Kontroversi Tanaman Transgenik

Krisis pangan dunia mendorong berbagai penelitian dan rekayasa untuk menciptakan bibit dan produk pertanian unggul. Salah satunya adalah dengan teknologi rekayasa genetika
(transgenik). Perkembangan teknologi transgenik bermula pada 1953 ketika ditemukan bahwa makhluk hidup memiliki deoxyribonucleic acid (DNA). Kemudian pada 1973 ditemukan cara mengisolasi gen ini, dan pada 1980-an dirintis teknik memindahkan gen pembawa sifat tertentu dari satu makhluk hidup ke makhluk lainnya. Di tengah pro dan kontra, komersiali sasi produk tanaman transgenik dimulai pada 1996 dengan luas area tanam 1,7 juta hektar dan meningkat menjadi sekitar 148 juta hektar pada 2010 yang tersebar di 29 negara dengan nilai ekonomi
ditaksir mencapai US$14 miliar. Pada 2012, luas lahan tanaman transgenik menjadi 160 juta hektar.

Pro kontra tanaman transgenik di Indonesia bermula pada 1999 ketika PT Monagro Kimia melakukan uji coba penanaman kapas transgenik di atas lahan seluas 10.000 hektar di Sulawesi Selatan. Saat itu Monagro berenccana menebar benih kapas transgenik Bolgart (Bt-cotton) produksi Monsanto, perusahaan agribisnis yang berpusat di Creve Coeur, Missouri, AS. Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memprotes rencana tersebut dan akhirnya rencana tinggal rencana. Monagro tak kehilangan akal. Kampanye besar-besaran untuk menerima kapas transgenik dilakukan dengan melibatkan petani kapas dan pakar di dalam dan luar negeri, tentu yang pro terhadap tanaman transgenik. Namun itu juga tak membuahkan hasil sampai akhirnya pada Desember 2003 pemerintah menghentikan komersialisasi kapas transgenik. Pada 2007 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian melakukan riset terhadap tanaman pertanian transgenik, khususnya padi dan ja gung. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BBBiogen) diketahui juga telah membuat rekayasa genetik untuk padi, kedelai, pepaya, kentang, ubi jalar dan tomat.

Indonesia, produk pertanian atau pangan transgenik masih berada di tataran riset dan
pengembangan, belum pada tataran komersialisasi secara besar-besaran. Padahal di dalam UU No.7/1996 tentang Pangan disebutkan penggunaan produk pangan transgenik diperbolehkan di Indonesia. UU itu bahkan diperkuat dengan PP No.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan juga PP No.28/2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan yang menjelaskan definisi produk pangan transgenik, pemeriksaan keamanan, serta persyaratan dan tata cara pemeriksaan pangan produk rekayasa genetika.
Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga kini belum ada produk makanan olahan di Indonesia yang mengandung bahan transgenik, meski bahan pangan hasil rekayasa genetika banyak beredar di pasaran, terutama komoditas kedelai dan jagung impor. BPOM mensyaratkan produk makanan olahan yang mengandung bahan transgenik di atas 5% wajib mencantumkan kode Pangan Rekayasa Genetika (PRG). Dengan pencantuman kode PRG, masyarakat sebagai konsumenseperti diberi ‘hak’ untuk memilih, mau produk makanan transgenik atau yang non-transgenik. Lantas bagaimana dengan keamanan makanan itu? Menurut Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH-PRG) Agus Pakpahan, masyarakat tak perlu khawatir dengan keamanan produk pangan transgenik. “Berdasarkan riset produk ini ternyata aman digunakan atau dikonsumsi manusia,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *