Browsed by
Month: October 2017

AUDIT SIKLUS AKUISISI MODAL DAN PEMBAYARAN KEMBALI MODAL

AUDIT SIKLUS AKUISISI MODAL DAN PEMBAYARAN KEMBALI MODAL

Siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali, berfokus pada akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik dan pembayaran kembali modal tersebut. Siklus ini juga mencakup pembayaran utang dan dividen.

Empat karakteristik siklus perolehan dan pelunasan kembali modal mempengaruhi secara siginifikan audit akun-akun berikut :

  1. Relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali jumlahnya sangat material. Misalnya, obligasi jarang diterbitkan oleh kebanyakan perusahaan, tetapi jumlah suatu penerbitan obligasi biasanya besar.
  2. Jika tidak dimasukkan satu transaksi tertentu, mungkin jumlahnya akan material. Misalnya, penghilangan atau salah dibukukan satu transaksi kewajiban tertentu mempunyai dampak yang material pada laporan keuangan.
  3. Terdapat hubungan hukum antara entitas usaha klien dan pemegang saham, obligasi atau dokumen-dokumen kepemilikan serupa.
  4. Terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban dan ekuitas. Dalam audit hutang berbunga, diharapkan sekaligus memverifikasi beban bunga terkait dan hutang bunga.

 

Adapun empat karakteristik atas siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali akan memengaruhi audit pada akun-akun berikut:

  1. Jumlah transaksi yang memengaruhi saldo akun hanya sedikit, tetapi setiap transaksi biasanya sangat material Misalnya, obligasi tidak sering diterbitkan perusahaan, tetapi penerbitan obligasi biasanya bernilai besar. Nilai yang besar itu membuat auditor sebagai bagian dari verifikasi akun neraca akan melakukan verifikasi pada setiap transaksi yang memengaruhi siklus dalam periode berjalan. Jadwal audit dalam kebanyakan akun siklus ini memasukkan saldo awal pada setiap akun dan setiap transaksi yang terjadi sepanjang tahun dan saldo akhir.

 

  1. Tidak dimasukkannya atau salah saji suatu transaksi bisa sangat material

Hal ini akan mengakibatkan auditor memprioritaskan penekanan pada akun tersebut terutama pada tujuan audit yang terkait dengan kelengkapan dan akurasi.

  1. Muncul hubungan legal antara entitas klien dengan pemegang saham, obligasi, atau pemilikan dokumen yang sejenis Dalam audit transaksi dan jumlah dalam siklus ini, auditor harus hati-hati untuk memastikan apakah persyaratan legal yang memengaruhi laporan keuangan sudah dipenuhi dan disajikan dengan wajar serta diungkapkan dalam laporan atau belum.

 

  1. Terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan deviden dengan utang dan ekuitas Dalam audit atas bunga berbunga, auditor harus secara berkesinambungan melakukan verifikasi beban bunga dan utang bunga terkait. Hal ini juga berlaku atas akun ekuitas pemilik, deviden yang diumumkan, dan utang deviden.

 

Akun di dalam Siklus Akuisisi Modal dan Pembayaran Kembali Modal

Akun-akun dalam siklus perolehan dan pelunasan kembali modal pada perusahaan tertentu tergantung pada jenis aktivitas bisnis perusahaan itu dan bagaimana pendanaannya. Seluruh perusahaan memiliki modal saham dan saldo laba, tetapi ada juga yang memiliki saham preferen, tambahan modal, dan saham tresuri. Berikut ini adalah siklus-siklus yang seringkali ditemukan :

Wesel bayar, Kontrak yang masih harus dibayar, Hutang hipotik, Hutang obligasi, Beban bunga, Bunga yang masih harus dibayar, Kas Bank, Modal saham- Saham biasa, Modal saham- Saham preferen, Kelebihan modal disetor atas nilai pari (par value), Modal yang disumbangkan, Laba ditahan, Pencadangan laba ditahan, Saham tresuri, Dividen yang diumumkan, Deviden yang terhutang, Akun modal- perusahaan perseorangan, Akun modal- perusahaan persekutuan

 

Pengendalian Internal

Terdapat empat pengendalian penting atas wesel bayar :

  1. Otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru

Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus terletak pada dewan direksi atau manajemen puncak. Biasanya diperlukan dua tanda tangan pejabat tinggi perusahaan untuk setiap perjanjian pinjaman.

  1. Pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman harus dikendalikan sebagai bagian dari siklus perolehan dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitikan, bagian akuntansi harus menerima satu tembusan seperti pada penerimaan faktur dan laporan penerimaan.

  1. Dokumen dan catatan-catatan yang memadai.

Hal ini meliputi penyelenggaraan buku tambahan dan pengawasan terhadap wesel-wesel kosong atau yang telah dibayar oleh petugas yang bertanggung jawab.

  1. Verifikasi yang independen secara periodik.

Secara periodik, catatan-catatan wesel yang dibuat terperinci, harus direkonsiliasikan terhadap buku besar dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel, oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab atas pencatatan kunci. Pada waktu yang sama, karyawan independen harus menghitung kembali beban bunga wesel untuk menguji keakuratan dan kecukupan pencatatan.

 

 

Pengujian Terinci atas Saldo

 

Metodologi untuk mendesain pengujian perincian atas saldo dalam siklus akuisis modal dan pembayaran kembali sama yang diaplikasikan pada akun lainnya. Dalam menentukan pengujian perincian saldo untuk wesel bayar, auditor mempertimbangkan resiko bisnis, salah saji yang dapat diterima, resiko bawaan, resiko pengendalian, hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan hasil prosedur analitis. Auditor seringkali menetapkan salah saji yang dapat diterima pada tingkat rendah karena mereka hampir selalu dapat mengaudit saldo akun dan transaksi yang memengaruhi saldo wesel bayar secara keseluruhan. Khususnya, mereka juga menetapkan resiko bawaan pada tingkat rendah karena menilaiakun yang benar biasanya mudah ditentukan. Auditor biasanya paling memerhatikan dalam tujuan kelengkapan untuk saldo wesel bayar dan pengungkapan wesel bayar seperti jaminan dan batasan wesel bayar.

Adapun tiga tujuan audit terkait saldo yang terpenting dalam wesel bayar adalah sebagai berikut :

 

  1. Wesel bayar yang ada telah dimasukkan (kelengkapan)
  2. Wesel bayar di dalam skedul dibukukan secara akurat (keakuratan)
  3. Wesel bayar disajikan dan diungkapkan secara semestinya (penyajian dan peng-ungkapan).

 

Oleh karena siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali itu biasanya terdiri dari hanya sedikit transaksi, maka resiko pengendalian dan hasil pengujian substantif atas transaksi menjadi tidak terlalu penting dalam mendesain pengujian perincian saldo akun seperti wesel bayar. Untuk kebanyakan transaksi dalam siklus, pertimbangan utama auditor adalah bahwa setiap transaksi telah diotorisasi dengan benar.

 

Audit Atas Dividen

 

Penekanan pada audit atas dividen adalah pada transaksinya dan bukan saldo akhir, kecuali jika ada hutang dividen. Keenam tujuan spesifik audit atas transaksi relevan untuk dividen. Tujuan terpenting dari kontrol terhadap dividen, termasuk yang berkaitan dengan hutang dividen:

 

Dividen yang dicatat benar ada (eksistensi).

Dividen yang ada seluruhnya telah dicatat (kelengkapan).

Dividen telah dicatat dengan benar (accuracy).

Dividen yang dibayar kepada pemegang saham adalah benar ada (eksistensi)

Hutang dividen telah dicatat (kelengkapan).

Hutang dividen telah dicatat dengan benar (keakuratan).

Keberadaan dapat dicek dengan meneliti notulen rapat dewan direksi mengenai jumlah dividen per lembar saham dan tanggal pembayaran dividen. Ketepatan penilaiian suatu pengumuman pembayaran dividen dapat diaudit dengan menghitung kembali jumlahnya berdasarkan dividen setiap saham dan jumlah saham beredar. Pengujian untuk melihat apakah pembayaran dilakukan kepada pemegang saham yang memiliki saham tersebut pada tanggal pencatatan dividen adalah dengan memilih suatu sample pembayaran dividen yang dicatat dan menelusuri nama penerima uang pada cancelled check pada catatan dividen, untuk meyakinkan bahwa penerima uang memang berhak. Untuk klien yang menyimpan catatan devidennya dan membayar sendiri, auditor dapat melakukan verifikasi total jumlah deviden dengan menghitung kembali dan merujuk pada pengeluaran kas. Sebagai tambahan, auditor harus melakukan verifikasi apakah pembayaran dilakukan kepada pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan deviden. Auditor dapat menguji hal tersebut dengan memilih sampel dari catatan pembayaran deviden dan menelusurinya ke nama pihak yang dibayar pada cek yang dibatalkan ke pencatatan deviden. Pada waktu bersamaan, auditor dapat melakukan verifikasi jumlah dan keaslian cek deviden. Akurasi dalam pengumuman deviden dapat diaudit dengan cara menghitung kembali jumlah basis deviden per lembar dikalikan jumlah beredar yang beredar. Jika klien menggunakan agen untuk membagikan deviden, maka totalnya dapat ditelusuri ke dalam jurnal pengeluaran kas kepada agen dan kemudian dilakukan konfirmasi. Sedangkan untuk pengujian utang deviden harus dilakukan sehubungan dengan deviden yang diumumkan. Deviden yang tidak dibayar harus dimasukkan ke dalam kewajiban.

 

Audit Saldo Laba

 

Untuk memulai audit atas saldo laba, auditor pertama kali perlu menganalisis saldo laba perusahaan sepanjang tahun. Skedul audit menunjukkan analisis tersebut, yang biasanya merupakan bagian dari berkas permanen, termasuk deskripsi setiap transaksi yang memengaruhi akun. Untuk memenuhi audit atas pengkreditan saldo laba untuk laba bersih tahun berjalan (atau debet untuk kerugian), auditor dapat menelusuri jurnal pada saldo laba ke laba bersih dalam laporan laba rugi. Prosedur ini harus dilakukan setelah seluruh jurnal penyesuaian yang memengaruhi laba bersih telah diselesaikan. Kemudian setelah auditor yakin bahwa pencatatan transaksi sudah diklasi-fikasikan dengan benar sebagai transaksi saldo laba, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah pencatatan tersebut dilakukan dengan akurat. Bukti audit yang diperlukan dalam langkah ini adalah untuk menentukan akurasi bergantung pada sifat transaksi. Auditor juga harus mengevaluasi apakah terdapat transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi ternyata tidak ada. Misalnya jika klien mengumumkan deviden saham, maka nilai pasar yang diterbitkan harus dikapitalisasi dengan cara mendebet saldo laba dan mengkredit modal saham. Sama halnya jika dalam laporan keuangan terdapat apropriasi saldo laba, maka auditor perlu mengevaluasi apakah apropriasi itu masih diperlukan seperti tercatat pada tanggal neraca ataukah tidak. Standar akuntansi mensyaratkan adanya penyajian dan pengungkapan informasi sehubungan dengan saldo laba. Fokus utama auditor adalah untuk menentukan apakah tujuan penyajian dan pengungkapan saldo laba dipenuhi khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan restriksi atas pembayaran deviden. Biasanya perjanjian dengan pihak bank, pemegang saham, dan kreditur lainnya membatasi jumlah deviden yang dapat dibayarkan klien. Restriksi ini harus diungkapkan dalam penjelasan tambahan di laporan keuangan.

AUDIT SIKLUS AKUISISI DAN PEMBAYARAN : PENGUJIAN PENGENDALIAN, PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS TRANSAKSI DAN UTANG USAHA

AUDIT SIKLUS AKUISISI DAN PEMBAYARAN : PENGUJIAN PENGENDALIAN, PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS TRANSAKSI DAN UTANG USAHA

  • Terdapat tiga kelas transaksi yang dimasukkan dalam siklus akuisisi dan pembayaran yaitu akuisisi barang dan jasa, pengeluaran kas, retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian.
  • Fungsi bisnis dalam siklus akuisisi dan pembayaran antara lain:
  1. Memproses pesanan pembelian: merupakan titik awal bagi siklus akuisisi dan pembayaran. Dokumen yang digunakan antara lain permintaan dan pesanan pembelian.
  2. Menerima barang dan jasa: penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan titik kritis dari siklus karena merupakan dimana perusahaan mulai mengakui akusisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Dokumen yang digunakan dan terkait dengan transaksi ini yaitu laporan pengiriman
  3. Mengakui kewajiban: pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat dan akurat. Dokumen dan catatan umum yang terkait meliputi: faktur vendor, memo debet, voucher, file transaksi akusisi, jurnal akusisi atau listing, file induk utang usaha, neraca saldo utang usaha, laporan vendor.
  4. Memproses dan mencatat pengeluaran kas: pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifkan bagi semua entitas. Dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas yang dipaksa auditor antara lain: cek, file transaksi pengeluaran kas, jurnal atau listing pengeluaran kas.
  • Akun-akun laporan keuangan terkait siklus akuisisi antara lain: persediaan, properti, pabrik, peralatan, beban dibayar dimuka, perbaikan leasehold, utang usaha, beban manufaktur, beban penjualan, beban administratif.
  • Akun-akun laporan keuangan terkait siklus penjualan antara lain: kas di bank, utang usaha dan diskon pembelian.
  • Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan hal yang penting untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal sehigga auditor dapat mengurangi pengujian atas rincian saldo maka waktu bersih yang dapat di hemat sangatlah besar.
  • Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akusisi serta pembayaran dibagi ke dalam dua bidang yang luas:
  1. Pengujian akusisi meliputi fungsi bisnis: memproses pembelian, menerima barang dan jasa, serta mengakui kewajiban.
  2. Pengujian pembayaran menyangkut fungsi bisnis memproses dan mencatat pengeluaran kas.
  • Tahap-tahap dari metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akusisi serta pembayaran adalah sebagai berikut:
  1. (Tahap 1) Memahami pengendalian internal: auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akusisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan mempelajari bagan arus klien, mereview kuisioner pengendalian internal, pengujian walkthrough untuk transaksi akuisisi dan pengeluaran kas.
  2. (Tahap 2) Menilai risiko pengendalian yang direncanakan: pengendalian internal kunci fungsi bisnis merupakan hal yang sangat penting terkait penilaian risiko pengendalian yang direncanakan, hal yang dilakukan antara lain mencakup:
  3. Otorisasi pembelian: untuk memenuhi tujuan perusahaan, menghindari akusisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan.
  4. Pemisahan penyimpanan aktiva dan fungsi lainnya barang harus dikendalikan secara fisik, personil antar departemen terkait harus independen dari personil ruang penyimpanan dan departemen akuntansi.

III.   Pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi: Menandingkakan dokumen dan memverifikasi keakuratan faktur. Perlu adanya pemisahan tugas, dokumen catatan yang memadai, prosedur yang tepat untuk menyimpan catatan, pengecekan independen atas kinerja merupakan hal-hal penting dalam utang usaha. Departemen utang usaha juga harus memperhitungkan semua laporan penerimaan untuk memastikan bahwa tujuan kelengkapan dipenuhi.

  1. (Tahap 3) menentukan luas pengujian pengendalian: luas pengujian pengendalian ditentukan oleh ketergantungan yang direncanakan pada pengedalian. Untuk perusahaan publik, pengujian harus cukup untuk menerbitkan opini mengenai pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan.
  2. (Tahap 3) merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi: efesiensi audit yang signifikan dapat dicapai pada banyak audit apabila pengendalian beroperasi secara efektif. Terdapat empat tujuan audit berkaitan dengan transaksi yang harus terpenuhi yaitu akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima konsisten dengan kepentingan utama dari klien (keterjadian), akuisisi yang telah dicatat (keterlengkapan), akuisisi telah dicatat secara akurat (keakuratan), akusisi telah diklasifikasikan dengan benar.
  3. (Tahap 3.1) merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas: auditor melakukan pengujian akuisisi dan pengeluaran kas pada saat bersamaan. Sehingga, verifikasi dapat dilakukan secara efisien tanpa mengurangi keefektifan pengujian.
  4. (Tahap 3.2) sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi: sebagian besar akun terkait dalam siklus ini termasuk akun pada laba rugi dan neraca, sehingga dapat meningkatkan pontesi salah saji serta transaksi dalam siklus ini menuntut petimbangan yang signifikan,. Sehingga auditor sering mengurangi tingkat pegecualian yang dapat ditoleransi terutama untuk atribut klasifikasi dan keakuratan. Jumlah uang setiap transaksi mencakup rentang yang luar biasa, sehingga auditor sering memisahkan item yang bernilai besar dan tidak biasa serta mengujinya atas dasar 100 persen.

 

  • Sebagian besar transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran umumnya mengalir melalui utang usaha. Utang usaha cenderung material bagi sebagian besar perusahaan, auditor hampir selalu melaksanakan pengujian atas rincian saldo. Berikut metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha.
  1. (Tahap 1) mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha: auditor harus memahami sifat perubahan sistem untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen yang terkait mempengaruhi kemungkinan salah saji material dalam utang usaha.
  2. (Tahap 2) menetapkan salah saji yang dapat di toleransi dan menilai risiko inheren: Auditor umumnya menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi yang relatif tinggi atau sedang untuk utang usaha.
  3. (Tahap 1 dan 2) menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi.
  4. (Tahap 3) merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha: berguna untuk mengungkapkan bidang di mana penyelidikan tambahan memang diperlukan. Auditor dapat membandingkan total tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengungkap salah saji akun usaha serta akun beban, hal ini merupakan prosedur efektif jika beban dari tahun ke tahun diharapkan relati stabil.
  5. (Tahap 3) merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha termasuk pengujian kewajiban setelah periode: Terdapat hal perlu diperhatikan pengujian atas rincian saldo utang usaha termasuk pengujian kewajiban sebagai tiga modifikasi kecil antara lain: tujuan nilai realisasi tidak dapat diterapkan dalam kewajiban, aspek hak dalam tujuan hak dan kewajiban tidak dapat diterapkan pada kewajiban, kewajiban, penekanan diberikan pada pencarian kurang saji dan bukan lebih saji.

 

Ø  Faktur vendor: berisikan rincian dari transaksi yang dilakukan saat akuisisi (rincian akusisi)

Ø  Laporan vendor: disipkan oleh vendor dan diberikan kepada perusahaan yang berisikan total jumlah transaksi tanpa mencantumkan unit yang diperoleh, harga, ongkos angkut dan data lainnya yang tidak dicantumkan.

Ø  Konfirmasi utang usaha: respon atas permintaan konfirmasi utang usaha berisi total jumlah transaksi, berupa laporan tersendiri yang dikirimkan langsung ke kantor akuntan publik oleh vendor.

Ø  Ketika menerima konfirmasi atau memeriksa laporan vendor auditor harus melakukan rekonsiliasi laporan atau konfirmasi daftar utang usaha, dokumen yang umumnya digunakan termasuk laporan penerimaan, faktur vendor, dan cek yang dibatalkan.

Ø  Ukuran sampel untuk pengujian utang usaha bervariasi. Jika pengendalian internal klien lemah, yang bukan merupakan hal yang umum untuk utang usaha, hamprr semua item populasi harus diverifikasi.

Ø  Sampling statistik jarang digunakan, penentuan ukuran sampel untuk utang usaha jauh lebih sulit dari piutang usaha. Auditor harus berusaha memastikan bahwa populasi melibatkan semua utang yang potensial.

Audit Siklus Persediaan dan Pergudangan

Audit Siklus Persediaan dan Pergudangan

  • Audit terhadap persediaan, terutama pengujian saldo persediaan akhir tahun, sering kali merupakan bagian yang paling kompleks dan paling menghabiskan waktu audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan termasuk :

 

  1. Persediaan sering kali merupakan akun terbesar pada neraca
  2. Persediaan sering kali berada pada lokasi yang berbeda, yang membuat pengendalian dan perhitungan fisik menjadi sulit
  3. Sering kali sulit bagi auditor unutk mengamati dan menilai itempersediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik
  4. Penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keuasangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan.
  5. Terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima dan beberapa organisasi mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda unutk berbagai bagain persediaan yang dapat diterima menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum

 

  • Fungsi bisnis dalam siklus

Memroses Pesanan Pembelian , Menerima Bahan Baku, Menyimpan Bahan Baku, Memroses Barang, Menyimpan Barang Jadi, Mengirimkan Barang Jadi, File Induk Persediaan Perpetual

  • Bagian dari audit perusahaan

Tujuan dalaam auditsiklus perssediaan dan pergudangan adalah menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan menyajikan informasi bahan baku, barang setengah jadi, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan secara wajar.

 

Audit atas siklus perediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 (lima) aktifitas yang berbeda, yaitu :

 

  1. Akuisisi dan pencatatan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead.

 

  1. Perpindahan internal atas asset dan biaya.

Pemindahan internal dalam persediaan meliputi fungsi ke 4 (empat), yaitu pemrosesan barang dan pentimpanan barang jadi (table 2). Klien membukukan aktivitasnya dalam pencatatan akuntansi biaya, yang independen dari siklus lain dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan.

 

  1. Pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya.

Pencatatan pengiriman dan biaya terkait merupakn fungsi terakhir (table 2). Proses ini merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan, maka auditor harus mendapatkan pemahaman dan pengujian pengendalian internal atas pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus ini, termasuk prosedur dalam verifikasi akurasi kredit atas persediaan yang dicatat daalam berkas utama persediaan perpetual.

 

  1. Pengamanan fisik atas persediaan.

Auditor harus mengamati klien dalam menghitung persediaan fisik untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat memang ada pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar oleh klien. Pemeriksaan fisik merupakan jenis bukti penting yang dapat digunakan utuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan dan perhitungan persediaan.

 

  1. Penempatan harga dan kompilasi persediaan.

Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji untuk menentuan apakah klien mengikuti metode prsediaan yang sesuai dengaan SAK dan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur yang digunakan auditor untuk melakukan verifikasi biaya ini disebut pengujian harga. Sebaagai taambahaan, auditoe harus melakukan pengujian kompilasi persediaan. Yaitu suatu pengujian utuk melakukan verifikassi apakah perhitungan fisik dilakukan dengan benar, kuantitas dan harga persediaan dijabarkan dengan benar untuk menghitung saldo buku besar.

 

  • Audit Akuntansi Biaya

Audit akuntansi biaya dimulai dari transfer internal bahan baku hingga persediaan barang jadi, namun penting juga untuk mengetahui sistem dan pengendalian yang berhubungan dengan transfer biaya persediaan yang diperhitungkan dalam catatan akuntansi biaya.

  1. Pengendalian akuntansi biaya, dibagi menjadi dua kategori secara luas yaitu:
  2. Pengendalian fisik (bahan baku, barangay dalam proses dan barang jadi): untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan dan pencuarian. Perusahaan dapat melakukan pemisahan tugas dan membatasi akses ke area penyimpanan. Menggunakan dokumen yang dipranomori untuk mengotorisasi pergerakan persediaan. Permintaan persediaan harus berdasarkan otorisasi yang layak
  3. Pengendalian terhadap biaya terkait: bermanfaat karena menyediakan catatan persediaan yang ada di tangan, menyediakan penggunaan bahan baku dan penjualan untuk mereviuw item using atau bergerak lambat, menyediakan catatan untuk mempertanggungjawabkan apabila ditemukan selisih antara penghitungan fisik dan jumlah tersaji.
  4. Pengujian akuntansi biaya, terdapat 4 aspek yang sangat diperhatikan auditor terkait:
  5. Pengendalian fisik terhadap persediaan: auditor melakukan pengendalian fisik dengan memeriksa area penyimpanan, meminta custodium persediaan menjelaskan tugasnya. Jika pengendalian fisik sangat tidak memadai auditoe harus memperluas observasi pengujian persediaan fisik.
  6. Dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan: auditor tertuju untuk memverifikasi transfer persediaan dengan harus memahami pengendalian internal klien, melaksanakan pengujian pengendalian atau pengujian substantive atas transaksi untuk menguji tujuan audit.
  7. File induk persediaan perpetual: relibilitas file induk persediaan perpetual memepengaruhi penetapan waktu dan lingkup pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor
  8. Catatan biaya per unit: keakuratan catatan sangatlah penting untuk menyatakan secara wajar persediaan. Auditor harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya, melakukan verifikasi internal. Auditor harus merancang pengujian yang sesuai untuk mengurangi pengujian substanstif.

 

  • Observasi Fisik Persediaan
  • Memahami industri dan bisnis klien merupakan hal yang lebih penting bagi persediaan dari pada besarnya bidang audit lainnya. Pertama auditor harus menilai risiko bisnis klien dengan memahami kondisi sifat bisnis, pengaruh industri klien terhadap perusahaam. Kemuadian auditor harus memutuskan salah saji yang dapat ditoleransi dan risiko inhern (auditor sering menilai perusahaan dengan risiko inhern tinggi untuk perusahaan yang memiliki persediaan signifikan, tergantung pada situasinya).
  • Saat ini auditor harus menerima efektifitas metode penghitungan klien, untuk memenuhi persyaratan itu auditor harus hadir saat klien melakukan penghitungan fisik, mengamati prosedur penghitungan klien, mengajukan pertanyaan mengenai prosedur penghitungannya, melakukan pengujian atas penghitungan fisik independen. Titik yang paling penting adalah terdapatnya pemisahan tugas.

 

  • Audit Penetapan Harga dan Kompilasi

Pengujian harga persediaan mencakup semua pengujian atas harga perunit klien untuk menentukan semua sudah benar. Sedangkan pengujian kompilsi persediaan mencakup menguji ikhtisar penghitungan persediaan klien, menghitng kembali harga dikalikan dengan kuantitas, memfooting ikhtisar persediaan dan menelusuri total ke buku besar umum. Terdapat hal perlu diperhatikan antara lain

  1. Pengendalian penetapan harga kompilasi: pengendalian internal yang memadai bahwa klien menggunakan biaya yang masuk akal untuk menilai persediaan sangat penting. Pengendalian internal yang paling penting bagi biaya per unit yang akurat adalah verifikasi internal oleh orang independen dan berkompeten yang mengandalkan dokumen dan catatan memadai untuk digunakan melakukan penghitungan fisik.
  2. Prosedur penetapan harga kompilasi: menggunakan daftar tujuan audit dan pengujian terkait untuk penetapan harga serta kompilasi, kecuali pisah batas karena dilakukan pada bagian penjualan.
  3. Penilaian persediaan: terdapat 3 permasalahan yang dihadapai dalam penilaian persediaan yaitu metode yang digunakan harus sesuai dengan PABU, penerapan metode harus konsisten dari tahun ke tahun, biaya persediaan versus nilai pasar harus dipertimbangkan. Metode untuk memverifikasi penetapan harga persediaan  tergantung pada hal berikut:
  4. Penetapan harga persediaan yang dibeli: auditor harus menetapkan metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan, auditor harus focus pada nilai uang yang lebih besar pada produk yang harganya berfluktuasi dan menguji sampel representative.
  5. Penetapan harga persediaan yang dibuat: audit ini lebih kompleks. Dalam menetapkan harga bahan baku auditor harus mempertimbangakan biaya perunit dan jumlah bahan baku untuk menghasilkan output, dari memeriksa spesifikasi rekayasa, memeriksa barang jadi dan menemukan metode yang serupa. Menguji tenaga kerja langsung auditor memverifikasi biaya per jam dan jumlah jam yang diperlukan untuk membuat output dari spesifikasi rekayasa atau sumber serupa. Menguji overhead manufaktur auditor harus mengevaluasi metode yang digunakan klien menyangkut konsistensi dan kelayakan
  6. Harga pokok atau harga pasar: auditor harus menetapkan biaya pengganti atau nilai realisasi bersih yang terendah dari biaya historis, mempertimbangkan nilai penjualan item persediaandan dampak dari fluktuasi harga yang cepat untuk menentukan nilai realisasi bersih, mempertimbangankan kemungkinan keuasangan ketika melakukan evaluasi.
Analisa Kasus Pandawa Group

Analisa Kasus Pandawa Group

PANDAWA GROUP

  1. Sejarah

Lokasi KSP ini di Jalan Raya Meruyung No. 8A, RT002/RW024 Meruyung, Limo, Depok, Jawa Barat. KSP Pandawa beroperasi di 2015 berdasarkan keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor: 260/SISP/Dep.1/IV/2015. KSP Pandawa Mandiri Group didirikan Salman Nuryanto yang hijrah dari kampung halamannya di Pemalang (Jawa Tengah) ke Kota Depok. Nuryanto mencari peruntungan di Depok dengan berjualan bubur ayam keliling. Dia menamakan buburnya dengan nama Pandawa. Informasi lain yang bisa dibaca dalam kolom sejarah adalah pada 2015 KSP Pandawa Mandiri Group berhasil membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 22% kepada Anggota.

 

  1. Kronologi
  • 2005 Salman Nuryanto memulai karir sebagai pedagang bubur ayam di depok, Jawa Barat. Ketika usahanya sudah laris manis beberapa masyarakat tertarik untuk berinvestasi pada usahanya agar bisa mengembangkan usaha bubur ayam.
  • Nuryanto memberikan imbal hasil atau keuntungan bagi yang menanamkan uangnya sebesar 10% per bulan. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menanamkan uangnya kepada nuryanto.
  • 2015 nuryanto mendirikan KSP Pandawa Group, yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjanjikan keuntungan sebesar 10%
  • semakin banyak masyarakat yang percaya dan tertarik untuk menanamkan uangnya di investasi Pandawa Group ini.
  • KSP Pandawa Group mengantongi izin dari Kementerian Koperasi dan UKM dalam bentuk usaha koperasi. Namun, KSP Pandawa Group sendiri disinyalir menyalahi beberapa aturan dalam usahanya.
  • Dengan berbagai pelanggaran izin usaha dan ditambah dengan penghimpunan dana masyarakat yang menyalahi aturan, Nuryanto dipanggil OJK pada November.
  • Nuryanto diberikan waktu untuk mengembalikan dana ke masyarakat hingga 1 Februari 2017. Namun, Nuryanto pun tidak memenuhi kewajibannya.
  • Nuryanto melakukan penghimpunan dana Rp 500 miliar. Namun berdasarkan informasi lainnya sebesar Rp 3,8 triliun.
  • Jumlah masyarakat yang menitipkan uangnya di Pandawa Group sebanyak 500.000 orang. Namun, kasus ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian.
  • Pihak Pandawa akan menyerahkan proposal, apakah pengembalian aset kreditur dengan cara mencicil secara bertahap atau dibayarkan secara sekaligus.
  • Aset Salim Nuryanto dan aset Koperasi Pandawa dapat dilelang dan diberikan kepada kreditur sesuai persentase masing-masing nasabah.
  • Tim penyidik Polda Metro Jaya mendalami kasus tersebut. Salman beserta leader pengikutnya terancam hukuman berlapis. Yakni, pasal 372 KUHP, pasal 378 KUHP, pasal 46 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan pasal 3, 4, 5, 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

 

  1. Masalah yang terjadi
  • Melakukan penipuan terhadap masyarakat melalui investasi dana
  • Menjanjikan keuntungan 10% untuk yang mau menanamkan dananya
  • Menyalahgunakan izin KSP yang ada dengan melakukan kegiatan lain.
  • Melarikan diri ketika tidak bisa mengembalikan dana dari para investor.

 

  1. Perusahaan travel sejenis

 

  1. Opini dan Cara menghindari penipuan

Nuryanto memiliki ide mendirikan sebuah koperasi dengan mengumpulkan para pedagang bubur sebagai anggotanya. Bisnis Nuryanto pun merambah ke investasi yang ditujukan untuk mendanai para pengusaha kecil dan menengah. Dengan iming-iming keuntungan sebesar 10 persen, bisnis investasi Nuryanto berkembang pesat. Dari mulut ke mulut informasi ini berkembang luas dan mendatangkan ribuan investor dari berbagai daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil bos Pandawa Group berulang kali.Investasi bodong berkedok koperasi tersebut menawarkan return 10 persen per bulan dari setiap modal yang disetor dengan dibatasi maksimal Rp 50 juta.OJK telah memberikan batas waktu bagi Nuryanto untuk mengembalikan modal investor paling lambat pada 1 Februaripada 30 November Nuryanto sempat mengeluarkan pernyataan bahwa akan mengembalikan 100 persen modal yang disetor selama kurang dari setahun, 40 persen modal yang disetor kurang dari 2 tahun dan 0 persen bagi modal disetor selama lebih dari 3 tahun. namun pernyataan ini dicabut kembali.Agar kasus serupa tidak terjadi lagi ke depannya, dirinya berharap Asosiasi Pembeli Langsung Indonesia sebagai mitra OJK bisa lebih memberi edukasi kepada masyarakat terkait risiko investasi.

 

Untuk menghindari penipuan agar tidak terjadi lagi kasus tersebut , berikut merupakan cara yang bias dilakukan untuk antsisipasi :

  • Mewaspadai promo yang menjanjikan dan menjamin keuntungan dengan jangka waktu yang cepat.
  • Melaporkan kepada OJK jika mengalami kejanggalan dalam investasi
Analisa Kasus First Travel

Analisa Kasus First Travel

FIRST TRAVEL

  1. Sejarah

Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan merupak pendiri dari pendiri biro perjalanan wisata First Travel. Dahulu sebelum memulai bisnis dengan mendirikan First Travel , Andika adalah seorang karyawan magang dari sebuah bank swasta dengan gaji yang dibayarkan per hari. Lalu dia melanjutkan karirnya sebagai karyawan minimart. Ketika asyah mertuanya meninggal andika harus menghidupi ketiga adik iparnya yang masih kecil. Ini yang membuat andika mulai membuka usaha diantaranya mendirikan kios pulsa , menjual burger dan sprei. Namun mengalami kerugian dan berhutang 50 juta , sehingga harus menyerahkan rumah ayah mertuanya yang dijadikan jaminan dan hanya tersisa uang sebesar 10 juta. Uang tersebut digunakan andika untuk membuka CV First Karya Utama yang bergerak pada bidang biro perjalanan wisata. Andika dan istrinya memulai bisnis ini dengan mimpi mereka yang ingin keliling Indonesia walaupun mereka sama sekali belum punya pengalaman dalam bidang tersebut. Usaha mulai memperlihatkan hasil ketika menerima 100 klien dari Bank Indonesia untuk umroh dan memenangkan tender dari pertamina. CV First Karya Utama berubah menjadi PT First Travel dan akhirnya mulai mendapatkan banyak klien khususnya calon jamaah umroh. Pada tahun 2012 berhasil memberngkatkan 800-900 orang, ditahun berikutnya meningkat menjadi 3600 orang, di tahun 2014 memberangkatkan 15700 orang dan pada tahun 2016 sudah ada 35.000 yang akan diberangkatkan menuju tanah suci. Karena sering ditipu oleh temannya andika tidak mengangkat karyawan lagi dari orang yang mereka kenal dan membuka canang hingga ke London . Kini First Travel menjadi salah satu biro perjalanan ternama dengan omset 30 juta dollar amerika.

 

  1. Kronologi
  • 1 Juli 2009 First travel mengawali usahanya dari sebuah bisnis biro perjalanan wisata , dibawah CV First Karya Utama. Menawarkan layanan perjalanan wisata domestic dan internasional untuk klien perseorangan maupun perusahaan.
  • Awal 2011 merambah bisnis perjalanan ibadah umroh dibawah bendera PT First Anugerah Karya Wisata dan berkembang pesat
  • 28 Maret 2017 First Travel mendapat perhatian Kemenag setelah First Travel gagal memberangkatkan jemaah umrah. Dalam kejadian itu jemaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta.
  • 18 April 2017 Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Saat pertemuan itu juga, Kemenag langsung menanyakan kejelasan kasus ini ke petinggi First Travel. Namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban sama sekali.
  • 24 Mei 2017 Kemenag kembali memanggil First Travel pada 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir.
  • 21 Juli 2017 Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. First Travel juga tidak pernah menyampaikan data jamah yang mendaftar dan belum diberangkatkan. Dokumen ini sudah diminta sejak empat bulan lamanya.
  • 3 Agustus 2017 Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateril yang di alami jemaah umrah.

 

  1. Masalah yang terjadi
  • Melakukan penelantaran calon jamaah haji sehingga semakin bertambah korban yang gagal berangkat
  • Memberikan promo yang tidak sesuai dengan arahan pemerintah seperti paket umroh 14 juta
  • Menggunakan uang calon jamaah haji yang satu untuk memberangkatkan calon jamaah haji yang lain, sehingga pada agustus diketahui 58.000 calon jamaah yang gagal berangkat.
  • Agen travel umroh memiliki izin, tetapi kegiatan pemasarannya tidak sesuai tujuan dan lebih cenderung menggunakan mekanisme MLM.

 

  1. Perusahaan travel sejenis
  • Abu tour , menawarkan promo yang mirip dengan first travel namun belum ditemukan laporan dari calon jamaah.
  • PT Arminareka, pemimpin cabang ditangkap karena menggelapkan uang pendaftaran milik jamaah dan juga menerapkan sistem tambal sulam.

 

  • PT Religi Sukses Jaya Sakti , berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di Surabaya. Beberapa Jemaah sudah menyetor uang sebesar 32 juta per orang namun tidak ada yang diberangkatkan. Komisaris perusahaan tersebut dijatuhi hukuman 2 tahun pada 2015.

 

  1. Opini dan Cara menghindari penipuan

Dalam kasus ini menurut saya terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan maupun pihak first travel terhadap banyaknya kepercayaan masyarakat yang mempercayakan uang nya untuk umroh. sistem MLM yang digunakan hanya digunakan untuk menarik member baru dan tidak untuk menambah kualitas pemasaran program dari biro tersebut. kepemilikan dan struktur organisasi FIRST TRAVEL ternyata tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Misalnya, FIRST TRAVEL hanya dimiliki dua orang (suami istri) yang merangkap sebagai direktur utama dan direktur. Padahal, pasal 35 UU 1/1974 tentang Perkawinan menganut asas harta suami adalah harta istri. Artinya, suami tidak patut membuat perjanjian (mendirikan PT) dengan istrinya, apalagi untuk mengelola dana masyarakat. Asas tersebut seharusnya menjadi salah satu syarat terbitnya akta pendirian FIRST TRAVEL plus pendaftarannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Jika notaris dan Kemenkum HAM konsisten dengan UU PT, FIRST TRAVEL seharusnya tidak lolos sebagai PT. Bandingkan dengan syarat pendirian perusahaan reksa dana berbentuk perseroan serta bank yang proses pendiriannya sangat ketat. Khusus untuk bank, kepemilikan sahamnya diatur dan dibatasi Bank Indonesia (BI). Bahkan, ada proses fit and proper test untuk calon direksi dan komisaris. Kesalahan berikutnya yaitu menggunakan sistem gali lubang tutup lubang. Dimana diawal akan tampak meyakinkan bahwa biro ini dapat melaksanakan tugaas dengan baik, namun disisi lain ini akan menjadi bom waktu bagi biro itu sendiri. Ini terbukti dengan mulai banyaknya jamaah yang gagal berangkat 1-2 tahun kebelakang. Inilah yang menjadi kunci atas permasalahan kasus tersebut dimana tidak ada manajemen yang bagus dan sistem yang buruk. Juga uang jamaah ada yang digunakan untuk di investasikan dalam asset lain yang jelas termasuk dalam penyalahgunaan.

Untuk menghindari penipuan agar tidak terjadi lagi kasus tersebut , berikut merupakan cara yang bias dilakukan untuk antsisipasi :

  • Mewaspadai promo yang menjanjikan harga murah dan menjamin berangkat dengan jangka waktu yang cepat
  • Memilih biro perjalanan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan dari kemenag
  • Mewaspadai apabila disuruh untuk menambahkan sejumlah uang dari tariff yang ada dengan dijanjikan akan berangkat ke tanah suci lebih cepat
  • Pastikan segala fasilitas yang diberikan benar-benar telah bekerja sama dan siap memberikan pelayanan bagi calon jamaah
Pajak Penghasilan Umum

Pajak Penghasilan Umum

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008), Pajak Penghasilam adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak meliputi:

  1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

  1. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
  2. Badan

Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

  1. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

  1. tempat kedudukan manajemen;
  2. cabang perusahaan;
  3. kantor perwakilan;
  4. gedung kantor;
  5. pabrik;
  6. bengkel;
  7. gudang;
  8. ruang untuk promosi dan penjualan;
  9. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  12. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  13. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  14. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  15. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  16. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapar dipakai untuk konsumsi atau utnuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

  1. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafitasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
  3. Laba usaha;
  4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  5. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  6. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  7. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pegambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  8. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali, yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  9. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
  10. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  11. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  12. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  13. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
  14. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  15. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  16. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  17. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  18. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  19. Premi asuransi;
  20. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  21. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  22. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  23. Imbalan bunga sebagaimana dimaksus dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  24. Surplus Bank Indonesia.

 

Pajak penghasilan bersifat inal adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4ayat (2) Undang-Undang PPh, penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, yaitu:

  1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
  2. Penghasilan berupa hadiah undian.
  3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
  4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
  5. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh penghasilan yang dikenakan PPh atau yang dikecualikan dari objek pajak tertera dibawah ini:

  1. a. Bantuan atau sumbangan
  2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dan instansi lainnya seperti: badan pendidikan, badan sosial,koperasi dll
  3. Warisan
  4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham.
  5. Penggaian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
  6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
  7. Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  8. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  9. Bagi perseoan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25%

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

  1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
  2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

 

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaiamana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

  1. Kantor perwakilan negara asing.
  2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  3. bukan warga Negara Indonesia; dan
  4. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
  5. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  6. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
  7. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  8. tidak menjalankan usaha; atau
  9. kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
  10. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang sebagaimana dimaksud pada butir 3 dengan syarat :
  11. bukan warga negara Indonesia; dan
  12. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2012.

 

OBJEK PAJAK BENTUK USAHA TETAP

  1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai (Penghasilan BUT sendiri).
  2. Penghasilan kantor pusatnya dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan/dilakukan oleh BUT di Indonesia (penghitungan berdasarkan pendekatan force of attraction). Hal ini karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan kantor pusat di Indonesia tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap.

Misalnya:

Sebuah bank di luar negeri yang memiliki cabang (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia, memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap kepada perusahaan di Indonesia. Dalam hal ini, penghasilan sehubungan dengan pemberian pinjaman oleh kantor pusat tersebut diakui sebagai penghasilan Bentuk Usaha Tetap.
Sebuah perusahaan di luar negeri yang memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan yang dijual oleh BUT secara langsung tanpa melalui BUT-nya kepada pembeli di Indonesia. Dalam hal ini, penjualan yang dilakukan oleh kantor pusat tersebut diakui sebagai penjualannya BUT di Indonesia.
  1. Penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa (imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta), imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan (kegiatan), hadiah/penghargaan, pensiunan/pembayaran berkala lainnya, yang diterima oleh kantor pusat (wajib pajak luar negeri) dari Indonesia, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT-nya dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

Misalnya:

Zenith Inc. yang berkedudukan di Amerika menutup perjanjian lisensi dengan PT Polar untuk mempergunakan merek dagang Zenith Inc. atas hak tersebut, Zenith Inc menerima royalti dari PT Polar.
Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Zenith Inc memberikan jasa manajemen kepada PT Polar melalui BUT di Indonesia, dan dalam rangka pemasaran produk PT Polar yang menggunakan merek Zenith Inc tersebut.
Dalam kasus di atas, penggunaan merek dagang oleh PT Polar memiliki hubungan efektif dengan BUT di Indonesia, sehingga penghasilan Zenith Inc yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan BUT.

 

 

PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK

Untuk wajib pajak dalam negeri dan untuk usaha tetap ( BUT ) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Yang perlu diingat besarnya penghasilan kena pajak  untuk wajib pajak pada badan dihitung sebesar penghasilan netto

Penghasilan kena pajak (WP badan )    = penghasilan netto

Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung dari penghasilan netto – PTKP

Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi ) = penghasilan netto- PTKP

Cara menghitung penghasilan kena pajak

Penghitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak didalam negeri dan badan usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara:

  1. Menggunakan pembukuan
  2. Menggunakan norma penghitungan penghasilan netto

Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir pembukuan

Untuk WP badan besar penghasilan kena pajak = penghasilan netto yaitu penghasilan bruto dikurangi PPH .

Penaghasilan Kena pajak ( WP badan)

= Penghasilan Netto

= Penghasilan Bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh-PTKP

Untuk WP Orang Pribadi  besar penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan netto dikurangi dengan PTKP

Penaghasilan Kena pajak ( WP orang pribadi)

= Penghasilan Netto-PTKP

= Penghasilan Bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh

 

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

  1. Biaya secara langsung dan tidak langsung
  2. Penyusutan atas pengeluaran
  3. Iuran kepada dana pensiun yang telah didahkan oleh menteri keuangan
  4. Kerugian karna penjualan
  5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
  6. Biaya penelitian pengembangan perusahaan yang dilakukan di indonesia
  7. Biaya beasiswa,magang, pelatihan
  8. Piutang yang nyata
  9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang sudah diatur dengan peraturan pemerintah
  10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
  11. Biaya pembangunan insprastruktur sosial
  12. Sumbangan fasilitas pendidikan
  13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

  1. Pembagian laba
  2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi
  3. Pembentukan atau pemupukan dana cabang kecuali
  4. Cadangan piutang

b.Cadangan untuk usaha asuransi

  1. Cadangan penjaminan
  2. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  3. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
  4. Cadangan biaya penutypan dan pemeliharaan tempat
  5. Premi asuransi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja
  6. Penggantian atau imbalan
  7. Jumlah yang melebihi kewajaran sebagai imbalan yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
  8. Harta yang dihibahkan
  9. Pajak penghasilan
  10. Biaya yang dibebankan
  11. Gaji
  12. Sanksi administrasi
  13. Biaya pengeluaran yang dikenakan PPH yang bersifat final dan bukan objek PPH
  14. Biaya-biaya pengeluaran yang digunakan penghitungan penghasilan netto

Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan Netto. Untuk menghitung penghasilan kena pajak maka wajib pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan netto. Dimana penghasilan netto adalah besar penghasilan netto sama dengan besarnya (persentase) NPPN. Untuk Menghitung menentukan penghasilan netto perlu disempurnakan secara terus menerus dan di terbikan oleh direktur jendral pajak yang di tentukan mentri keuangan. Wajib pajak yang boleh menggunakan NPPN adalah WP orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Predaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000,00 Per tahun
  2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun buku
  3. Menyelenggarakan pencatatan