Muatan Karakter dalam Materi Pendidikan Kewarganegaraan (Studi kasus pada buku pelajaran PPKn SMA)

By | April 26, 2018

 

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan pada Kurikulum 2013, diberlakukan kembali dengan nama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, disingkat PPKn. PPKn merupakan perubahan dari  mata pelajaran sebelumnya yaitu  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berdasar kurikulum 2006. Dinyatakan diberlakukan kembali, oleh karena  nama PPKn sebelumnya sudah dikenal melalui kurikulum tahun 1994. Perubahan ini bukanlah sekedar perubahan nama, tetapi lebih tepat disebut sebagai penyempurnaan dari PKn menjadi PPKn dengan latar belakang sebagai berikut : 1) secara substansial, PKn terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren) (Buku Panduan PPKn SMA, 2013).

Berlakunya kembali PPKn 2013 diikuti dengan keluarnya buku pedoman, contoh silabus, contoh rencana pembelajaran, dan buku-buku teks untuk siswa. Buku teks tersebut disusun oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dimaksudkan sebagai sumber belajar siswa. Ada dua buku yang diterrbitkan yakni buku teks untuk siswa sebagai sumber belajar dan buku pedoman guru sebagai panduan bagi guru PPKn untuk melaksanakan pembelajaran.

PPKn sebagai pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki banyak fungsi yakni sebagai pendidikan kebangsaan, pendidikan karakter, pendidikan kesadaran hukum dan pendidikan politik (Sapriya, 2012). Ada keterkaitan antara mata pelajaran PPKn sebagai pendidikan kewarganegaraan dengan karakter.  Character and citizenship education is not a separate subject to be taught in isolation (Alberta School. 2005:7). Bahwa karakter dan pendidikan kewarganegaraan bukanlah kajian yang terpisah untuk diajarkan dalam situasi yang terisolasi satu sama lain. Will Kymlicka (2001: 293) menyatakan bahwa “Citizenship education is not just a matter of learning the basic facts about the institutions and procedures of political life; it also involves acquiring a range of dispositions, virtues and loyalities that are immediately bound up with the practice of democratic citizenship” . Pendidikan kewarganegaraan bukan sekedar persoalan membelajarkan fakta-fakta dasar tentang prosedur dan kelembagaan kehidupan politik, tetapi ia juga pemenuhan sejumlah karakter, nilai, dan loyalitas yang berkaitan dengan praktek kewarganegaraan demokratis. Margaret Stimman Branson (1998:25) menyebut “Effective civic education programs should provide students with many opportunities for the development of desirable traits of public and private character”.  Pendidikan kewarganegaraan yang bermutu tidak hanya berisikan komponen pengetahuan kewarganegaraan  dan ketrampilan kewarganegaraan, Pendidikan kewarganegaraan juga mensyaratkan perlunya disposisi kewarganegaraan yang berisikan karakter privat dan karakter publik. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat menumbuhkan baik karakter privat dan publik pada diri peserta didik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *