PEMERIKSAAN PAJAK

PEMERIKSAAN PAJAK

  • Pemeriksaan pajak dapat bertujuan untuk menguji keptuhan maupun tujuan lain. Untuk menguji kepatuhan pemeriksaan pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak sehingga mirip ciri official assessment.  Pasal 1 angka 25 Undang­Undang KUP mendefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­undangan perpajakan. Undang­Undang KUP mengatur tentang pemeriksaan pada Bab VI tentang Pembukuan dan Pemeriksaan yang meliputi Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 30, dan Pasal 31

 

  • Pasal 29 ayat (1) Undang­Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

 

  • Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya:
    a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
    b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
    c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
    d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
    e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
    f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
    g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
    h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
    i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
    j. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
    k. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

 

  • Pasal 29 ayat (3) Undang­Undang KUP mengatur bahwa Wajib Pajak yang
    diperiksa wajib:
    a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak (yang terutang pajak
    );
    b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; atau
    c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

 

  • Pasal 29 ayat (3b) Undang­Undang KUP mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak meminjamkan buku atau catatan, tidak memberi kesempatan pemeriksa memasuki ruangan atau tidak memberikan keterangan lainnya sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Ketentuan ini mengatur Wajib Pajak orang pribadi untuk Wajib Pajak badan diatur dalam Pasal 11 ayat (4) PP No. 74 Tahun 2011 bahwa dalam hal Wajib Pajak badan yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban Pasal 29ayat (3b) Undang­Undang KUP sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan di bidang perpajakan. Pasal 31 ayat (3) Undang­Undang KUP mengatur bahwa apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tersebut, pemeriksa Pajak dapat mempertimbangkan dokumen yang diberikan oleh Wajib Pajak. Dokumen tersebut terbatas pada:
    a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan
    b. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

 

  • Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi
    pelaksanaan pemeriksaan.Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda­benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak
     .

 

  • Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dibagi dua yaitu yang harus dilakukan dan yang dapat dilakukan,
    sebagai berikut.
    1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang­Undang KUP.

    2. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang­Undang KUP ;
    b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
    c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
    d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama­lamanya;
    e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
    f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau
    g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

 

  • Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi jangka waktu pengujian dan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan. Jangka waktu pengujian dibagi dua yaitu pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan sedangkan pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan, namun masing­masing dapat diperpanjang 2 bulan. Apabila jangka waktu, termasuk perpanjangannya, berakhir pemeriksa harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan dalam jangka waktu 2 bulan kemudian Laporan Hasil Pemeriksaan harus sudah selesai dibuat.

Berlanjut ke Pemeriksaan Ulang.

Sumber : Modul KUP DTSD 1


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *