Pengantar Hukum Pajak (Pengertian Hukum)

Pengantar Hukum Pajak (Pengertian Hukum)

  • Hukum berdasarkan isinya dibagi 2 (dua) yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain dalam hubungan keluarga dalam pergaulan masyarakat. Sementara hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan antara penguasa dan warga negaranya.
  • Menurut Algra (Soeroso, 2013:118) sumber hukum terdiri dari 2 (dua) yaitu sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil ditinjau dari pelbagai sudut misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Sementara, sumber
    hukum formil merupakan tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.
    Sumber hukum formil berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku formal. Sumber hukum ini adalah undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim (yurisprudensi), traktat, dan pendapat sarjana hukum (doktrin).
  • Menurut Wirjono Prodjodikoro (Soeroso, 2013: 56-57), hukum memiliki tujuan mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di masyarakat. Menurut Wirjono, setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan beraneka ragam, sehingga benturan antara kepentingan tersebut dapat menimbulkan keguncangan di masyarakat. Hukum bertujuan untuk membatasi adanya benturan antara anggota masyarakat.
  • Undang-undang pada prinsipnya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu (1) konsiderans atau pertimbangan-pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat. Pertimbangan pada umumnya diawali dengan kata-kata menimbang, membaca, mengingat. (2) undang-undang berisi diktum atau amar. Dalam amar ini terdapat pasal dalam undang-undang .
  • Untuk memahami suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan tahapan
    sebagai berikut:
    a. memahami judul peraturan, judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang– undangan.

    b. tahap selanjutnya adalah memahami penjelasan umum (bagian ini terletak di bagian penjelasan pasal-pasal dalam peraturan tersebut, umumnya terdapat dalam undangundang atau peraturan pemerintah).
    c. untuk memahami beberapa istilah dalam suatu peraturan dapat merujuk pada batasan pengertian atau definisi, pada umumnya ditempatkan dalam ketentuan umum.
    d. selanjutnya, bacalah seluruh pasal agar memahami materi yang diatur dalam peraturan tersebut.
    e. setiap pasal dengan pasal lain dalam suatu peraturan memiliki hubungan yang kuat dan bersifat melengkapi, mengingat rumusan dalam pasal tersebut diletakkan dalam suatu peraturan.
    f. dalam rangka memahami suatu peraturan gunakan penalaran hukum yang baik, saat memahami suatu peraturan tetap harus menggunakan logika berfikir yang logis.
  • Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
    d. Peraturan Pemerintah;
    e. Peraturan Presiden;
    f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
    g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  • BERAKHIRNYA KEKUATAN BERLAKU SUATU UNDANG-UNDANG
    a. jangka waktu berlaku telah ditentukan dalam undang-undang itu sudah melampaui;
    b. adanya suatu keadaan atau hal, undang-undang sudah tidak ada lagi;
    c. undang-undang telah dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi;
    d. telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang lama.
  • Kekuatan berlakunya undang-undang perlu dibedakan dengan kekuatan mengikatnya undang-undang. Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkan dalam lembaran negara. Berarti sejak dimuat dalam lembaran negara, setiap orang terikat untuk mengakui keberadaan undang-undang secara operasional.
    Penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media cetak berupa lembaran lepas maupun himpunan. Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk disampaikan kepada kementrian/Lembaga yang memprakarsai atau menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan masyarakat yang membutuhkan.
  • Asas hukum menurut Bellefroid (Mertokusumo, 2016: 42-46) adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan dari hukum positif dalam suatu masyarakat.
  • Asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu menjadi luwes.
    Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum.

Sumber : Modul Pengantar Hukum PTPD DJP


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *