaya penenggelaman kapal akan dilakukan rutin untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencuri ikan. Penenggelaman kapal adalah efek psikologis terbaik daripada tindakan penangkapan semata.

Penenggelaman kapal para pelaku illegal fishing merupakan tindakan terakhir yang diambil apabila tindakan-tindakan yang mengawalinya tidak diindahkan oleh para pelaku penangkapan ikan ilegal. Mengapa opsi kebijakan penenggelaman kapal sampai dimunculkan dalam peraturan perundang-undangan? Karena penanganan secara administratif dan diplomatis dinilai tidak efektif dan memiliki terlalu banyak celah dalam menangani kasus illegal fishing yang terjadi. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu kaburnya kapal asal Tiongkok berbendera Panama, MV Hai Fa, dari perairan Indonesia setelah mendapatkan hukuman ringan oleh Pengadilan Perikanan Kota Ambon, Maluku. Hal ini merupakan tamparan keras bagi Indonesia sebagai negara hukum karena merupakan fakta nyata terkait lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Padahal kapal tersebut telah melakukan tindakan IUU Fishing lantaran tidak mengantongi surat izin dan mematikan alat pelacak atau VMS.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum atas kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, pemerintah dapat menyatakan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak main-main dalam masalah penegakan hukum. Undang-undang ini juga merupakan upaya untuk menghindari kesimpangsiuran upaya penegakan hukum di lapangan.

 

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah diuraikan pada pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

 

Kesimpulan Umum

Berbagai tindakan melawan hukum dengan dampak yang mambahayakan stabilitas bangsa sudah sepatutnya kita sikapi dengan serius sebagai perwujudan nilai Pancasila khususnya sila ke-2 butir ke-8 mengenai pembelaan kebenaran dan keadilan. Dengan adanya pemberlakuan atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi berbagai tindak kejahatan dalam hal ini praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menyertakan opsi penenggelaman kapal diharapkan mampu menghentikan roda kegiatan illegal fishing di Indonesia dengan efek jera yang ditimbulkannya. Selain itu masyarakat dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah disertai berbagai asumsi yang muncul ataupun dimunculkan di muka publik haruslah menerima secara dewasa dan tidak mudah terpancing emosi karena sesungguhnya kesuksesan penegakan hukum di suatu negara tidak hanya bergantung pada pemerintah melainkan juga membutuhkan peran serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

 

Kesimpulan Khusus

  1. Penanganan terhadap kasus praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia sangatlah penting dan harus dilakukan secara serius mengingat luas wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah perairan. Berkaitan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan serta kerugian dalam berbagai aspek bukan hanya terhadap masyarakat terlebih juga terkait nilai diplomatik Indonesia dalam kancah dunia Internasional sebagai negara hukum yang memiliki supremasi hukum demi melindungi keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya sebagai perwujudan yang sejalan dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUDNRIT1945 alinea ke-4.
  2. Dalam penerapan penerapan pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 perlu kembali ditekankan bahwa undang-undang tersebut merupakan dasar hukum dalam penanganan tindak pidana terkait perikanan yang salah satunya melegalkan pemberian sanksi penenggelaman kapal, namun penjatuhan sanksi tersebut haruslah melalui tahapan-tahapan sesuai sistem yang telah ada, dengan kata lain pemjatuhan sanksi penenggelaman kapa menjadi opsi terakhir apabila penjatuhan sanksi pidana, administratif, dan pemberian denda dirasa tidak efektif dalam penanganan suatu kasus.

 

Rekomendasi

Terkait permasalahan yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas terdapat beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan diantaranya terkait kebijakan penenggelaman kapal asing yang harus dibarengi dengan penguatan dari hulu hingga hilir, dimulai dari penguatan nelayan dalam negeri untuk bangkit mengelola perairan, khususnya di perbatasan. Tanpa penguatan nelayan dalam negeri untuk mengelola sumber daya ikan, pemberantasan kejahatan perikanan mustahil memberi dampak optimal bagi peningkatan hasil tangkapan ikan. Pemberian sanksi pidana melalui proses pengadilan juga hendaknya perlu diperketat agar tidak memberi celah bagi para pelaku untuk bersinergi dengan penegak hukum dalam hal meloloskan diri dari sanksi yang seharusnya. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan maupun kompetensi sumberdaya manusia khususnya ditingkat penuntutan dan pengadilan sehingga dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum terhadap tindak pidana Ilegal Fishing dapat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran sehingga diharapkan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu didalam menanggulangi kejahatan dibidang perikanan dapat tercapai. Selain itu, terkait pemberian efek jera bagi para pelaku, hendaknya kita meniru kebijakan Uni Eropa yang mengumumkan secara internasional terkait dengan kapal-kapal penangkap ikan yang diduga mencuri ikan di perairan benua biru tersebut sehingga setelah adanya pengumuman itu, maka seluruh hasil tangkapan kapal tersebut akan ditolak masuk di Uni Eropa, ang akan berdampak pada penurunan tingkat keuntungan yang akan didapatkan para pelaku illegal fishing.

 

Daftar Referensi

Sodik, Dikdik Mohammad. 2011. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Subagyo, Joko. 2013. Penerapan Hukum Laut di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Tunggal, Arif Johan. 2013. Pengantar Hukum Laut. Jakarta: Harvarindo.

 

Peraturan Internasional:

United Nation Convention on The Law of The Sea 1982

International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 2001

 

Peraturan Nasional:

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.

Penenggelaman Kapal Para Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia