Implementasi Nilai Nilai Kebangsaan yang bersumber Pancasila sebagai Landasan Internasionalisasi Universitas Sebelas Maret menuju Perguruan Tinggi Berbadan Hukum

By | April 26, 2018

Berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu perguruan tinggi berstatus sebagai satuan kerja (PTN Satker),  perguruan tinggi negeri berbentuk badan layanan umum (PTN-BLU), dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Pengklasifikasian tersebut membawa konsekuensi pada kewenangan dari ketiga bentuk perguruan tinggi negeri tersebut .

PTN Satker tidak memiliki kewenangan dalam mencari dan mengelola dana. Mereka juga tidak memiliki saldo awal,  yang bisa digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur maupun belanja modal lainnya. PTN BLU, memiliki kewenangan yang lebih luas,  dalam hal keuangan. Selain mencari dana, juga memiliki kewenangan mengelola dana yang diperoleh melalui pendapatan negara bukan pajak  (PNBP). Meskipun PNBP tersebut harus disetor ke kantor perbendaharaan negara (KPN), dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan dan belanja yang lain, setelah biaya operasionalnya sudah tercukupi. Kewenangan luas dimiliki oleh PTN BH yakni selain memiliki kewenangan dalam mencari dan menggola keuangan, juga memiliki kewenangan dalam bidang akademik. Bahkan mereka bisa membuka dan mengelola unit-unit usaha sendiri, misal mendirikan PT atau CV dalam rangka mencari pendapatan dan pendanaan tupoksinya.

Makalah disusun sebagai tugas dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan dan Kepempimpinan Universitas Sebelas Maret, Lemhanas RI Angkatan II tanggal 26 Januari 2018.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *