Kajian Hukum Dari Aspek Pancasila: Penenggelaman Kapal Para Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia

Disusun guna memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2015.

PENENGGELAMAN KAPAL PARA PELAKU ILLEGAL FISHING  DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Dosen Pengampu: Rehnalemken GintingS.H.M.H.

Disusun Oleh : Diah Rahma Kusumaningrum (E0015109)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2015

 

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas wilayah perairan laut yang sangat luas, bersamaan dengan potensi perikanan yang terkandung di dalamnya. Potensi perikanan tersebut merupakan salah satu modal dalam aspek perekonomian yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Diantara banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan aspek kelautan, praktik pencurian ikan atau yang lebih dikenal dengan illegal fishing.

Praktik illegal fishing tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara di dunia juga merasakan dampak dari praktik illegal fishing ini. Jumlah kerugian yang sangat banyak dan berdampak besar bagi negara korban praktik penangkapan ikan ilegal membuat negara-negara di dunia terus mencari jalan keluar sebagai solusi dari permasalahan yang tak kunjung usai. Indonesia sebagai salah satu negara yang kerap kali menjadi korban para pelaku praktik penangkapan ikan secara ilegal juga turut memperkokoh aturan perundangannya dengan berbagai ancaman sanksi yang dituangkan dalam perundang-undangan.

Tindakan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia apabila dibiarkan begitu saja tentu akan bertentangan dengan ideologi nasional khususnya pada sila ke-2 butir 8 yang berbunyi, “Berani membela kebenaran dan keadilan”, dimana tindakan pembiaran oleh pemerintah ataupun penanganan yang tidak serius sangat berbahaya apabila terus dilakukan dalam penangan perkara ini mengingat Pancasila merupakan ideology bangsa yang wajib dipegang teguh oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu upaya pemberantasan praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia yang belakangan ini menjadi perbincangan publik adalah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia menjabat, Susi Pudjiastuti, terkait sanksi penenggelaman kapal bagi para pelaku illegal fishing.

Pemilihan judul pada makalah ini didasarkan pada urgensi atas hiruk-pikuk perdebatan mengenai kebijakan tersebut yang banyak menuai perbincangan di masyarakat serta menjadi topik yang kerap diusung dalam panel-panel diskusi para pemerhati konstitusi. Perbedaan pandangan dalam berbagai analisis yang tersebar secara publik kian memperparah kebingungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang selanjutnya berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Walau keberadaan kebijakan ini sekilas banyak dipandang sebelah mata oleh masyaraka luas namun apabila ditilik secara lebih mendalam dari berbagai perspektif yang berbeda maka akan terlihat apa-apa saja yang menjadi dasar atas kebutuhan pemberlakuan kebijakan ini, beserta segala celah-celah yang masih menempel terkait kebijakan ini serta pada akhir pembahasan akan membicarakan tentang rekomendasi terhadap pembicaraan yang telah dikaji dalam pembahasan kali ini.

Dengan penulisan makalah ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang lebih luas terkait berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat mengenai pemberlakuan kebijakan penenggelaman kapal bagi para pelaku penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia.

 

PEMBAHASAN

Pengertian Illegal Fishing

Illegal fishing adalah istilah yang akrab digunakan dalam masyarakat untuk penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum positif yang berlaku dan telah ditetapkan di perairan suatu negara. Pengertian Illegal Fishing merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for Resposible Fisheries (CCRF). Dalam definisi internasional disebutkan bahwa illegal fishing bukan hanya meliputi pencurian ikan, namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan tidak dilaporkan sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi. Berdasarkan International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 2001 yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melakukan illegal fishing adalah kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku padanya.

Kerugian Akibat Praktik Illegal Fishing

Bentuk praktik illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, dan penangkapan terhadap jenis atau spesies ikan yang di larang atau tidak sesuai dengan izin (Lisbet, Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 24/II/P3I/Desember/2014).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2008, diperkirakan sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang mayoritas dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, Taiwan, Korea, dan Panama telah melakukan illegal fishing di wilayah perairan laut Indonesia. Adapun potensi kerugian yang dialami oleh Indonesia diperkirakan mencapai 1 juta ton/tahun atau setara dengan Rp 30 triliun/tahun, yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1980. Menteri Kelautan dan Perikanan menjabat Indonesia, Susi Pudjiastuti juga menyatakan bahwa akibat dari praktik illegal fishing oleh kapal asing dan kapal Indonesia yang tidak berizin menimbulkan keriguan yang mencapai angka 12 hingga 15 miliar USD, atau maksimal 20 miliar USD. Selain potensi kerugian ekonomi negara, praktik illegal fishing oleh nelayan asing juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya. Lebih dari itu, volume ikan sebanyak itu juga mengurangi jumlah pasokan ikan segar (raw materials) bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait.

Berbagai kerugian yang semakin meningkat tiap tahunnya kian mendesak pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tegas. Praktik illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia sudah sangat jelas menunjukkan dampak nyata terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat dan dalam aspek kenegaraan Indonesia. Kegiatan Illegal Fishing di wilayah perairan RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Overfising, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan illegal fishing. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik.

Bagi Indonesia Illegal Fishing sudah semestinya menjadi salah satu perhatian utama, karena hal ini terjadi bahkan setiap hari di perairan Indonesia. Dikawasan Asia Tenggara, sektor perikanan menjadi salah satu sumber utama bagi ketahanan pangan di kawasan. Motif ekonomi sering menjadikan alasan bagi eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya perikanan, yang pada gilirannya, menjadikan sebagai penyebab utama bagi berkurangnya secara drastis terhadap persediaan ikan di Asia Tenggara. Persoalan ini akan berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup lebih dari 100 juta jiwa. Hal ini juga telah menyebabkan sengketa diantara para nelayan lokal dengan para pemilik kapal pukat dan juga diantara para nelayan tradisional antar negara. Berkurangnya persediaan ikan diperairan Indonesia sebagai akibat illegal fishing yang dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal pukat, juga telah memaksa para nelayan tradisional Indonesia terlibat dalam kegiatan illegal fishing diperairan Australia, yang menyebabkan timbulnya permasalahan diantara kedua negara. Dampak secara langsung tidak hanya dirasakan oleh para nelayan, tetapi juga para karyawan pabrik, terutama pabrik-pabrik pengolahan ikan. Di Tual dan Bejina misalnya, sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan tidak beroperasi lagi, dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut yang mengacu pada istilah ‘trans-shipment’ dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat.

Sebagaimana pembahasan di atas, keberadaan praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia membawa dampak yang sangat buruk dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional apabila tidak disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia. Penanganan serta ketegasan dalam menindak para pelaku tindakan illegal fiahing sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbagai macam upaya telah dilakukan bahkan sejak masa pemerintahan terdahulu. Salah satunya adalah dengan keluarnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004. Namun sayangnya walaupun telah diberlakukannya undang-undang yang mengikat secara yuridis beserta berbagai tindakan sebagai sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut dirasa kurang mampu mengatasi praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia belum mampu dituntaskan secara nyata. Berbagai celah masih dapat ditemui dalam undang-undang tersebut.

Dengan kenyataan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengambil tindakan dengan kembali mengolah peraturan perundang-undangannya dalam rangka mewujudkan keadilan demi kesejahteraan di masyarakat Indonesia. Salah satu reformasi di bidang hukum dan perundang yang dilakukan Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk Indonesia, undang-undang ini sangat penting mengingat luas perairan Indonesia yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian kita bersama, terutama menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya illegal pihak asing. Keberadaan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 ini merupakan langkah positif dan sekaligus menjadi landasan atau aturan bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan illegal fishing.

Disamping gegap gempita Indonesia terhadap diundangkannya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 turut muncul persoalan baru yang terlontar  dari masyarakat terkait salah satu pasal yang terkandung di dalamnya, yaitu mengenai keberadaan pasal 69 ayat (4) yang berbunyi, Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”, yang mana memunculkan keresahan masyarakat menyengkut dimunculkannya kebijakan opsi penenggelaman kapal dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pemunculan opsi kebijakan ini dalam undang-undang dianggap terlalu ekstrem dan berlebihan bila mengingat ciri budaya masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah dan berbudaya.

Sebenarnya bila disadari bahwa penerapan sanksi penenggelaman kapal bagi para pelaku illegal fishing bukanlah kebijakan yang tidak berdasar karena dengan jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang sah yaitu dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 69 ayat (1) dan (4)

 

(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. …

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

 

Tentang Kebijakan

Dengan demikian, telah jelas bahwa penerapan kebijakan penenggelaman kapal bagi para pelaku illegal fishing  di wilayah perairan Indonesia adalah sah secara yuridis karena memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, perlu ditinjau lebih jauh mengenai hubungan antara kasus illegal fishing  yang dilakukan dengan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Pemberian sanksi berupa penenggelaman kapal memang sah diberikan bagi para pelaku penangkapan ikan ilegal tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa jenis sanksi yang tercantum dalam UU Perikanan No 45 tahun 2009 bukan hanya berupa sanksi penenggelaman kapal. Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai pengganti atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 69 ayat (4) berisikan kalimat “…penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal …” dengan demikian pemberian sanksi penenggelaman kapal tersebut hanya sebatas opsi kebijakan, bukan merupakan sanksi utama sehingga tidakharus diterapkan pada semua kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Selain itu dengan jelas telah disebutkan bahwa tindakan illegal fishing diganjar pidana penjara dan denda sepadan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi penenggelaman kapal tidak serta merta dapat diterapkan terhadap semua kasus terkait illegal fishing.

Pemberian sanksi penenggelaman kapal memerlukan proses dan harus melalui sistem yang tidak sederhana. Bila kapal pencuri ikan berhenti, maka petugas langsung melakukan pemeriksaan, namun sebaliknya pihak patroli KKP akan membuat kejutan berupa penembakan peringatan dengan peluru hampa. Prosedur penenggelaman kapal harus melewati beberapa proses yang cukup panjang. Dari UU yang kita punya yaitu pasal 69 ayat 4 yang menyebut penyidik dapat melakukan tindakan khusus yaitu membakar atau menenggelamkan (kapal) jika ada bukti cukup seperti tidak punya surat dan ABK (Anak Buah Kapal) asing. Prosedur atau SOP penenggelaman kapal harus melalui beberapa langkah, pertama adalah upaya menghentikan dan pemeriksaan kapal yang diduga melakukan praktik pencurian ikan. Pihak pengawas KKP memberikan isyarat berupa suara peringatan untuk untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan. Setelah melalui tahapan itu, bila kapal tersebut dianggap membahayakan atau mengancam kapal patroli KKP, maka bisa dilakukan tindakan tegas berupa penenggelaman kapal dengan cara dibakar. Bila kapal pencuri ikan sudah disandarkan di dermaga, maka penenggelaman kapal harus dilakukan dengan bantuan TNI AL. Sesuai dengan aturan Undang-undang dan dukungan TNI AL, maka upaya penenggelaman kapal akan dilakukan rutin untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencuri ikan. Penenggelaman kapal adalah efek psikologis terbaik daripada tindakan penangkapan semata.

Penenggelaman kapal para pelaku illegal fishing merupakan tindakan terakhir yang diambil apabila tindakan-tindakan yang mengawalinya tidak diindahkan oleh para pelaku penangkapan ikan ilegal. Mengapa opsi kebijakan penenggelaman kapal sampai dimunculkan dalam peraturan perundang-undangan? Karena penanganan secara administratif dan diplomatis dinilai tidak efektif dan memiliki terlalu banyak celah dalam menangani kasus illegal fishing yang terjadi. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu kaburnya kapal asal Tiongkok berbendera Panama, MV Hai Fa, dari perairan Indonesia setelah mendapatkan hukuman ringan oleh Pengadilan Perikanan Kota Ambon, Maluku. Hal ini merupakan tamparan keras bagi Indonesia sebagai negara hukum karena merupakan fakta nyata terkait lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Padahal kapal tersebut telah melakukan tindakan IUU Fishing lantaran tidak mengantongi surat izin dan mematikan alat pelacak atau VMS.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum atas kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, pemerintah dapat menyatakan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak main-main dalam masalah penegakan hukum. Undang-undang ini juga merupakan upaya untuk menghindari kesimpangsiuran upaya penegakan hukum di lapangan.

 

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah diuraikan pada pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

 

Kesimpulan Umum

Berbagai tindakan melawan hukum dengan dampak yang mambahayakan stabilitas bangsa sudah sepatutnya kita sikapi dengan serius sebagai perwujudan nilai Pancasila khususnya sila ke-2 butir ke-8 mengenai pembelaan kebenaran dan keadilan. Dengan adanya pemberlakuan atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi berbagai tindak kejahatan dalam hal ini praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menyertakan opsi penenggelaman kapal diharapkan mampu menghentikan roda kegiatan illegal fishing di Indonesia dengan efek jera yang ditimbulkannya. Selain itu masyarakat dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah disertai berbagai asumsi yang muncul ataupun dimunculkan di muka publik haruslah menerima secara dewasa dan tidak mudah terpancing emosi karena sesungguhnya kesuksesan penegakan hukum di suatu negara tidak hanya bergantung pada pemerintah melainkan juga membutuhkan peran serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

 

Kesimpulan Khusus

  1. Penanganan terhadap kasus praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia sangatlah penting dan harus dilakukan secara serius mengingat luas wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah perairan. Berkaitan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan serta kerugian dalam berbagai aspek bukan hanya terhadap masyarakat terlebih juga terkait nilai diplomatik Indonesia dalam kancah dunia Internasional sebagai negara hukum yang memiliki supremasi hukum demi melindungi keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya sebagai perwujudan yang sejalan dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUDNRIT1945 alinea ke-4.
  2. Dalam penerapan penerapan pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 perlu kembali ditekankan bahwa undang-undang tersebut merupakan dasar hukum dalam penanganan tindak pidana terkait perikanan yang salah satunya melegalkan pemberian sanksi penenggelaman kapal, namun penjatuhan sanksi tersebut haruslah melalui tahapan-tahapan sesuai sistem yang telah ada, dengan kata lain pemjatuhan sanksi penenggelaman kapa menjadi opsi terakhir apabila penjatuhan sanksi pidana, administratif, dan pemberian denda dirasa tidak efektif dalam penanganan suatu kasus.

 

Rekomendasi

Terkait permasalahan yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas terdapat beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan diantaranya terkait kebijakan penenggelaman kapal asing yang harus dibarengi dengan penguatan dari hulu hingga hilir, dimulai dari penguatan nelayan dalam negeri untuk bangkit mengelola perairan, khususnya di perbatasan. Tanpa penguatan nelayan dalam negeri untuk mengelola sumber daya ikan, pemberantasan kejahatan perikanan mustahil memberi dampak optimal bagi peningkatan hasil tangkapan ikan. Pemberian sanksi pidana melalui proses pengadilan juga hendaknya perlu diperketat agar tidak memberi celah bagi para pelaku untuk bersinergi dengan penegak hukum dalam hal meloloskan diri dari sanksi yang seharusnya. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan maupun kompetensi sumberdaya manusia khususnya ditingkat penuntutan dan pengadilan sehingga dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum terhadap tindak pidana Ilegal Fishing dapat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran sehingga diharapkan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu didalam menanggulangi kejahatan dibidang perikanan dapat tercapai. Selain itu, terkait pemberian efek jera bagi para pelaku, hendaknya kita meniru kebijakan Uni Eropa yang mengumumkan secara internasional terkait dengan kapal-kapal penangkap ikan yang diduga mencuri ikan di perairan benua biru tersebut sehingga setelah adanya pengumuman itu, maka seluruh hasil tangkapan kapal tersebut akan ditolak masuk di Uni Eropa, ang akan berdampak pada penurunan tingkat keuntungan yang akan didapatkan para pelaku illegal fishing.

 

Daftar Referensi

Sodik, Dikdik Mohammad. 2011. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Subagyo, Joko. 2013. Penerapan Hukum Laut di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Tunggal, Arif Johan. 2013. Pengantar Hukum Laut. Jakarta: Harvarindo.

 

Peraturan Internasional:

United Nation Convention on The Law of The Sea 1982

International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 2001

 

Peraturan Nasional:

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.

Penenggelaman Kapal Para Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *