Pajak Penghasilan Umum

Pajak Penghasilan Umum

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008), Pajak Penghasilam adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak meliputi:

  1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

  1. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
  2. Badan

Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

  1. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

  1. tempat kedudukan manajemen;
  2. cabang perusahaan;
  3. kantor perwakilan;
  4. gedung kantor;
  5. pabrik;
  6. bengkel;
  7. gudang;
  8. ruang untuk promosi dan penjualan;
  9. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  12. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  13. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  14. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  15. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  16. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapar dipakai untuk konsumsi atau utnuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

  1. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafitasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
  3. Laba usaha;
  4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  5. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  6. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  7. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pegambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  8. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali, yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  9. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
  10. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  11. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  12. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  13. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
  14. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  15. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  16. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  17. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  18. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  19. Premi asuransi;
  20. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  21. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  22. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  23. Imbalan bunga sebagaimana dimaksus dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  24. Surplus Bank Indonesia.

 

Pajak penghasilan bersifat inal adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4ayat (2) Undang-Undang PPh, penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, yaitu:

  1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
  2. Penghasilan berupa hadiah undian.
  3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
  4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
  5. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh penghasilan yang dikenakan PPh atau yang dikecualikan dari objek pajak tertera dibawah ini:

  1. a. Bantuan atau sumbangan
  2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dan instansi lainnya seperti: badan pendidikan, badan sosial,koperasi dll
  3. Warisan
  4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham.
  5. Penggaian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
  6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
  7. Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  8. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  9. Bagi perseoan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25%

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

  1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
  2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

 

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaiamana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

  1. Kantor perwakilan negara asing.
  2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  3. bukan warga Negara Indonesia; dan
  4. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
  5. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  6. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
  7. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  8. tidak menjalankan usaha; atau
  9. kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
  10. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang sebagaimana dimaksud pada butir 3 dengan syarat :
  11. bukan warga negara Indonesia; dan
  12. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2012.

 

OBJEK PAJAK BENTUK USAHA TETAP

  1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai (Penghasilan BUT sendiri).
  2. Penghasilan kantor pusatnya dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan/dilakukan oleh BUT di Indonesia (penghitungan berdasarkan pendekatan force of attraction). Hal ini karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan kantor pusat di Indonesia tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap.

Misalnya:

Sebuah bank di luar negeri yang memiliki cabang (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia, memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap kepada perusahaan di Indonesia. Dalam hal ini, penghasilan sehubungan dengan pemberian pinjaman oleh kantor pusat tersebut diakui sebagai penghasilan Bentuk Usaha Tetap.
Sebuah perusahaan di luar negeri yang memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan yang dijual oleh BUT secara langsung tanpa melalui BUT-nya kepada pembeli di Indonesia. Dalam hal ini, penjualan yang dilakukan oleh kantor pusat tersebut diakui sebagai penjualannya BUT di Indonesia.
  1. Penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa (imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta), imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan (kegiatan), hadiah/penghargaan, pensiunan/pembayaran berkala lainnya, yang diterima oleh kantor pusat (wajib pajak luar negeri) dari Indonesia, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT-nya dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

Misalnya:

Zenith Inc. yang berkedudukan di Amerika menutup perjanjian lisensi dengan PT Polar untuk mempergunakan merek dagang Zenith Inc. atas hak tersebut, Zenith Inc menerima royalti dari PT Polar.
Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Zenith Inc memberikan jasa manajemen kepada PT Polar melalui BUT di Indonesia, dan dalam rangka pemasaran produk PT Polar yang menggunakan merek Zenith Inc tersebut.
Dalam kasus di atas, penggunaan merek dagang oleh PT Polar memiliki hubungan efektif dengan BUT di Indonesia, sehingga penghasilan Zenith Inc yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan BUT.

 

 

PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK

Untuk wajib pajak dalam negeri dan untuk usaha tetap ( BUT ) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Yang perlu diingat besarnya penghasilan kena pajak  untuk wajib pajak pada badan dihitung sebesar penghasilan netto

Penghasilan kena pajak (WP badan )    = penghasilan netto

Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung dari penghasilan netto – PTKP

Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi ) = penghasilan netto- PTKP

Cara menghitung penghasilan kena pajak

Penghitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak didalam negeri dan badan usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara:

  1. Menggunakan pembukuan
  2. Menggunakan norma penghitungan penghasilan netto

Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir pembukuan

Untuk WP badan besar penghasilan kena pajak = penghasilan netto yaitu penghasilan bruto dikurangi PPH .

Penaghasilan Kena pajak ( WP badan)

= Penghasilan Netto

= Penghasilan Bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh-PTKP

Untuk WP Orang Pribadi  besar penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan netto dikurangi dengan PTKP

Penaghasilan Kena pajak ( WP orang pribadi)

= Penghasilan Netto-PTKP

= Penghasilan Bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh

 

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

  1. Biaya secara langsung dan tidak langsung
  2. Penyusutan atas pengeluaran
  3. Iuran kepada dana pensiun yang telah didahkan oleh menteri keuangan
  4. Kerugian karna penjualan
  5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
  6. Biaya penelitian pengembangan perusahaan yang dilakukan di indonesia
  7. Biaya beasiswa,magang, pelatihan
  8. Piutang yang nyata
  9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang sudah diatur dengan peraturan pemerintah
  10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
  11. Biaya pembangunan insprastruktur sosial
  12. Sumbangan fasilitas pendidikan
  13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

  1. Pembagian laba
  2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi
  3. Pembentukan atau pemupukan dana cabang kecuali
  4. Cadangan piutang

b.Cadangan untuk usaha asuransi

  1. Cadangan penjaminan
  2. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  3. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
  4. Cadangan biaya penutypan dan pemeliharaan tempat
  5. Premi asuransi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja
  6. Penggantian atau imbalan
  7. Jumlah yang melebihi kewajaran sebagai imbalan yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
  8. Harta yang dihibahkan
  9. Pajak penghasilan
  10. Biaya yang dibebankan
  11. Gaji
  12. Sanksi administrasi
  13. Biaya pengeluaran yang dikenakan PPH yang bersifat final dan bukan objek PPH
  14. Biaya-biaya pengeluaran yang digunakan penghitungan penghasilan netto

Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan Netto. Untuk menghitung penghasilan kena pajak maka wajib pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan netto. Dimana penghasilan netto adalah besar penghasilan netto sama dengan besarnya (persentase) NPPN. Untuk Menghitung menentukan penghasilan netto perlu disempurnakan secara terus menerus dan di terbikan oleh direktur jendral pajak yang di tentukan mentri keuangan. Wajib pajak yang boleh menggunakan NPPN adalah WP orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Predaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000,00 Per tahun
  2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun buku
  3. Menyelenggarakan pencatatan

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *