Penerapan sistem informasi di indonesia : Proses Perkembangan KTP hingga dimunculkan E-KTP

ABSTRAK

KTP merupakan sebuah identitas bagi penduduk di Indonesia. KTP banyak digunakan diberbagai system di Indonesia yang telah berbasis teknologi informasi. Akan menambah pekerjaan pemerintahan atau system di Indonesia yang telah berkembang, apabila KTP di Indonesia tetap pada kedudukannya. Mulai tahun 2011, teknologi e-KTP atau KTP elektronik sudah diluncurkan. Penggunaan teknologi Informasi yang membantu lembaga pemerintahan berfungsi untuk memudahkan menjalankan proses administrasi dalam pemerintahan atau bisa disebut sebagai e-government. Penerapan e-KTP yang merupakan salah satu kegiatan e-Government, diharapkan dapat bermanfaat untuk mencegah KTP ganda, mendukung kependudukan yang akurat, meningkatkan keamanan Negara, dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Proses dari perencanaan dan pengimplementasian KTP diharapkan dapat mewujudkan tujuan awal di buatnya e-KTP di Indonesia. Oleh karena itu, sebuah evaluasi pengimplementasian e-KTP di Indonesia di gunakan untuk mengetahui kendala atau kegagalan yang telah dialami agar menjadi pembelajaran dan mendapatkan solusi dari beberapa kegagalan tersebut.

Kata kunci: e-government , e-KTP, evaluasi

 

  1. PENDAHULUAN
  2. Latar Belakang

Administrasi kependudukan sebagai salah satu system bagi penduduk yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenan dengan penerbitan dikumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.

Penerapan e-KTP yang sedang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat dan mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota, povinsi maupun database kependudukan secara nasional.

Penerapan e-KTP secara nasional merupakan hal yang penting dalam penataan sistem administrasi kependudukan sesuai dengan amanat undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Adapun beberapa manfaat e-KTP yang diharapkan seperti mencegah dan menutupnya peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, dapat mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak positif dari peluang KTP ganda dan KTP palsu, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan untuk pengurusan berbagai izin dari lembaga pemerintahan, dan NIK di e-KTP untuk menjadi dasar penerbitan SIM, NPWP, paspor.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mensukseskan program e-KTP termasuk percepatan pada tahun 2014, pemerintah telah melakukan koordinasi antar instansi dan antar daerah, membentuk system, pedoman, dan standar serta melakukan pembinaan, pembimbingan, supervise, pemantauan, evaluasi dan konsultasi kepada pemerintah daerah kabupaten / kota.

Evaluasi yang dilakukan juga dapat menjadi tolak ukur untuk program e-KTP yang telah di laksanakan di Indonesia. Evaluasi yang di lakukan mulai dari perencanaan program, penerapan, permasalahan dan kegagalan yang terjadi dalam penerapaan e-KTP yang dilakukan di Indonesia. Hasil evaluasi ini juga dapat menjadi referensi untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang sedang dialami dalam pemgimplementasian e-KTP di Indonesia.

Setiap kendala yang dijumpai dalam pengimplementasian yang sudah dilakukan seperti kurangnya peralatan yang diberikan di beberapa daerah – daerah. Serta ketersediaan daya listrik diseluruh kecamatan / tempat pelayanan e-KTP sekabupaten karena belum tersedianya anggaran untuk pembelian genset yang mencukupi, biaya bahan bakar relative mahal dan susahnya dijangkau, serta memerlukan waktu lama dalam proses pengadaan pembelian genset. Kendala yang di hadapi dapat menjadi pembelajaran agar program e-KTP ini dapat berjalan lebih baik ke depannya.

  1. Rumusan Masalah
  • – Bagaimana sejarah perkembangan KTP hingga e-KTP di Indonesia?
  • – Apa saja kelebihan dan kekurangan adanya e-KTP?
  • – Bagaimana saran perkembangan e-KTP di Indonesia?
  1. Tujuan
  • – Mengetahui sejarah perkembangan KTP hingga e-KTP di Indonesia.
  • – Mengetahui kelebihan dan kekurangan adanya e-KTP.
  • – Dapat memberikan saran untuk perkembangan e-KTP di Indonesia.

 

  1. SEJARAH

Zaman Hindia Belanda KTP telah ada sejak zaman Kolonial Hindia Belanda (Staatsblad). Pada masa ini, kartu identitas ini lazim disebut dengan sertifikat kependudukan. Untuk bisa mendapatkan bukti kependudukan ini warga diharuskan menghubungi kontrolir (Controleur) dan membayar tagihan sebesar 1,5 gulden. Sementara terkait penerbitannya, kertas berukuran 15×10 centimeter tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Hoofd van plaatselijk atau kepala pemerintahan wilayah. Zaman Jepang Tidak jauh berbeda dengan format KTP zaman Belanda, KTP zaman penjajahan Jepang masih berbahan kertas dan berukuran jauh lebih lebar dibanding KTP sekarang. Perbedaan cukup mencolok pada KTP masa itu adalah terletak pada lembaran di balik halaman keterangan identitas pemilik, di dalamnya terdapat naskah propaganda yang secara tidak langsung mewajibkan pemegang KTP untuk bersumpah setia kepada penjajah Jepang. Awal Kemerdekaan Setelah memasuki era kemerdekaan, sertifikat kependudukan berubah menjadi Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia. Surat tanda bukti kependudukan ini sebagian diketik dengan menggunakan mesin ketik dan sebagian lagi manual dengan menggunakan tangan. Kartu ini diberlakukan dari tahun 1945 sampai 1977.

Hingga 1978, perubahan KTP kerap terjadi. Hal itu terutama menyangkut hak dan tanggungjawab pemberi legalitas. KTP yang sebelumnya memiliki perbedaan di setiap daerah dan akhirnya diseragamkan oleh Kepala Urusan Pendaftaran Penduduk. KTP 1978 Situs Dukcapil.kemendagri.go.id menyebutkan karakteristik teknologi verifikasi/Validasi KTP ini terbuat dari blanko kertas dan laminasi plastik dan dibubuhi stempel asli. Sementara pengawasan dan verifikasi pengesahan diperoleh dari tingkat terendah RT/RW. KTP Nasional 2004 Perubahan terletak pada foto yang dicetak langsung pada kartu, bahan terbuat dari plastik, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya. Formasi lainnya, pada KTP ini dilengkapi dengan tanda tangan/cap jempol pemilik dan nomor serial khusus. KTP Elektronik (e-KTP) KTP ini memiliki banyak terobosan baru, dari mulai bahan terbuat dari PVC/PC, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya, data dicetak dengan komputer dan nomor serial khusus, KTP ini juga memuat multi aplikasi dan berlaku secara nasional.

Berikut ini kronologi penerapan E – KTP di Indonesia.

  • – Tahun 2008 – 2009 Kementerian Dalam Negeri mematangkan rencana pelaksanaan e-KTP setelah dilakukan uji coba di beberapa wilayah.
  • – Februari tahun 2011 Program e-KTP resmi diluncurkan. Pelaksanaan awal terbagi dalam dua tahapan. Tahap pertama dimulai pada Februari.30 April tahun 2012 Batas terakhir dari tahap pertama pembuatan e-KTP untuk 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten dan kota. Tahap kedua akhir 2012
  • – November tahun 2013 Perekaman data penduduk mencapai 173.325.378 jiwa, Kemendagri menyatakan angka itu sudah melampaui target, yakni hingga akhir 2012 mencapai 172 juta e-KTP.
  • – 26 September tahun 2013 Rapat paripurna DPR menyepakati perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu poin penting yang ada dalam undang-undang itu adalah pemberlakukan e-KTP seumur hidup. Kemendagri menyatakan, pemberlakuan e-KTP seumur hidup menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.
  • – 31 desember tahun 2013 Batas akhir pembuatan e-KTP secara nasional. Pemerintah merencanakan mulai 1 Januari 2014 e-KTP berlaku efektif.
  • – 1 januari 2014 Kemendagri memperpanjang lagi masa efektif e-KTP akibat masih adanya sejumlah kendala dalam proses distribusi kepemilikan kartu identitas tersebut. Kemendagri menuding banyak warga belum melakukan rekam data. Sebagai konsukuensi, masa belaku KTP non-elektronik atau KTP lama diperpanjang hingga 31 Desember 2014. (SINDO, 2014)

 

  1. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN E-KTP

Kelebihan penggunaan e-KTP

  1. Tidak akan ada lagi orang/penduduk yang memiliki lebih dari 1 (satu) KTP walaupun berganti nama ataupun pindah di daerah lain. Maksudnya jika seseorang telah memiliki e-KTP atau telah melakukan perekaman data e-KTP di Kota Kendari, dan selanjutnya ia pindah lagi ke Kabupaten Muna untuk melakukan perekaman dan seterusnya mungkin pindah ke Papua, hanya sia-sia. e-KTP yang ia akan miliki hanya di Kota Kendari dan tidak akan pernah mendapatkan e-KTP di daerah lainnya.
  2. Dapat digunakan untuk menangkap dan mencegah terorisme. Karena hanya memiliki 1 KTP maka seseorang yang akan pindah di tempat lain tidak dapat pindah seenaknya sebab harus diketahui oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Asal dan yang dituju. Kalau ia pindah tanpa surat pindah, ia tidak akan mendapatkan e-KTP di tempat yang dituju. Selain itu, mungkin seorang teroris tidak melakukan perekaman data e-KTP sehingga tidak memiliki e-KTP, maka dengan mengadakan razia e-KTP, teroris cepat akan tertangkap.
  3. Mempermudah identifikasi seseorang. Salah satu contoh adalah seseorang yang mengalami kecelakaan dan tidak dapat dikenali lagi begitu juga e-KTP yang dimiliki orang tersebut tidak ditemukan, hanya dengan sidik jari yang bersangkutan dapat diketahui siapa orang tersebut dan dari mana asalnya. Contoh lain adalah jika sebuah rumah dimasuki pencuri melalui jendela dan di jendela tersebut meninggalkan jejak sidik jari, maka akan cepat diketahui siapa yang mencuri.
  4. Melindungi Kreditur dan mencegah korupsi. Maksudnya adalah jika seseorang memiliki hutang kepada orang lain atau bank, karena mungkin tidak dapat dilunasi dan akhirnya ia melarikan diri. Walaupun ia melarikan diri, ia dapat diketahui dimana ia berada atau pasti akan kembali lagi ke tempat asalnya karena urusan e-KTP sebab ia tidak akan pernah memiliki e-KTP di tempat lain. Seorang koruptor tidak akan bisa lari keluar negeri sebab penerbitan paspor akan berdasarkan pada data e-KTP dan tidak dapat menggunakan paspor orang lain atau menggunakan nama orang lain, dan masih banyak lagi keunggulan lainnya.

 

Kekurangan penggunaan e-KTP

  1. Terdapat kesalahan data penduduk. Dalam proses perekaman data e-KTP, seorang operator akan mengonfirmasi kepada penduduk yang bersangkutan apakah datanya sudah benar atau belum dan selanjutnya proses perekaman dilanjutkan. Akan tetapi karena banyaknya orang atau karena perekaman hingga larut malam, maka penduduk yang direkam datanya tidak ditanya lagi atau ditanya tapi lupa menyuntingnya yang pada akhirnya data penduduk yang bersangkutan menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga mengakibatkan data penduduk yang bersangkutan salah.
  2. Saat penduduk melakukan perekaman data di Kecamatan/Kelurahan/Mobile, data penduduk tidak ada dan ia disarankan untuk melakukan pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang lokasinya sangat jauh dan akhirnya biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.
  3. e-KTP yang sudah dicetak tidak diaktivasi. Perlu diketahui bahwa e-KTP yang telah jadi harus diaktivasi di tempat dimana melakukan perekaman data. Proses aktivasi ini untuk melihat apakah data penduduk yang bersangkutan valid atau invalid. Validitas data penduduk dapat dibuktikan dengan sidik jari sebab jika yang melakukan sidik jari bukan pemilik yang sebenarnya maka e-KTP tidak akan dapat diaktivasi. Kenyataan di lapangan ada beberapa masyarakat yang e-KTP-nya tidak diaktivasi atau tidak aktif. Ada beberapa daerah saat pendistribusian e-KTP, e-KTP yang sudah jadi langsung diberikan kepada masyarakat dan nanti masyarakat sendiri yang pergi melakukan aktivasi sendiri, namun karena tempatnya jauh, masyarakat kemungkinan malas melakukan aktivasi e-KTP. Selain itu, Kecamatan/Desa yang dilayani secara mobile mungkin e-KTP-nya dibagikan tanpa melalui tahap aktivasi terlebih dahulu.
  4. Data e-KTP Benar tapi foto pemilik tidak sesuai, e-KTP tetap dibagikan.
  5. NIK Penduduk tidak sesuai dengan struktur NIK yang sebenarnya. Penulisan NIK aturannya mengikuti urutan berikut:
  • Kode Propinsi
  • Kode Kabupaten
  • Kode Kecamatan
  • Tanggal Lahir (kalau perempuan ditambah 40)
  • Bulan Lahir
  • Tahun Lahir (2 digit terakhir angka tahun)
  • Nomor Urut menurut tanggal lahir, maksudnya seseorang yang lahir pada tanggal 18 Desember 1981 dan orang lain dalam kecamatan yang sama belum ada yang memiliki NIK, maka Nomor Urutnya adalah 0001. Jika yang bersangkutan berada di Sulawesi Tenggara (Kode: 74), Kabupaten Muna (Kode: 03), Kecamatan Kabangka (Kode:23), maka NIK yang bersangkutan adalah: 7403231812810001

Saat melakukan perekaman data di Kecamatan/Kelurahan/Mobile ternyata tanggal lahirnya salah dan tanggal lahir tersebut langsung diubah, misalnya tanggal lahirnya adalah 12 Januari 1981, NIK yang bersangkutan tidak berubah di aplikasi e-KTP namun e-KTP yang bersangkutan tetap akan diterbitkan. Hanya saja jika yang bersangkutan melakukan perubahan data di Catatan Sipil setelah melakukan perubahan di Kecamatan/Kelurahan/Mobile, NIK yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan berubah.

  1. e-KTP dapat diaktivasi tanpa Sidik Jari terlebih dahulu. Ada beberapa e-KTP saat diaktivasi, menu verifikasi tidak muncul namun operator dapat melakukan aktivasi sebab menu aktivasi pada aplikasi dapat digunakan.
  2. e-KTP saat dibaca dengan Card Reader menggunakan aplikasi versi lama misalnya aplikasi Benroller 2.2 tidak dapat terbaca, walaupun digeser, dibolak-balik, Komputer di restart, tetap tidak bisa terbaca, namun saat menggunakan aplikasi terbaru yakni Aplikasi Benroller 3.0, e-KTP tersebut dapat dibaca oleh Card Reader dan e-KTP dapat diaktivasi. Dikhawatirkan pada suatu saat nanti misalnya saat berurusan di Bank, e-KTP tidak dapat terbaca oleh Card Reader Bank.
  3. Sebagian data penduduk pada e-KTP terhapus. Saat e-KTP akan dibagikan, ternyata biodata penduduk sebagian terhapus atau tidak tercetak akan tetapi data elektronik yang bersangkutan benar.
  4. Penduduk yang telah melakukan perekaman data e-KTP di suatu tempat, tiba-tiba pindah ke tempat/daerah lain yang jaraknya sangat jauh. Salah satu contoh adalah seseorang yang telah melakukan perekaman data di salah Kecamatan di Kota Palu Sulawesi Tengah, sebelum e-KTP-nya diterima, ia pindah di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Perlu dicatat bahwa biaya transportasi darat dan laut dari Palu ke Muna di atas Rp 200.000,-. Penduduk yang bersangkutan walaupun dapat melakukan perekaman data di salah satu Kecamatan di Kabupaten Muna sebab datanya ada, e-KTP-nya tidak akan keluar (status duplicate), yang pada akhirnya ia harus kembali ke Kota Palu lagi untuk mengambil e-KTP-nya dan mengurus Surat Pindah Tempat Tinggal dan seterusnya.

 

  1. SARAN PENYEMPURNAAN DAN PERKEMBANGAN E-KTP

–          e-KTP sangat diterapkan di negara kita, tetapi perlu adanya perbaikan-perbaikan pelayan yang diberikan oleh pemerintah terutama pada pelayanan pada saat proses pembuatan e-KTP. Pemerintah yang melaksanakan pendataan pada masyarakat harus benar dan teliti agar data tidak mengalami kesalahan.

–          Pada saat mencetak data e-KTP diharapkan tercetak semua dengan benar, meskipun pada data elektrik lengkap. Dan percetakan e-KTP sebaiknya di berikan kepada setiap daerah yang bertanggung jawab untuk mengurangi kemungkinan kegagalan produk/ salah cetak.

–          e-KTP pembuatannya tidak lepas dari alat dan listrik, menurut data yang diterima masih kurangnya alat pembuat e-KTP dan masih banyaknya listrik yang tidak mendukung. Sebaiknya pemerintah cepat dalam menangulangi kendala tersebut agar pelayanan pembuatan e-KTP lancar, tepat waktu dan masyarakat tidak kecewa karna tidak harus mengatri dalam pembuatan e-KTP tersebut.

–          Database yang menyimpan sebaiknya saling terintegrasi.

 

  1. DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Sobih AW . 2016 . Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/12/483325/sejarah-panjang-ktp-indonesia .

Jaya, La Ode Amir . 2012 . Sumber : http://www.naskah.net/2012/12/e-ktp.html .

Anonim . 2014 . Sumber : http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia .

Anonim . 2011 . Sumber : http://www.e-ktp.com/2011/05/perbedaan-ktp-lama-ktp-nasional-ktp-elektronik-e-ktp/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *