Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Analisis Isi pada Kurikulum PPKn 2013)

By | April 26, 2018

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Pancasila berisikan lima asas, prinsip, atau nilai yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Ketentuan mengenai lima nilai ini dimuat dalam konstitusi negara Indonesia yakni pada bagian Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Pancasila, dengan mengacu pada teori kewarganegaraan komunitarian (Will Kymlicka, 2001) dan fungsionalisme struktural (George Ritzer, 2004), dapat dikatakan sebagai gagasan tentang kehidupan yang baik, merupakan hasil kesepakatan komunitas, nilai sosial bersama yang turut menentukan kehidupan, acuan penyelesaian konflik dan dapat menjadi sumber bagi terjadinya integrasi sosial.

Sebagai nilai kebajikan dan nilai sosial bersama, maka Pancasila perlu diaktualisasikan, diimplementasikan dan disosialisasikan kepada warganya demi eksistensi dan kelangsungan kehidupan berbangsa di Indonesia. Menurut  Kaelan (2007), aktualisasi itu dapat dilakukan antara lain dengan; revitalisasi epistemologis, menjadikannya sebagai landasan etik pengetahuan, sosialisasi lewat pendidikan, dan menjadikannya sebagai sumber material hukum Indonesia. Sastrapetedja (2007) juga menyatakan bahwa “mediasi” untuk kontekstualisasi dan implementasi Pancasila adalah melalui interpretasi, internalisasi atau sosialisasi, misalnya melalui pendidikan. Berdasar dua pendapat di atas, implementasi Pancasila dapat dilakukan melalui jalur pendidikan.

Pengalaman menunjukkan bahwa implementasi Pancasila melalui jalur pendidikan dilakukan dengan memuatkannya sebagai bagian dari materi pembelajaran (instructional material) Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia. Upaya menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn) sebagai sarana bagi sosialisasi Pancasila ini sudah  dilakukan sejak  masa Orde Lama yaitu dengan keluarnya buku “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (1960). Masa Orde Baru yakni dengan menerapkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) berdasar kurikulum tahun 1975 dan tahun 1984 dan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasar kurikulum 1994. Di masa Reformasi, pemuatan materi Pancasila di mata pelajaran Kewarganegaraan (2004), Pendidikan Kewarganegaraan (2006) dan PPKn 2013. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila selalu menjadi bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Persoalan tentang isi, konten, atau muatan Pancasila dalam PKn ini penting untuk dijelaskan oleh karena Pancasila sendiri sebagai objek kajian atau muatan PKn di Indonesia telah lama diakui dan dijalankan. Materi Pancasila dapat dikatakan sebagai bahan PKn yang bersifat “The Great Ought” dimana setiap bangsa pasti akan melakukan internalisasi bahan tersebut sebagai persyaratan objektif bangsa yang bersangkutan (Numan Somantri, 2001). Materi Pancasila dalam PKn termasuk structural formal content yang bersifat tetap dan menjadi pemersatu (Sapriya, 2007). Sebagai materi yang bersifat “The Great Ought” dan termasuk structural formal content  seharusnya materi Pancasila bersifat tetap dan tidak berubah.

Berdasar pernyataan di atas, perlu dikaji perihal materi Pancasila sebagai isi PKn di Indonesia khususnya pada pelajaran PPKn kurikulum 2013.  Hal ini mengingat sampai saat ini kurikulum 2013 yang berlalu secara nasional. Namun juga kurikulum ini  masih dalam proses bahkan mengalami  perbaikan, terbukti dengan keluarnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai nomor 21 sampai nomor 24 tahun 2016.

Artikel ini dipresentasikan pada Seminar Nasional dan Muswil AP3KnI 25 November 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *